KPU dan Bawaslu Jaga Marwah Pilkada

3199

KORANBERNAS.ID — Ketua DPRD Jawa Tengah,  Rukma Setyabudi menyampaikan pesan kepada penyelenggara pemilu di wilayah ini yaitu Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) untuk “Menjaga Marwah Pilkada Serentak di Jawa Tengah”.

Hal tersebut disampaikan dalam acara Wedangan yang disiarkan TVRI Stasiun Jateng, Rabu (11/4/2018). Hadir sejumlah tokoh penting dalam pelaksanaan Pilkada 2018 untuk menjadi narasumber.

Sekretaris Daerah (Sekda) Jateng, Sri Puryono,  yang juga Ketua Desk Pilkada, sementara mewakili  KPU Jateng, Hakim Junaidi, dari Bawaslu Jateng,  Sri Sumanta dan pengamat politik Universitas Diponegoro,  Yuwanto.

Rukma menyampaikan bahwa guna mendongkrak partisipasi pemilih pada Pilkada 2018, peran KPU dan Bawaslu sangatlah penting.

“Pemerintah daerah juga jangan tinggal diam, mengingat Pilkada yang jatuh pada 27 Juni 2018 akan menentukan pemimpin untuk lima tahun ke depan,” tandasnya.

Untuk itu kepada KPU, dia mengatakan, persiapan secara keadministrasian harus sudah selesai. Pemilih yang belum terekam data atau yang belum memiliki E-KTP sudah bisa difasilitasi agar nanti tidak bermasalah saat hari pencoblosan.

“Masalah keadministrasian terkait dengan penentuan daftar pemilih tetap (DPT) diharapkan clear.  Jangan sampai warga yang sudah memiliki hak memilih ternyata tidak masuk DPT,” tambahnya.

Baca Juga :  Siswa Sekolah Ini Dilatih agar Tidak Jadi Korban Bencana

Apalagi bagi warga yang sudah melakukan perekaman data namun belum memiliki E-KTP, untuk sekarang ini sudah ada solusi. Bila permasalahan tersebut,  tidak terpecahkan sedini mungkin akan ada imbas di kemudian hari.

Pengamat politik dari Undip, Yuwanto, Plt Gubernur Jateng, Sri Puryono, moderator, Prie GS, Ketua DPRD Jateng Rukma Setyabudi, anggota KPU Jateng, Hakim Junaedi dan anggota Bawaslu Jateng, Sri Sumanta dalam Wedangan yang disiarkan TVRI Stasiun Jateng, Rabu (11/4/2018). (istimewa)

Sementara kepada Bawaslu, Rukma meminta fungsi pengawasan dan penindakan harus ditegakkan. Ada dugaan pelanggaran sekecil apa pun segera diselesaikan, dengan demikian segala permasalahan bisa selesai.

“Tentunya soal pengawasan dan penindakan dilaksanakan sesuai dengan regulasi yang berlaku,” tambahnya.

Di sisi lain dalam kesempatan “Wedangan” dengan tema “Menjaga Marwah Pilkada Serentak di Jawa Tengah”, Sri Puryono menambahkan bahwa menjadi pekerjaan rumah sekarang ini adalah meningkatkan peran partisipasi pemilih.

“Kami meminta kepada warga Jawa Tengah untuk hadir dan memberikan hak suaranya di masing-masing TPS sesuai di DPT mendatang,” tambahnya.

Pilkada Serentak 2018 adalah momentum untuk mencari pemimpin. Digelar lima tahun sekali, untuk itu momentum ini jangan disia-siakan.

“Pilih sesuai hati nurani. Jangan ada embel-embel apa pun, apalagi uang. Sangat nista kalau memilih karena disuap,” tegasnya.

Hakim Junaidi dalam kesempatan tersebut menegaskan, saat ini KPU sedang melakukan penajaman pada daftar pemilih sementara (DPS). Setelah DPS diujipublikan dan tidak ada sanggahan dari masyarakat, maka jadwal selanjutnya adalah penetapan daftar pemilih tetap (DPT).

Baca Juga :  Din Syamsudin: Pilkada Aman Syaratnya Satu

Mengenai masalah perekaman data untuk E-KTP, hasil koordinasi dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Jateng, masih ada 445 ribu warga yang belum direkam data. Jajaran KPU sudah melakukan antisipasi dengan memperbolehkan warga untuk menggunakan surat keterangan (suket).

Dari sisi pengawasan, Sri Sumanta menyatakan, pihaknya saat ini sedang mengecek daftar pemilih ganda dalam DPS. Bawaslu sudah berkoordinasi dengan KPU soal data ganda supaya dicoret.

“Jajaran kami,  dari Bawaslu Jateng,  Panwaslu Kota/Kabupaten, Panwascam dan Panwaskel se Jateng melakukan pengawasan berjenjang,  sehingga meminimalisir supaya jangan sampai ada dugaan pelanggaran mengenai data pemilih,” kata Sri Sumanta.

Wedangan yang disiarkan TVRI Stasiun Jateng, Rabu (11/4/2018). Hadir sejumlah tokoh penting dalam pelaksanaan Pilkada 2018 untuk menjadi narasumber. (istimewa)

Sedangkan Yuwanto mengemukakan, ada beberapa isu yang patut diwaspadai yakni politik uang dan sektarian. Untuk itu selain penyelenggara Pemilu,  masyarakat juga bisa ikut berpartisipasi.

“Biasanya politik uang adalah transaksi yang dimaksudkan untuk menyuap warga untuk mencoblos calon yang dimaksud. Sedangkan isu sektarian lebih pada unsur SARA. Maka semua pihak harus mewaspadai hal tersebut, ” pungkasnya. (adv)