Kulonprogo Kini Bebas Reklame

342

KORANBERNAS.ID — Sejak Selasa (21/11/217), sepanjang jalan kabupaten dan provinsi di Kulonprogo tak akan ditemui papan rekkame, terutama di badan jalan termasuk trotoar. Larangan tersebut sudah diatur dalam Peraturan Daerah (perda)Penyelenggaraan Reklame.

Bupati Kulonprogo, Hasto Wardoyo mengatakan Raperda Penyelenggaraan Reklame mengatur berbagai hal mengenai jenis, bentuk, penempatan, dan konten reklame. Regulasi tersebut juga memuat apa saja kewajiban penyelenggara reklame, jaminan biaya pembongkaran, serta mekanisme pemberian sanksi bagi para pelanggar, mulai dari sanksi administratif .

“Dalam pemberian izin penyelenggarakan reklame, kami mempertimbangkan aspek keindahan, keamanan, kenyamanan, rasa kesusilaan, kesehatan umum, dan kepentingan pembangunan daerah,” ungkap Hasto.

Dalam rapat paripurna menetapkan Perda Reklame ini, Edy Priyono Wakil Ketua Panitia Khusus (Pansus) Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Penyelenggaraan Reklame menyatakan, pajak reklame dinilai berpotensi menjadi sumber andalan dalam upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Namun pemasangan reklame juga kerap dianggap menimbulkan permasalahan sehingga dibutuhkan regulasi yang lebih tegas

“Keberadaan reklame identik dengan perkembangan perekonomian suatu daerah,” katanya.

Dikatakannya, kondisi perekonomian daerah yang terus membaik jelas bakal menarik perhatian para pengusaha, termasuk perusahaan berskala nasional atau bahkan internasional. Adanya pembangunan megaproyek New Yogyakarta International Airport (NYIA) juga menjadi magnet tersendiri. Kulonprogo diperkirakan memiliki lebih banyak konsumen potensial sehingga semakin efektif untuk memasarkan suatu produk.

Penyelenggara reklame di Kulonprogo dipastikan semakin banyak. Dengan begitu, reklame juga diharapkan bisa memberikan kontribusi bagi PAD secara optimal.

“Tentu bakal berpengaruh terhadap peningkatan pajak reklame yang bisa dipungut. Jadi perlu dikelola secara serius sebagai salah satu sumber PAD,” ujar Edi.

Edi berharap Pemkab Kulonprogo mengantisipasi berbagai permasalahan yang dimungkinkan terjadi akibat maraknya reklame. Dia mengungkapkan, pemasangan reklame terkadang dilakukan dengan mengesampingkan nilai keindahan, tata ruang, dan standar konstruksi.

Pemasang atau penyelenggara reklame bisa jadi memang hanya mementingkan aspek komersial tanpa memperhatikan resiko kerugian yang mungkin dialami masyarakat. Akibatnya, media promosi itu malah jadi mengganggu kenyamanan bahkan keamanan lingkungan sekitar.

aperda Penyelenggaraan Reklame agar menjadi pedoman bagi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) pengampu urusan terkait. Bukan hanya zonasi pemasangan saja yang diatur, melainkan juga mekanisme perizinan serta pengendalian dan pengawasan reklame.

“Jadi penyelenggaraan reklame di Kulonprogo nantinya dapat terlaksana dengan tertib tanpa mengurangi nilai-nilai etika, estetika, keamanan, maupun hal lain yang dapat mengganggu aktivitas masyarakat,” ucap politisi PDI Perjuangan itu.(yve)