Larangan Bercadar Sesuai Kebijakan Otonomi Kampus

509

KORANBERNAS.ID —  Larangan bagi mahasiswi yang mengenakan kerudung tertutup atau cadar di kampus UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta merupakan kebijakan kampus setempat.

Penegasan ini disampaikan Direktur Jenderal (Dirjen) Pembelajaran dan Kemahasiswaan (Belmawa) Kementerian Riset Teknologi  dan Pendidikan Tinggi (Kemristekdikti Dikti) RI, Intan Ahmad.

“Masing-masing kampus berhak membuat peraturan mengenai penggunaan kerudung maupun cadar bagi para mahasiswinya,” ungkapnya, Rabu (07/03/2018), di Kampus UNY.

Kepada awak media dia menyatakan, larangan berkerudung tertutup bukanlah kebijakan pemerintah pusat melainkan otonomi kampus.

Ini karena kampus merupakan tempat terdekat para mahasiswi tersebut menuntut ilmu,  sehingga  kampus mampu menganalisanya secara komprehensif.

Dirjen mengemukakan, secara nasional Menristekdikti sudah mengeluarkan pernyataan langsung melalui Menristekdikti Muhammad Nasir.

Menteri menegaskan, peristiwa yang terjadi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta merupakan aturan yang  berlaku di kampus tersebut.

“Jadi yang namanya mahasiswa itu kan, apakah pakai jilbab, apakah pakai cadar, semua peraturan sudah kami serahkan ke perguruan tinggi, apalagi perguruan tinggi itu dikelola oleh kementerian yang berbeda,” kata Intan Ahmad.

Seperti diberitakan, Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga, Yogyakarta melarang mahasiswinya mengenakan kerudung tertutup di dalam kampus. Larangan ini diperkuat dengan surat nomor B-1031/Un.02/R/AK.00.3/02/2018.

Selanjutnya, UIN  Sunan Kalijaga Yogyakarta membentuk tim konseling dan pendampingan kepada mahasiswi yang bersangkutan.

Dalam kesempatan yang sama Rektor Universitas Negeri Yogyakarta (UNY) Sutrisna Wibawa menyatakan di kampus UNY belum ada peraturan melarang mahasiswi menggunakan kerudung yang menutupi wajahnya. (sol)