LASO SAPI untuk Masyarakat Miskin dan Rentan Miskin

241
Delegasi Pakistan berkunjung ke Pemkab Sleman, Jumat (15/09/2017).(bid jalasutra/koranbernas.id)

KORANBERNAS.ID–Pemerintah Kabupaten Sleman terus mendorong penguatan program untuk perlindungan sosial masyarakat. Salah satunya, adalah LASO SAPI, yang merupakan singkatan dari Program Pelayanan Satu Pintu. LASO SAPI adalah suatu sistem pelayanan yang dikembangkan di Kabupaten Sleman untuk membantu masyarakat miskin dan rentan miskin.

Layanan ini, menurut Bupati Sleman Sri Purnomo, meliputi identifikasi kebutuhan dan keluhan, melakukan rujukan, menghubungkan masyarakat miskin dengan program dan layanan yang dikelola oleh pemerintah pusat, provinsi, dan Kabupaten sesuai dengan kebutuhan. Juga memantau penanganan keluhan untuk memastikan bahwa keluhan tersebut ditangani dengan baik.

“Kami punya slogan “Teko Susah Bali Bungah” sebagai komitmen Pemerintah Kabupaten Sleman untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat,” kata Bupati saat menerima kunjungan delegasi Pakistan di Ruang Rapat Bupati Sleman, Jumat (15/09/2017). Kunjungan tersebut bertujuan memperkuat kapasitas perlindungan sosial di Pakistan dengan nama “Support to Social Protection–Social Health Protection (SP-SHP)”.

Bupati menjelaskan bahwa Sleman telah mengembangkan sistem Single Window Service (SWS). Sistem ini, melibatkan beberapa Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) terkait, diantaranya yaitu Bappeda, BKAD, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Dinas Dukcapil, Dinas PUPWP, Bapel Jamkesos DIY, dan BPJS.

Adapun pendanaannya, berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang telah dianggarkan oleh Bappeda pada setiap tahunnya. Selain itu, pendanaan juga berasal dari uang zakat para pegawai di lingkungan Pemkab Sleman melalui Badan Amil Zakat (BAZ).

“Jadi setiap bulan kita ambilkan 2,5% dari gaji pegawai kita, melalui lembaga yang dipimpin oleh Sekda. Itu bisa kita gunakan dalam keadaan emergency,” ungkap Sri Purnomo.

Melalui program yang sama, Pemkab juga melakukan beberapa hal terkait peningkatan kualitas pendidikan. Termasuk memberikan fasilitas kepada siswa miskin berprestasi untuk menuntaskan program Wajib Belajar 12 tahun. Juga mengembangkan kerja sama dengan sejumlah kampus, untuk dapat menerima siswa kurang mampu namun berprestasi.

Pada kunjungan tersebut ada 7 orang delegasi dari Pakistan yang berasal dari Pemerintah Provinsi Punjab dan Khyber Pakhtunkhwa (KP). Ketujuh delegasi tersebut berkedudukan sebagai pejabat di bidang sosial, teknologi Informasi,  dan pembangunan di provinsi Punjab dan KP.

Kunjungan ini dalam rangka merancang uji coba SWS untuk perlindungan sosial di Kabupaten/Kota dari kedua Provinsi agar lebih berorientasi ke masyarakat dan lebih efektif dalam pengelolaan program perlindungan sosial. (Bid Jalasutra/SM)