Lindungi Hak Anak Sampai Level Terkecil

163
Pelatihan Konvensi Hak Anak Senin (19/03/2018) di RM Taman Pringsewu Mulungan Mlati Sleman. Pelatihan ini berlangsung dua hari. (istimewa)

KORANBERNAS.ID — Konvensi Hak Anak merupakan wujud nyata upaya perlindungan terhadap anak, agar hidupnya lebih baik dan terjamin hak-hak dasarnya.

Untuk memberikan pemahaman tersebut, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sleman melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (P3AP2KB) menyelenggarakan Pelatihan Konvensi Hak Anak, Senin-Selasa (19-20/03/2018) di RM Taman Pringsewu Mulungan Mlati Sleman.

Asekda Bidang Pemerintahan dan Kesra, Purwatno Widodo, ketika menyampaikan pelatihan ini penting  dilakukan untuk membangun kesadaran dalam pemenuhan hak-hak anak dari level terkecil masyarakat hingga kabupaten.

“Selama ini Pemkab Sleman berkomitmen memberikan perlindungan dan pemenuhan hak-hak anak hingga di level kecamatan dan desa,” kata Purwatno.

Menurut dia, pemerintah wajib memberikan jaminan dan memastikan terpenuhinya empat kategori hak anak menurut Konvensi hak dasar anak yaitu Hak Kelangsungan Hidup, Hak Perlindungan, Hak Tumbuh Kembang dan Hak Berpartisipasi.

Bagi Pemkab Sleman, perwujudan Kabupaten Layak Anak merupakan sebuah gerakan yang masif untuk peduli terhadap anak serta memberikan bekal bagi masa depan mereka.

Kepala Dinas P3AP2KB, dr Mafilindati Nuraini MKes,  menjelaskan pelatihan diikuti oleh 100 orang yang terdiri dari Kepala Sekolah, Pendidik, Tenaga Kependidikan Sekolah Ramah Anak, Kasi Pelayanan Desa dan Ketua Tim Penggerak PKK Desa Ramah Anak.

“Tujuan penyelenggaraan pelatihan ini untuk memberikan pemahaman tentang perlindungan dan pemenuhan hak anak kepada seluruh peserta pelatihan,” jelas Linda.

Pelatihan Konvensi Hak Anak sebagai bagian dari strategi pengembangan Kabupaten Layak Anak di Kabupaten Sleman. Pelatihan juga bertujuan untuk membangun pola pikir stakeholder dan pemangku kepentingan yang berhubungan dengan Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak.

“Harapannya, melalui pelatihan ini semua pemangku kepentingan dan stakeholder bisa berperspektif Hak Anak dalam membuat kebijakan pembangungan di wilayahnya,” kata Linda. (sol)