Mahkamah Konstitusi dan LGBT

Oleh: Sobirin Malian, S.H., M.Hum. Kandidat Doktor pada Program Pascasarjana FH UII

498

PUTUSAN Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 46/PUU-XIV/2017 tanggal 14 Desember 2017 lalu, yang menolak permohonan Guru Besar IPB Prof. Dr. Euis Sunarti, AILA (Aliansi Cinta Keluarga Indonesia) dan sepuluh pemohon lainnya, tak pelak mengundang kontroversi di masyarakat.

Kontroversi itu paling tidak, dapat disimpulkan dalam dua pokok pertanyaan. Pertama, apakah benar HAM bersifat universal, dan atau bersifat partikular. Kedua, apakah putusan MK tersebut semata dengan pertimbangan normatif sebagai pembatal Undang-undang (negative legislator), sehingga tidak memungkinkan menjadi positive legislator?

Konsep HAM

Pada intinya konsep HAM terbagai menjadi dua aliran. Pertama, konsep HAM bersifat universal (universalism) yang dilahirkan oleh PBB pada tahun 1948 di New York. Konsep ini menyatakan, bahwa HAM itu universal (sama di mana pun, kapan pun), terutama terkait kebebasan terhadap harkat dan martabat manusia termasuk soal LGBT. Konsep ini banyak dianut oleh negara-negara Eropa, Amerika, Afrika dan sebagian negara Asia.

Kedua, konsep HAM yang bersifat partikularisme (particularism). Paradigma konsep ini menyatakan bahwa HAM tidaklah universal. HAM sangat tergantung pada konteks (nilai agama, nilai adat istiadat, nilai-nilai hukum dan jiwa bangsa/negara setempat), dan waktu. Bahwa hukum HAM itu kontekstual dan senantiasa dipengaruhi oleh nilai-nilai agama dan adat istiadat masyarakatnya. Hukum itu mengacu pada teori K.C.Wheare sangat resultan, sesuai kebutuhan masyarakat. Konsep HAM partikuarisme ini diputuskan di Kairo, Mesir pada tahun 1984, negara-negara yang menandatangani piagam HAM ini adalah negara-negara yang memang tidak sepaham dengan konsep HAM Universal. Jika diamati, negara yang meratifikasi konsep HAM partikularisme ini adalah negara-negara yang menganut agama dan istiadat yang kuat. Indonesia termasuk yang meratifikasi piagam HAM ini.

Pembenaran (justifikasi) lain dari konsep HAM partikularisme ini termuat juga dalam konstitusi UUD NRI 1945 Pasal 18B ayat (2) berbunyi, “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam Undang-undang.” Juga Pasal 28J ayat (1) berbunyi, “Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.” Ayat (2), “Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis. Atas dasar itulah, maka semestinya KUHP atau kitab Undang-undang Hukum Pidana dan juga undang-undang lain harus merujuk dan mengakomodir norma ini.

Putusan MK

Putusan MK yang menolak permohonan pengujian undang-undang (judicial review) adalah terkait norma hukum perzinahan, pemerkosaan dan homokseks/lesbian yang terkandung dalam Pasal 284, Pasal 285 dan Pasal 292 KUHP warisan kolonial Belanda.

Bagi MK, penolakan permohonan itu didasari karena mereka tidak berwenang dalam kapasitasnya sebagai pembatal undang-undang (negative legislator), melainkan hal itu merupakan ranah Pemerintah dan DPR selaku pembuat undang-undang (positive legislator) sesuai Pasal 20.

Secara filosofis-historis, menurut Zulfikar Ardiwardana Wanda (2017), ketentuan Pasal 282 Wetbook van Strafrecht (WvS) nama asli dalam bahasa Belanda dari KUHP pasca diberlakukannya asas konkordansi (pemberlakuan hukum negeri kolonial ke wilayah koloni/jajahan) tahun 1918 mengatur tentang penalisasi perbuatan zina (overspel) antara laki-laki dan perempuan di luar perkawinan yang salah satu pelakunya masih dalam ikatan perkawinan dengan laki-laki atau perempuan lain; pada hakikatnya sangat dipengaruhi mindset sekuleristik di daratan negara-negara Eropa pada masa itu.

Dalam konteks Indonesia, Pasal 284 KUHP mindsetnya sangat berbeda dengan yang terjadi di Eropa, Amerika dengan HAM Universalnya. Pasal 284 KUHP jika dicermati membatasi pemidanaan/penalisasi terhadap perbuatan zina yang dianggap kejahatan terhadap (moral) kesetiaan perkawinan, sehingga perbuatan tersebut dipandang menodai kesucian dan keagungan akad lembaga perkawinan.

Falsafah yang terkandung di dalam Pasal 284 KUHP tentang zina telah melimitasi dan bertentangan dengan konsep zina menurut optik nilai-nilai ajaran agama (values of religion) dan hukum yang hidup serta berkembang dalam masyarakat (living law) bangsa Indonesia. Konsep zina dipandang lebih luas, meliputi persetubuhan di luar perkawinan yang dilakukan oleh pihak yang terikat oleh perkawinan (adultery) maupun yang tidak terikat perkawinan (fornication). Konsep ini, misalnya dapat ditemukan dalam al-Qur’an surat al-Isra ayat 32: “…dan janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya zina merupakan perbuatan keji dan suatu jalan yang buruk” dan dalam Agama Kristen bisa ditemukan dalam Surat Matius 5: 27 yang berbunyi, “Kamu telah mendengar firman: Jangan berzinah.”
Dalam praktiknya di peradilan, ketentuan Pasal 284 KUHP yang baru disahkan setelah Indonesia merdeka itu mengalami perluasan norma oleh Mahkamah Agung (MA). Namun perluasan norma itu nampaknya sejalan (terinspirasi) dan bisa jadi menjadi sumber materiil dari nilai-nilai yang terkandung dalam banyak agama, yang kemudian secara yuridis oleh MA dituangkan dalam Putusan MA No.93/K/Kr/1976 tentang perkara “tindak pidana zina” di Banda Aceh yang dalam pertimbangan hukumnya (ratio desidendi) memandang bahwa zina merupakan perbuatan terlarang mengenai hubungan kelamin pria dan wanita, terlepas dari persyaratan apakah salah satu pihak terikat perkawinan atau tidak sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 284 KUHP.

Prinsipnya konsep zina yang mengandung adultery dan fornication sebagaimana telah diuraikan merupakan perbuatan yang dianggap tercela dan terlarang, dengan sendirinya (including) yang bersumber dari nilai-nilai agama dan jiwa hukum yang berkembang dalam masyarakat, bukan perbuatan cabul dengan orang lain sesama jenis yang patut diketahui/diduga belum dewasa. Dengan rumusan yang demikian dapat dikatakan, bahwa perbuatan homoseks atau lesbian yang sudah sama-sama dewasa tidak dipidana. Agar dapat dijerat pasal ini, orang dewasa tersebut harus tahu atau setidaknya menduga bahwa lawan yang akan dicabuli itu belum dewasa menurut undang-undang. Pasal ini memiliki persamaan dengan Pasal 284 KUHP di mana minimal ada dua orang yang melakukan. Sedangkan perbedaannya jenis kelamin yang melakukan dan zina mempersyaratkan jenis kelamin harus ada persetubuhan badan yang berbeda konsep dengan delik pencabulan yang sebagaimana diatur dalam Pasal 292 KUHP.

Secara historis, terjadi pergulatan politik hukum yang saling bersamaan dalam perumusan Pasal 292 WvS (KUHP sekarang) antara Pemerintah Kerajaan Belanda dan Tweede Kamer (perlemen Belanda) yang pada akhirnya dimenangkan oleh kaum homoseksual yang mayoritas duduk di Tweede Kamer. Berdasarkan asas konkordansi, kemudian pasal ini yang termuat dalam WvS diterapkannya UUD ke dalam wilayah koloni Hindia Belanda dan semakin mendapat kedudukan hukum yang kuat pasca ditetapkannya UUD 1945 oleh PPKI yang tetap memberlakukan WvS sebagai hukum Negara Indonesia berdasarkan Pasal 2 Aturan Peralihan UUD, sebelum amandemen agar tidak terjadi kekosongan hukum (rechtvacuum) untuk sementara waktu. Setahun pasca kemerdekaan, WvS diundangkan secara resmi oleh Pemerintah melalui UU No.1 Tahun 1946 (berlaku untuk Jawa dan Madura) dan UU No.73 Tahun 1958 (berlaku secara nasional) dengan istilah resmi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang masih tetap berlaku hingga sekarang.

Di tengah merebaknya gagasan dan penyebaran faham HAM universal pasca Perang Dunia Ke II, maka semakin berkembanglah negara-negara yang mengusung konsep HAM universal sebagai identitas negara modern. Euforia terhadap HAM mengalir deras tanpa batas pada era globalisasi ini sehingga kaum Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender (LGBT) pun memanfaatkannya untuk mendapat pengakuan dan perlindungan eksistensinya.

Dua tahun lalu, tepatnya pada 26 Juni 2015, Supreme Court (MA) Amerika Serikat melegalkan pernikahan sesama jenis di 50 negara bagian, yang sebelumnya hanya diperbolehkan di 36 negara bagian. Melalui putusan tersebut, Supreme Court AS resmi mencabut larangan sesama jenis yang diberlakukan di 14 negara bagian.

Permasalahannya, bahwa Pasal 292 KUHP yang diuraikan di atas merupakan hukum kompromistis yang dibuat oleh Belanda dan serta merta diterapkan di Hindia Belanda, sangat bertentangan dengan nilai-nilai agama, moralitas dan hukum adat masyaralat Indonesia saat itu. Pasca kemerdekaan, melalui muatan isi Pancasila dan UUD 1945 pun, perilaku seksual menyimpang ini juga tidak mendapat tempat dan bertentangan dengan nilai ketuhanan dan nilai moralitas yang terkandung dalam sila pertama dan Pasal 28J UUD 1945.

Berdasarkan uraian di atas, penulis menilai bahwa seyogyanya Mahkamah Konstitusi dapat mengabulkan secara bersyarat apa yang dimohonkan oleh pemohon dalam amar putusannya. Pada perkembangannya dalam praktik, jenis amar putusan MK mengalami kreasi di luar jenis amar putusan yang ditentukan secara limitatif di dalam UU MK, yaitu permohonan tidak dapat diterima, permohonan dikabulkan dan permohonan ditolak.

Seperti dikatakan Harjono (2015), mantan Hakim Konstitusi, apabila hanya berdasar pada ketiga jenis putusan tersebut akan sulit untuk men-judicial review, karena sebuah undang-undang seringkali mempunyai sifat yang dirumuskan secara umum, padahal dalam rumusan yang umum itu belum diketahui apakah dalam penerapannya akan bertentangan dengan konstitusi atau tidak. Oleh karena itu, timbullah 2 bentuk kreasi amar putusan MK yaitu konstitusional bersyarat (conditionally constitutional) dan inkonstitusional bersyarat (inconstitutional unconstitutional).

Dalam kaitannya dengan pasal-pasal yang dimohonkan di atas, menurut pendapat penulis, MK dapat menjatuhkan putusan inkonstitutional bersyarat sepanjang untuk Pasal 284 ayat (1-5) KUHP tidak dimaknai persetubuhan yang dilakukan di luar perkawinan oleh pihak yang terkait oleh perkawinan (adultery), tidak mencakup atau meliputi juga persetubuhan di luar perkawinan yang dilakukan oleh pihak yang tidak terikat perkawinan (fornivication) serta sepanjang untuk Pasal 292 KUHP tidak dimaknai pemidanaan pencabulan terhadap orang dewasa yang melakukan perbuatan cabul dengan orang lain sesama jenis yang patut diketahui/diduga belum dewasa menurut undang-undang, tidak mencakup atau meliputi juga “yang sudah dewasa menurut undang-undang”. Dalam sejarahnya, putusan inkonstitusional bersyarat pertama kali dijatuhkan pada Maret tahun 2009 ketika MK men-judicial review UU Pemerintahan Daerah.

Dari argumentasi ini, dalam hemat penulis, tidaklah tepat MK menolak permohonan pemohon dengan dalih tidak berwenang karena perannya bukanlah positive legislator. Sepanjang MK menerapkan dua bentuk kreasi utusan yaitu konstitusional bersyarat (conditionally constitutional) dan inkonstitusional bersyarat (inconstitutional unconstitutional) sebagaimana telah diuraikan, maka tidak dapat dihindari MK menjalankan fungsinya sebagai positive legislator, sebab norma yang ditafsirkan MK tersebut menjadi sebuah norma baru yang berbeda dengan norma sebelumnya. Mengacu kepada pendapat Jeremy Bentham (1979), sejauh putusan legislasi itu bermanfaat dengan pertimbangan moral, maka putusan itu sah-sah saja. Dalam konteks pemidanaan terkait pasal yang dimohonkan di atas, yang secara tegas tercantum dalam rumusan tindak pidana, penulis tidak sependapat dengan hakim yang melakukan dissenting opinion bahwa MK seyogyanya harus mengambil sikap membatasi diri (judicial restraint) untuk tidak menjadi positive legislator. Menurut pandangan penulis, sepanjang hal itu dibutuhkan untuk mencairkan kebekuan pasal-pasal dalam undang-undang, maka sah-sah saja MK melakukan terobosan hukum yang progresif dan keadilan limitatif.

Kendati demikian, penulis tetap bersepakat dan setuju dengan hakim dissenting opinion yang lain dari 4 Hakim Konstitusi, apabila norma dalam undang-undang tersebut secara nyata bertentangan dengan nilai-nilai agama, Pancasila dan living law yang dijamin oleh konstitusi, namun terganjal oleh aturan formal-legalistik, maka MK perlu ber-ijihad dengan menggunakan konstitusional moralitas (moral reading of the constitution).

Tambahan lagi dari penulis, yang perlu menjadi catatan pertimbangan, bagi MK dalam menjatuhkan putusan perkara ini bahwa, apabila berdalih pasal-pasal yang dimohonkan sedang atau telah tercantum dalam Rancangan KUHP (RUU-KUHP) nasional, masih belum jelas akan disahkan dan diberlakukan. Itu sama saja dengan memberi putusan tanpa kepastian hukum. Patut diingat, bahwa rancangan KUHP itu telah dibahas , digodok sejak tahun, 1960-an hingga sekarang. Artinya, tidak jelas kapan RUU-KUHP itu akan selesai? Oleh karena itu, seharusnya menjadi momentum terbaik bagi MK untuk melakukan terobosan moral reading of the constitution guna menegakkan keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan. *** (editor: putut wiryawan)