Mantan Kadindik Ini Kembali Tersangka Korupsi

374
Tersangka Ish (baju kotak-kotak) saat digiring petugas menuju Kejaksaan Negeri Purbalingga, Selasa (09/01/2018). (prasetiyo/koranbernas.id)

KORANBERNAS.ID–Ibarat pepatah sudah jatuh tertimpa tangga. Begitulah nasib Ish (61), mantan Kepala Dinas Pendidikan Purbalingga. Setelah menjalani hukuman selama 34 bulan penjara di Lapas Kelas I Kedungpane, Kota Semarang karena terlibat kasus korupsi Dana Alokasi Khusus (DAK) bidang pendidikan tahun 2012, kini ia harus berurusan lagi dengan hukum.

Ish baru kurang lebih setahun menghirup udara bebas dan Selasa (09/01/2018) ia ditetapkan lagi sebagai tersangka oleh Polres Purbalingga, terkait kasus korupsi pembangunan Unit Gedung Baru (UGB) Taman Kanak-Kanak (TK) Pembina di Desa Padamara, Kecamatan Padamara, Purbalingga. Tersangka kini mendekam di Rumah Tahanan Purbalingga, dengan status tahanan titipan Kejaksaan Negeri Purbalingga.

Kajari Purbalingga, Nur Mulat Setiawan melalui Kasi Pidsus, Yanuar Adi Nugroho mengatakan, setelah dilimpahkannya tersangka beserta barang buktinya oleh penyidik Polres Purbalingga, pihaknya segera menyiapkan dakwaan dan surat pelimpahan ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Semarang.

“Bukti-bukti dan berkas dari penyidik sudah kami periksa dan dinyatakan lengkap. Tersangka saat ini ditahan di Rutan Purbalingga. Jika nanti dilimpah ke Pengadilan, kami menunggu penetapannya, kapan sidang dan tersangka akan ditahan di mana,” ujarnya.

erpisah, Kabag Ops Polres Purbalingga Kompol Herman Setiono, SE mengatakan, pihaknya melakukan penyelidikan terhadap kasus korupsi pembangunan Unit Gedung Baru (UGB) Taman Kanak-Kanak (TK) Pembina di Desa Padamara sejak 19 Februari 2014. Berarti butuh waktu hampir tiga tahun untuk menuntaskan kasus yang menjadi perhatian dunia pendidikan di Purbalingga ini.

Baca Juga :  RAPI Harus Jadi Sahabat Masyarakat

Gedung TK itu dibangun tahun 2011. Saat itu, Ish yang menjabat sebagai ketua pembangunan menunjuk pihak ketiga,yakni CV Satria Utama Konstruksi untuk melaksanakan pekerjaan pemasangan rangka atap baja ringan.

Namun, pada 18 Februari 2014 sekitar pukul 10.00, sebagian atap bangunan yang menggunakan baja ringan telah ambruk. Bangunan sekolah tersebut tidak bisa digunakan.

Hasil pemeriksaan tim ahli dari Politeknik Semarang dan Inspektorat Kabupaten Purnalingga menyimpulkan pemasangan rangka atap tidak sesuai dengan prosedur dan standar teknis pemasangan baja ringan.

“Peristiwa tersebut menyebabkan negara menderita kerugian sebesar Rp 307.671.886.30,” ujar Herman Setiono dalam keterangan persnya yang didampingi Kasatreskrim AKP Tarjono Sapto Nugroho, Kaur Bin Ops Reskrim Iptu Subiyanto, dan Kanit III Tipikor Iptu Agus Setiarso.

Anggaran pembangunan gedung TK itu Rp 580.000.000 berasal dari Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini kementerian Pendidikan Nasional. Pelaksanaan pembangunan dilakukan mulai Desember 2011 hingga Maret 2012 secara swakelola.

Menyusul terkuaknya kasus itu, Ish telah mengembalikan uang ke kas negara sebesar Rp 8.787.300.00 pada tanggal 22 Juli 2014. Sehingga kerugian keuangan negara yang belum dipulihkan sebesar Rp.298.884.586.30. Dalam hal ini, Ish dijerat dengan Pasal 1 ayat 1 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah UU Nomor 20 tahun 2001 Tentang Tindak Pidana Korupsi, Jo Pasal 64 ayat 1 KUHP.

“Hari Selasa (09/01/2018) ini, kami melimpahkan kasus ini kepada Kejaksaan Negeri (Kejari) Purbalingga. Barang bukti dan tersangka juga diserahkan ke Kejari,” ujarnya.

Baca Juga :  Bau Sampah Tercium dari Jarak Empat Kilometer
Bangunan UGB TK Padamara yang rangka atap baja ringannya ambruk kini masih dibiarkan terbengkelai, Selasa (09/01/2018). (prasetiyo/koranbernas.id)

Sebelumnya, Pengadilan Tipikor Semarang pada hari Rabu (26/2/2014) memvonis Ish dengan hukuman 34 bulan penjara akibat kasus korupsi DAK bidang pendidikan 2012 yang nilainya mencapai Rp 1,58 miliar. Selain Ish, ada tiga pejabat Dindik Purbalingga lain yang turut divonis bersalah. Namun, hukumannya lebih rendah, yakni dua tahun dan denda Rp 50 juta subsider dua bulan kurungan.

Tiga terdakwa lainnya itu adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kecamatan Purbalingga Sahlan, Kepala UPT Kecamatan Bukateja Mugi Rahardjo dan Kepala UPT Kecamatan Bobotsari Suprapto. Sebelumnya, ketiganya dituntut pidana tiga tahun.

Baik Ishak maupun para terdakwa lain terbukti melanggar dakwaan subsider, yakni Pasal 3 jo Pasal 18 UU Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dan diganti menjadi UU Nomor 20 tahun 2001 jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Dalam perkara ini, dana DAK Purbalingga diduga terjadi penyimpangan hingga merugikan negara sebesar Rp 1,5 miliar. Modusnya, memotong dana operasional 5 persen dari pencairan DAK tahun 2012.

Total DAK tahun 2012 di Kabupaten Purbalingga mencapai Rp 31,78 miliar. Lima persen dari dana itu sebesar Rp 1,5 miliar. Alokasi dana DAK tahun 2012 terdiri dari Rp 27,6 miliar untuk renovasi 436 ruang kelas di 146 SD, dan Rp 4,1 miliar untuk pembangunan 40 gedung perpustakaan baru di 40 SD.(yve)