Masalah Pertambangan Repotkan Pemda Kulonprogo

266
Penambang protes ke DPRD Kulonprogo. (sri widodo/koranbernas.id)

KORANBERNAS.ID — Persoalan galian tambang di Kulonprogo banyak membuat repot Pemkab dan DPRD. Padahal berdasarkan Undang-undang (UU), perijinan dan pengawasan tambang kewenangannya ada di Provinsi DIY.

Hal tersebut mengemuka dalam pembicaraan di DPRD Kulonprogo Senin (4/9/2017) saat puluhan warga Banaran Galur datang mengadukan persoalan tambang tersebut. Protes warga Banaran ke DPRD tersebut berkaitan katanya ada satu penambang yang memegang ijin IUP tanpa sosialisasi kepada masyarakat sekitarnya.

“Diperbukitan maupun disungai, persoalan tambang ini sangat merepotkan Pemkab. Pemasukan retribusi tidak seberapa, namun kerusakan jalan dan lingkungan sangat parah” ujar Ketua DPRD Kulonprogo, Akhid Nuryati.

Menurut Akhid, perijinan tambang dalam prosesnya juga melibatkan struktur dari bawah. Mulai dari sosialisasi dimasyarakat, rekomendasi desa hingga dinas dikabupaten. Yang jadi masalah, kadang perijinan yang dokumentnya hanya merupakan ‘tembakan’ saja.

Dalam hal sosialisasi, mereka berkeinginan semua warga masyarakat diundang. Namun oleh pemrakarsa sosialisasi malah diserahkan kepada pihak lain. Bahkan ada yang sosialisasi ditempuh hanya dengan mendatangi warga untuk diminta tanda tangan. Model semacam itu jelas tidak dibenarkan

“Saya pernah diundang sosialisai di gerbang trisik waktu itu ada pak dukuh dan pak Kades. Namun yang diundang tidak semua, hanya 15 orang saja satu pedukuhan,” ujar, Jazil warga Banaran.

Sementara Kades Banaran Haryanta minta agar dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dalam mengeluarkan IUP ijin usaha penambangan tidak hanya melihat dokumen administrasi belaka. Namun agar melihat fakta dilapangan agar tahu dokumen yang dibuat merupakan hasil rekayasa atau bukan.

Protes warga tersebut kabarnya sudah pernah dilakukan. Bahkan Bupati Kulonprogo Hasto Wardoyo menurut Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Suharjaka pernah menghimbau agar poenambang untuk sementara menghentikan kegiatan dan melakukan sosialisasi ulang dengan cara yang benar. Namun ternyata hal itu diabaikan.

Ketua Komisi III Aji Pangaribowo menyatakan, sejak perijinan tambang ditangani provinsi, banyak sekali permasalahan di lapangan. Hal ini perlu ada evaluasi karena mekanisme yang ditempuh perlu dibenahi. (wid)