Masih Ada Penolakan Ukur Ulang Tanah Bandara

236
Alat berat di lokasi NYIA. (sri widodo/koranbernas.id)

KORANBERNAS.ID — Warga terdampak pembangunan New Yogyakarta International Airport (NYIA) yang semula menolak diukur tanahnya, sekarang sudah bersedia. Pada pekan lalu, Badan Pertanahan Nasional (BPN) melakukan ukur ulang namun ternyata masih ada satu dua orang yang tidak boleh tanahnya diukur.

Kepala Desa Glagah, Agus Parmono, menyayangkan masih ada warga yang tetap menolak pengukuran ulang. Meski sudah melakukan pendekatan, pihaknya sering menerima respons dan tanggapan negatif.

Ukur ulang sebenarnya tidak merugikan warga. “Justru kalau warga tidak mau akan rugi sendiri dan ke depannya akan repot sendiri,” kata Agus.

Dia pun berharap warga bisa memanfaatkan kesempatan ini dengan mempersilakan tim melakukan pengukuran dan pendataan. “Lima hari itu sudah close (selesai pengukuran ulang). Kami sudah berusaha melakukan pendekatan pelan-pelan,” ujar Agus Minggu (20/08/2017).

Kepala BPN Kulonprogo, Suardi, mengatakan ada tiga tim diterjunkan setiap hari untuk melaksanakan pengukuran ulang terhadap 38 bidang lahan secara bertahap. Dia mengakui masih mendapatkan penolakan dari sebagian warga.

Meskipun begitu, tim tetap berupaya melakukan pendekatan dan menyampaikan pengukuran ulang adalah untuk kepentingan warga. Tim bahkan sengaja tidak minta dikawal terlalu ketat agar lebih leluasa berinteraksi dengan warga.

Dia  berharap warga mempersilakan tim melakukan pendataan supaya aset mereka terkover masuk data nominatif yang bakal diajukan ke Kementerian Keuangan RI untuk mendukung pengajuan diskresi appraisal ulang.

“Setidaknya didata dulu biar minimal yang kita titipkan di pengadilan tidak merugikan masyarakat. Kalau tetap tidak mau menerima ganti rugi, itu urusan lain,” ungkap Suardi.

Ketua Wahana Tri Tunggal (WTT), Martono, mengatakan pengukuran ulang tahap pertama berlangsung Senin hingga Rabu (14-17/08/2017). Pengukuran dan pendataan terhadap bangunan, tanaman, serta sarana pendukung lainnya (SPL) dilakukan terhadap setidaknya 31 rumah. “Jumlah bidangnya saya kurang tahu tapi sudah banyak yang terukur,” ucap Martono.

Dari data yang dimilikinya masih ada 18 rumah di Desa Palihan dan 20 rumah di Desa Glagah yang belum dilakukan pengukuran ulang tahap pertama. Kekurangan itu akan diselesaikan tahap kedua yaitu Senin dan Selasa (21-22/08/2017). “Lokasinya masih di Glagah yaitu di Kepek, Bapangan, Sidorejo, Macanan dan Kretek,” kata dia.

Martono selaku Ketua WTT sudah meminta anggotanya bersedia lahannya diukur dan didata. Namun demikian bila masih ada yang menolak dia sudah tidak dapat berbuat apa-apa lagi. Setiap individu memiliki hak masing-masing untuk bersikap dan bertanggung jawab. “Saya sudah mengimbau agar warga kooperatif,” tandasnya. (wid)