Media Harus Merajut Kebhinnekaan, Ini Pesan Bupati Bantul

207
Bupati Bantul Drs H Suharsono, Wakil Bupati H Abdul Halim Muslih menjadi narasumber workshop HPN 2018 di Gedung Induk Kompleks Parasamya, Senin (19/02/2018). (sari wijaya/koranbernas.id)

KORANBERNAS.ID — Bupati Bantul berpesan agar pers selalu semangat saat menjalankan tugasnya untuk kepentingan masyarakat. Pers juga harus mampu merajut kebhinnekaan.

Wartawan atau insan media perlu waspada terhadap berita-berita hoax  (bohong) yang banyak beredar di media sosial (medsos).

“Untuk itu harus ada kroscek ketika mendapatkan berita apapun sehingga berita yang diturunkan itu bisa dipertanggungjawabkan,” kata Drs H Suharsono, Bupati  Bantul, saat workshop dalam rangka Hari Pers Nasional (HPN) 2018 dengan tema Peran Pers dalam Merajut Kebhinekaan di Gedung Induk  Kompleks Parasamya, Senin (19/02/2018).

Hadir dalam kesempatan tersebut Wakil Bupati Bantul H Abdul Halim Muslih, Tenaga Ahli (TA) Bupati Tri Suparyanto, Staf Ahli Bupati Drs Sukardiyono serta Asek I, Bambang Guritno SH.

Jangan sampai media menaikkan berita hanya karena informasi yang belum bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya, belum valid dan belum ada kroscek dari pihak-pihak terkait.

Jangan sampai pula, berita dimuat hanya karena informasi mengambil dari medsos yang kadang-kadang hanya  “katanya”-“katanya” sebab hasilnya tidak akan mampu dipertanggungjawabkan.

“Termasuk ketika menyangkut isu agama, harus sangat hati-hati mengemasnya karena kita harus benar-benar mengedepankan Bhinneka Tunggal Ika,” kata bupati.

Bupati meminta siapa pun yang menggelar kegiatan keagamaan di wilayah Bantul memberikan informasi ke aparat terkait agar ada antisipasi jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

Peran strategis

Sementara Wabup Abdul Halim Muslih mengatakan pers memiliki peran yang sangat strategis, mulai andil perjuangan bangsa sampai pada masa pembangunan hingga sekarang ini. Dan ini semua tertuang di Keppres Nomor 5/1985.

“Bahwa akhir-akhir ini DIY termasuk Bantul tersorot secara nasional sebagai daerah yang sedang mengalami tantangan keberagaman, beberapa insiden dan peristiwa termasuk di Bantul yang hari-hari terakhir ini terjadi peristiwa intoleransi, sungguh sangat mencederai visi dan misi Kabupaten Bantul.  Ini harus ditangani bersama-sama,” kata dia.

Tindakan intoleransi, menurut Wabup, ada dua sebab. Pertama,  keyakinan khas dari para pelaku tentang ajaran-ajaran tertentu yang diyakininya dan intoleransi dianggap perjuangan.

Kedua ada kepentingan politik tertentu yang menjadikan intoleransi sebagai cara mereka memperjuangkan kepentingan politik. “Tentu treatment-nya berbeda-beda,” katanya.

Bagi kelompok yang keyakinannya tertentu, keyakinan tersebut harus diluruskan dan diberi pencerahan sehingga tindakannya tidak berpotensi mengganggu keamanan.

Pemkab Bantul di banyak forum sudah menyampaikan mengenai pemahaman keagamaan kepada banyak pihak. “Media memiliki peran strategis di sini. Pemberitaan mengenai konflik intoleransi agar bisa disajikan sebijaksana mungkin dengan orientasi meredam konflik. Jangan sampai menyulut eskalasi konflik semakin luas,” katanya.

Pemilihan kata-kata dalam pemberitaan tersebut harus benar-benar  dipilah agar bisa membawa dampak positif  bagi kedamaian masyarakat dan antarumat beragama.

Kabag Humas dan Protokol Kabupaten Bantul, Annihayah MEng, dalam laporannya berharap dari kegiatan ini muncul pemikiran-pemikiran baru dari  pers untuk kepentingan Kabupaten Bantul.

Terkait tema, menurut Annihayah, saat ini gejolak mengatasnamakan agama dan golongan muncul ke permukaan termasuk Bantul. “Tentu diperlukan sikap  atau aksi nyata terhadap fenomena tersebut,” katanya.

Salah satunya melalui peran media massa. Annihayah berharap pers bisa berperan menenun benang-benang kebhinnekaan agar ada harmonisasi kehidupan dalam Bhinneka Tunggal Ika di kabupaten ini. (sol)