Memprihatinkan, Geopark Tidak Beri Pendapatan Daerah

288
Gugusan perbukitan batuan pasir dan breksi, Dusun Selorondo, Desa Kaligending, Kecamatan Karangsambung, Kabupaten Kebumen potensial dikembangkan jadi geopark. (nanang wh/koranbernas.id)

KORANBERNAS.ID –Rencana pendirian Geopark Karangsambung – Karangbolong di Kabupaten Kebumen masih dalam proses. Namun pembangunan geopark tersebut masih mengalami kendala.

Sebagian pengambil kebijakan di Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kebumen beranggapan, geopark tidak memberi pendapatan daerah. Keberadaan geopark menghambat kegiatan penambangan ilegal masyarakat.

Kepala Unit Pelaksana Teknis Balai Informasi Konservasi Kebumian (UPT–BIKK) Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Karangsambung, Edy Hidayat ST MT kepada koranbernas.id di Karangsambung, Kebumen, Senin (26/02/2018) mengungkapkan, salah satu konsep geopark, yakni pemberdayaan masyarakat. Jika geopark sudah berdiri, maka pemberdayaan masyarakat di kawasan geopark berjalan akan tumbuh seiring munculnya kelompok sadar wisata kelompok sadar wisata.

Pemkab Kebumen tidak perlu mengalokasikan anggaran besar untuk mensejahterakan masyarakat di kawasan geopark. Sehingga nanti anggaran untuk mensejahterakan rakyat bisa dikurangi.

“Pengalaman saya mendampingi pejabat eselon I Badan Geologi di awal rencana pendirian geopark, bupati (Yahya Fuad-red) mengatakan keberadaan LIPI di Karangsambung menghambat penambangan di Karangsambung, “ kata Edi Hidayat.

Persepsi itu bertolak belakang dengan tujuan dibangunya geopark, yakni sebagai konservasi, edukasi dan pemberdayaan masyarakat. Keberadaan geopark, sebagai sebuah konservasi dan edukasi bagian yang tidak terpisahkan. Sebab jika penambangan ilegal terus dibiarkan seperti sekarang ini maka aspek konservasi pasti akan terganggu.

Pemberikan izin usaha pertambangan rakyat menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi Jateng, aspek konservasi semakin terganggu . Penambangan ilegal, seperti di sepanjang sungai Luk Ulo, menjadi ancaman konservasi keberadaan geopark.

Edi Hidayat memastikan penambangan illegal, selain mengancam aspek konservasi dan edukasi, dari aspek anggaran dan investasi Pemkab Kebumen untuk perbaikan infrastruktur jalan juga tidak sebanding. Biaya memperbaiki jalan rusak, akibat lalu lintas truk pengangkut tambang pun jauh lebih besar dibanding dengan retribusi yang masuk ke Pemkab Kebumen.

Karenanya infrastruktur jalan bagian juga amat penting dikembangkan. Tumbuhnya geopark pun nantinya akan menjadi daya tarik wisata (DTW). Karenanya jika infrastruktur jalan jelek, peminat geopark akan malas berwisata di geopark.

“Di utara, Karangsambung kondisi jalanya kurang baik,“ katanya. (yve)