Menanti Langkah Negarawan Istana Yogya

1588

Oleh: Iwan Satriawan, Ph.D

Pusat Kajian Konstitusi dan Pemerintahan (PK2P)

FH Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tentang dibolehkannya perempuan menjadi Sultan di Kasultanan Yogyakarta menimbulkan gegar berita di media dan tentu juga di Kraton Ngayogyakarta Hadiningrat. Putusan tersebut mengguncang istana Yogyakarta dan media karena MK menerima permohonan Pemohon yang menganggap bahwa ketentuan Pasal 18 ayat (1) huruf m Undang-Undang No. 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan DIY bertentangan dengan prinsip-prinsip non diskriminasi yang dianut oleh UUD 1945. Namun demikian Putusan MK tersebut bukan berarti langsung mengafirmasi bahwa Sultan Kasultanan Yogyakarta harus perempuan. Putusan MK tersebut hanya menetralkan Pasal aquo sehingga yang menjadi Sultan tidak dibatasi hanya laki-laki. Selanjutnya, utusan tersebut menyebutkan bahwa terkait penobatan siapa yang akan menjadi Sultan dan Adipati diserahkan kepada internal Kasultanan dan Kadipaten. Di dalam Putusan aquo, ada kontradiksi antara pandangan hukum yang bersifat legal formal dengan Paugeran adat keraton yang telah berjalan lama dalam masyarakat kraton Yogyakarta, yaitu Kasultanan Yogyakarta tidak pernah dipimpin oleh perempuan. Tulisan di bawah ini akan memberikan catatan kritis terhadap keputusan MK tersebut terkait implikasi putusan MK tersebut terhadap suksesi di Keraton Yogyakarta.

Ambivalensi Putusan MK

Jika dibaca pertimbangan hakim MK secara menyeluruh, maka dapat dilihat bahwa ada ambivalensi di dalam putusan aquo. Ambivalensi tersebut justru tampak di pertimbangan hukum yang pertama. Di dalam pertimbangan hukum pertamanya, MK berargumentasi bahwa pengakuan keistimewan Yogyakarta karena faktor kesejarahannya dan oleh karena itu hukum yang berlaku untuk menentukan siapa yang berhak dinobatkan sebagai Sultan di Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat dan Adipati di Kadipaten Pakualaman adalah hukum yang berlaku di internal Keraton Kasultanan dan Kadipaten. Negara, yang direpresentasikan oleh UU Keistimewaan DIY (UU KDIY) tidak memiliki landasan konstitusional logis dan historis untuk menentukan siapa yang akan dinobatkan sebagai Sultan yang bertahta di Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat dan Adipati di Kadipaten Pakualaman.

Paragraf di atas seolah memberikan penegasan bahwa negara tidak perlu campur tangan dalam menentukan siapa yang akan menjadi Sultan dan Adipati dan menyerahkan kepada mekanisme internal Keraton dan Kadipaten. Jika dipahami sampai di situ, seharusnya pengaturan berikutnya diserahkan kepada mekanisme internal Keraton dan Kadipaten. Namun demikian, ternyata di paragraf berikutnya, MK juga menyatakan bahwa persyaratan menjadi Sultan dan Adipati tidak boleh dibatasi hanya untuk laki-laki. Perempuan juga mempunyai hak yang sama di depan hukum untuk dicalonkan menjadi Sultan dan Adipati. Dengan kata lain, pertimbangan hukum hakim MK pertama, terkesan dimentahkan oleh pertimbangan hakim MK yang kedua.

Jika MK konsisten dengan logika keistimewaan dengan alasan sejarah dan asal usul itu, maka seharusnya MK menyerahkan keputusan tentang siapa yang akan menjadi Sultan di Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat dan Adipati di Kadipaten Pakualaman diserahkan kepada musyawarah keluarga Keraton dan Kadipaten. Jika Putusan MK tegas menyatakan mekanisme pengaturan siapa yang akan menjadi Sultan dan Adipati diserahkan ke internal Keraton dan Kadipaten, maka perselisihan di tubuh Keraton dan Kadipaten bisa direduksi.

Kontradiksi Logika

Di samping bersifat ambivalens, Putusan MK aquo juga mengandung kontradiksi. Dalam tradisi ilmu hukum memang dikenal pendekatan hukum yang lebih legal formal (written law) dan pandangan hukum yang lebih sosiologis (the living law). Keduanya memang kadang tidak akur karena berangkat dari sisi pandangan yang berbeda. Dalam perdebatan boleh tidaknya perempuan menjadi Gubernur DIY tampak sekali dua kutub pandangan hukum tersebut mengemuka. Misalnya, Pemohon mendalil bahwa seharusnya norma UUK DIY bersifat netral, tidak diskriminatif dan menjamin serta menghormati sistem pemerintahan Kasultanan Yogyakarta yang dipimpin oleh Sultan HB X dalam menentukan kepemimpin di DIY selanjutnya. (Pasal 1 angka 4 dan 5 UU KDIY). Pemohon juga mendalil bahwa ketentuan Pasal 18 ayat (1) huruf m itu bersifat diskirminatif sehingga bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1), Pasasl 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1) dan (3) dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945. Argumentasi di atas menegaskan bahwa seharusnya pencantuman kolom “isteri” dalam Pasal aquo dihilangkan karena merupakan diskriminasi terhadap perempuan, dalam hal ini keturunan perempuan dari Sultan HB X.

Sementara itu di sisi lain, pandangan kedua yang lebih sosiologis dan historis berargumen bahwa fakta sejarah membuktikan bahwa Kasultanan Yogyakarta dari awal tidak pernah dipimpin oleh seorang perempuan. Dalam kasus suksesi dari HB V ke HB VI menunjukkan bahwa ketika HB V tidak memiliki anak laki-laki, maka gelar putra mahkota diberikan kepada adik laki-laki, yang kemudian diangkat menjadi Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Anom, yang disebut sebagai HB VI. Dengan demikian, Paugeran adat Keraton Yogyakarta yang menurunkan tahta Kasultanan menurut silsilah laki-laki adalah fakta sejarah dan telah menjadi konstitusi tidak tertulis di Kasultanan Yogyakarta. Dengan menggunakan pendekatan ini, maka pengingkaran terhadap Paugeran Adat Keraton Kasultanan Yogyakarta dapat dianggap pengingkaran terhadap asal-usul kesejarahan keistimewaan DIY.

Terkait dengan perdebatan di atas, ada beberapa catatan kritis yang dapat dikemukakan, berangkat dari diskursus yang selama ini terjadi secara akademik dalam beberapa forum diskusi dan seminar. Pertama, jika logika putusan MK dalam perkara aquo diterima bahwa ketentuan Pasal 18 ayat (1) huruf m UUK DIY itu dianggap diskriminatif, bukankah dari awal pengakuan terhadap keistimewaan Yogyakarta itu juga bagian keputusan diskriminatif karena membatasi hak-hak orang lain untuk menjabat sebagai Gubernur DIY? Jika diskriminasi ditolak dan equality before the law dikedepankan, bukankah itu berarti seharusnya Yogyakarta juga menerima konsep bahwa Gubernur DIY harusnya dipilih, bukan diangkat?

Kedua, jika argumentasi keistimewaan Kasultanan Yogyakarta didasarkan pada kesejarahan Kasultanan itu sendiri, bukankah fakta bahwa dari awal Sultan Yogyakarta itu dari keturunan laki-laki adalah sebuah fakta sejarah juga? Apakah sebagian sejarah diterima dan sebagian lagi ditolak? Bagaimanakah sebaiknya sebuah konstitusi bisa membuat ukuran sejarah mana yang diterima dan sejarah mana yang tidak perlu dipertimbangkan. Ini adalah pertanyaan kritis yang mengemuka terkait Putusan MK ini.

Ketiga, putusan MK aquo bagaimanapun menyisakan catatan penting bahwa di Keraton Yogyakarta sedang terjadi ketegangan politik di antara keluarga karena Sultan HB X dan keluarganya mencoba membangun konvensi baru di Kasultanan Ngayogyakarta bahwa Gubernur tidak harus seorang laki-laki.  Permohonan judicial review UUK DIY terkait gubernur perempuan adalah fenomena gunung es yang sedang terjadi di Keraton Ngayogyakarta. Dengan munculnya salah satu pihak di Keraton mengambil langkah hukum ke MK, maka itu berarti penyelesaian secara kekeluargaan telah gagal. Walaupun MK telah memutuskan, tapi dampak kepada disharmonisasi antar keluarga agar tetap terjadi. Kita berharap Kasultanan Ngayogyakarta dan Kadiapaten mampu menyelesaikan sengketa syarat penobatan Sultan ini dengan baik sehingga Yogyakarta tetap istimewa dan bermartabat.

Perlu Konsolidasi Keluarga

Putusan MK pada hakekatnya hanya bersifat negative legislator. Ia tidak membuat norma baru. Putusan MK hanya membatalkan berlakunya Pasal 18 ayat (1) huruf m karena dianggap diskriminatif. Namun putusan itu juga tidak otomatis memerintahkan bahwa Gubernur Yogyakarta harus perempuan. Sebagaimana dijelaskan dalam pertimbangan hukum pertama di dalam Putusan, penobatan siapa yang akan menjadi Sultan dan Adipati diserahkan kepada internal Kasultanan dan Kadipaten. Dengan demikian, pasca Putusan MK tersebut, akan lebih baik Keraton Ngayogyakarta perlu mengadakan konsolidasi untuk membangun soliditas diantara keluarga Keraton dan Kadipaten agar perselisihan ini tidak berakhir dengan pecahnya keluarga Keraton Yogyakarta. Perpecahan di tubuh Keraton Yogyakarta hanya akan menjatuhkan kredibiltas Keraton Yogyakarta di mata publik dan dalam jangka panjang bisa memancing masalah baru terkait pengakuan akan keistimewaan Yogyakarta itu sendiri.

Sultan HB X yang selama ini dikenal sebagai salah satu negarawan yang ada di Indonesia sepatutnya membaca tanda-tanda zaman dengan cermat dalam membuat keputusan terkait penobatan siapa yang menjadi penerusnya kelak. Masyarakat tentu menanti langkah negarawan Sultan HB X dan segenap keluarga keraton, agar kelak bisa menjadi tauladan mereka tentang apa yang disebut “tahta untuk rakyat”. Apapun keputusannya, yang pasti kepentingan menjaga keutuhan keluarga Kasultanan dan Kadipaten lebih penting dan prioritas daripada hanya sekadar memenangkan keinginan satu kelompok di dalam tubuh Kasultanan. Musyawarah keluarga keraton adalah langkah terbaik yang patut diambil oleh Sultan HB X dan seluruh keluarga keraton. Allah pun memerintahkan Nabi Muhammad SAW, untuk urusan duniamu, maka bermusyawarah kamu dengan mereka. Wallahu a’lam bishawwab.(*)