Mencari Pemimpin Bervisi Budaya

Oleh: Ranang Aji SP, Penulis Sastra dan Esais. Bergiat di Wimba Indonesia. Tinggal di Jogja.

153

TAHUN politik datang kembali pada kita dengan pelbagai citra dan pesona topeng artifisial. Masyarakat seolah kembali disihir isu-isu dengan satu pandangan membelah; bahwa ada sesuatu yang baik atau buruk dari para elit politik satu di antara lain. Tarik-menarik ini terus bekerja untuk membentuk satu citra dan opini tertentu bagi pemimpin politik hingga sampai pada titik kekuasaan.

Sayangnya, kita senantiasa abai dengan perkara ini. Kita tak sadar bahwa perkara memilih pemimpin bukan perkara suka atau tidak suka pada tokoh tertentu tanpa alasan masuk akal. Kita terbuai pada citra yang dibentuk oleh sistem elit politik yang berlaga seolah melihat bintang film pujaan. Sementara, dalam jangka waktu tertentu, kita sebenarnya tengah mempertaruhkan masa depan kita.

Demokrasi, mungkin selintas memberikan sarana itu sebagai sesuatu yang sah, adil dan konstitusional berikut dengan perilaku elitnya.Tetapi demokrasi juga membuat kita hidup dalam ‘kesadaran palsu’ (Eros and Civilization, Marcuse, 2002). Kesadaran yang secara terus-menerus dijejalkan lewat media secara manipulatif seperti hal-nya iklan-iklan memanipulasi rasa tidak butuh menjadi butuh. Kita seringkali bergairah dengan isu-isu parsial dan sektoral, ketimbang isu-isu besar dan mendasar dalam kebutuhan masyarakat bangsa. Akibatnya, hal-hal besar yang berimplikasi kesejahteraan menjadi tak tersentuh dan lemah.

Salah satu isu besar yang sering lupa dari tuntutan kita adalah kekuatan kebudayaan; tidak saja sebagai karakter nasional, tetapi juga kebutuhan negara sendiri dalam kontestasi politik internasonal demi kesejahteraan masyarakat. Kebudayaan dalam arti yang luas memegang erat kepentingan sebuah negara, baik sebagai kebutuhan pembentukan karakter dan kesejahteraan warga.

Baca Juga :  Keluarga Berperan Mengikis Radikalisme

Kita bisa saksikan, bagaimana Korea Selatan mampu mengekspor kebudayaan K-Pop yang mempengaruhi perilaku anak-anak muda kita. Kita merasakan pula, bagaimana India mempengaruhi masyarakat kita dengan film India dan musik. Kita juga tak menyadari, bagaimana lukisan abstrak-ekpresionisme Jackson Pollock (AS) yang didanai CIA (The Independent, 1995) menjadi trend dalam seni rupa Indonesia sejak 1970-an. Demikian pula Jepang, Tiongkok dan lainnya. Sementara kita hanya menjadi pelaku pasar.

Kita ingat, bagaimana kita marah dalam kasus klepto-budaya yang dilakukan Malaysia. Sementara Malaysia menikmati produk kebudayaan kleptonya dalam sektor industri wisatanya, sebagai devisa terbesar kedua setelah manufaktur. Kita hanya marah dan lantas mengabaikannya. Seni-budaya dalam hal ini terbukti menjadi alat, bukan saja untuk meletakkan bangsa ini pada catatan peradaban, tetapi juga unsur yang mampu memberikan kesejahteraan.

Tahun politik, sekali lagi, seperti tahun-tahun sebelumnya, kita akan saksikan isu dan program para elit politik bertebaran memenuhi pelbagai media massa, baik media dalam naungan lembaga atau media sosial yang bebas akses dan nir-kontrol. Kesadaran masyarakat akan menjadi beku, ketika pehatian kita hanya tersedot pada sektor-sektor kecil dan berulang-ulang disampaikan kontestan sebagai janji politik yang kerap tak terbukti.

Baca Juga :  Dilema Kewenangan Bawaslu

Untuk itu, penting bagi kita menggeser fokus perhatian untuk menemukan pemimpin yang visioner. Seorang pemimpin yang memiliki cara pandang yang menembus batas cakrawala kebangsaan. Bukan pemimpin yang berjalan dengan misi jangka pendek yang seringkali merupakan kepentingan kelompok tertentu, sehingga ia sadar untuk menempatkan kebudayaan sebagai salah satu panglima.

Masalahnya bagaimana kita bisa menemukan pemimpin bervisi jauh ke depan yang pengayomannya menjangkau anak cucu kita? Sedangkan masyarakat kita telah –yang oleh Marc J Blecher (The China Quarterly, 2002) sebut terindap ‘hegemoni pasar’. Hegemoni yang yang mendedahkan individualisme ke dalam kesadaran (palsu). Setiap kegagalan diri, harus disadari sebagai kesalahan diri sendiri, bukan pada orang lain, perusahaan atau negara. Noam Chomsky menyebut, pola ini sebagai menguatkan perasaan menyalahkan diri sendiri (Self-blame Strengthen) untuk semua kemalangan yang menderanya dan berdampak tiadanya kesadaran beraksi untuk perubahan sosial. Atau kondisi di mana masyarakat tidak lagi hidup dalam realitas sosial (Baudrillard,1978).

Melihat realitas demikian, cara yang mungkin bisa kita lakukan adalah membumikan realitas, mencairkan kebekuan sosial dan menghidupkan nilai-nilai tertentu dari budaya lama. Dan mendorong seorang pemimpin memiliki kemampuan berpikir besar dan mendasar, sehingga akan melahirkan pemimpin bangsa yang berbudaya dan visioner. Kita bisa mulai dari dalam keluarga kita. Barangkali. *** (editor: putut wiryawan)