Mengkhawatirkan, Fasilitas Pendidikan Kaum Difabel!

459

SAAT ini, banyak penyandang difabel di daerah Yogyakarta mengalami kesulitan dalam mengakses fasilitas publik, salah satunya ialah pendidikan. Pemerintah sebenarnya sudah memberikan layanan terbaik kepada difabel. Salah satu contohnya dengan menyediakan Sekolah Luar Biasa (SLB). Namun demikian, akses terhadap pendidikan, khususnya pada jenjang perguruan tinggi, dirasa masih kurang. Di balik itu, para siswa-siswi difabel mengharapkan adanya pendidikan yang lebih baik dan layak untuk ditempuh. Sebagaimana kita ketahui, pendidikan merupakan hak semua bangsa. Dalam Pasal 31 UUD 1945 disebutkan, bahwa setiap warga negara mempunyai kesempatan yang sama untuk memperoleh pendidikan yang layak. Oleh karena itu anak yang berkebutuhan khusus juga seharusnya dapat mengenyam pendidikan layaknya anak-anak lain.

Tulisan ini berdasarkan atas penelitian Tim Researcher KOMAHI Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, untuk mengetahui keadaan dan kesulitan yang dihadapi oleh kaum difabel dalam meraih pendidikan tinggi, dengan langsung mengunjungi salah satu Sekolah Luar Biasa yang ada di Yogyakarta, yaitu SLB Yaketunis dan bertemu dengan seorang penyandang difabel yang kini melanjutkan pendidikannya di Universitas Gajah Mada.

Terdapat beberapa tantangan yang dihadapi oleh kaum difabel, khususnya tuna netra dalam melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi. Pertama, anak-anak difabel masih kerap mendapatkan stigma negatif dari lingkungan sosial, termasuk di lingkungan pendidikan. Berdasarkan keterangan dari beberapa anak penyandang difabel, mereka kerap mengalami tekanan psikologis dari teman-teman mereka. Contohnya, saat ingin membaur bersama dengan teman-temannya namun seakan temannya tidak mau bertegur sapa.

Terlepas dari stigma negatif lingkungan sekitar, masih banyak juga yang mau membantu, baik dalam mengerjakan tugas maupun membantu kegiatan di sekolah. Walaupun dalam pelaksanaannya masih saja terdapat kendala yang dirasakan, ketika menerima pembelajaran berupa visualisasi yang diberikan oleh pengajar sewaktu dalam kegiatan pembelajaran.

Selain itu juga tantangan kedua terkait kurangnya sosialisasi tentang Perguruan Tinggi di Sekolah Luar Biasa. Hanya beberapa perguruan tinggi saja. Ada beberapa kampus swasta yang datang untuk promosi, namun mereka tidak menjelaskan pengetahuan secara komprehensif tentang dunia perkuliahan dan hal ini belum menggambarkan dunia perkuliahan secara umum. Maka dari itu, untuk penyebaran informasi terkait universitas di jenjang sekolah di Sekolah Luar Biasa, sangatlah perlu terutama bagi penyandang tuna netra.

Kemudian saat mendaftar ke perguruan tinggi, para tuna netra juga menghadapi proses seleksi masuk perguruan tinggi, yang tampaknya masih kurang adil. Ini menjadi tantangan ketiga. Sangat disayangkan oleh calon mahasiswa yang merupakan kaum difabel, terkait proses seleksi yang betul-betul dipukul sama rata baik difabel maupun non-difabel.

Walaupun dalam pelaksanaannya, beberapa universitas sudah menyiapkan pendamping seperti yang dikatakan oleh salah satu alumni SLB Yaketunis yang sekarang belajar di SMA Negeri di Yogyakarta, “Dari registrasi hingga proses-proses login selanjutnya pasti menggunakan captcha. Sebenarnya ada software yang dapat membantu dalam membaca captcha, namun beberapa browser belum dapat mengaksesnya, seperti firefox. Maka dari hal ini diperlukannya bantuan dari orang lain.”

Dampaknya, para difabel tidak banyak diterima di kampus negeri maupun swasta. Bahkan, di Universitas Gajah Mada (UGM), setiap tahun hanya ada satu sampai 3 mahasiswa difabel. Sebetulnya setiap tahun jumlah difabel yang mengikuti seleksi itu cukup banyak, 5-10 difabel di setiap jalur.

“Sejauh ini yang benar-benar mengalami hambatan untuk masuk ke perguruan tinggi itu difabel mental dan difabel intelektual. Contoh kasus difabel mental sudah ada yang di universitas, tetapi mereka memang kesulitan untuk masuk. Difabel intelektual jelas mengalami kesulitan. Hal-hal itu yang masih perlu dipikirkan agar difabel jenis tersebut dapat memperoleh kesempatan untuk pendidikan di tingkat universitas,” ucap Tio yang sekaligus mahasiswa Fakultas Hukum UGM yang juga merupakan penyandang difabel.

Kemudian dalam hal pembelajaran di tingkat kampus, setiap mahasiswa pasti memiliki kesulitan dalam kegiatan belajar di kampus. Namun, media belajar untuk saat ini sudah cukup maju. Mungkin lebih dibutuhkan sikap proaktif dari mahasiswa sendiri. Sebagai contoh ketika dosen memberi instruksi untuk mengerjakan tugas dengan ditulis di kertas. Ketika itu, mahasiswa difabel tunanetra dapat meminta kepada dosen untuk mengerjakannya dengan laptop, masalah teratasi.

Seperti yang dikatakan oleh Kepala Panti Yaketunis, Wiyoto tentang fasilitas. “Di UIN ada lembaga pelayanan difabel dan sudah cukup membantu. Anak-anak mampu untuk melanjutkan ke perguruan tinggi. Yang menjadi masalah adalah setelah anak menyelesaikan pendidikan di perguruan tinggi, bisa tidak pemerintah memberikan fasilitas? Seperti mengangkat guru-guru di SLB. Pekerjaan untuk sarjana tunanetra masih sebatas menjadi guru SLB. Untuk pekerjaan di bidang lain sebenarnya mereka memiliki kemampuan seperti menjadi dosen. Namun pemerintah belum memfasilitasi sampai seperti itu.“

Meskipun demikian, kendala-kendala yang disebutkan tadi tetap menjadi tantangan walaupun di salah satu universitas di Yogya fasilitasnya sudah cukup ramah bagi para kaum difabel. Peyandang difabel mengharapkan adanya beberapa penekanan untuk universitas ataupun bidang pelayanan publik agar lebih ramah bagi kaum peyandang difabel terutama untuk kebijakan, aksesibilitas, dan penerimaan lingkungan. *** (Artikel ini ditulis oleh Melati Saidina Maharani Dkk., Staf Peneliti di Korps Mahasiswa Hubungan Internasional –KOMAHI– UMY, Yogyakarta.)