Menjaga Keistimewaan

YOGYAKARTA tidak saja istimewa karena ada jaminan keistimewaan bagi beberapa daerah di Indonesia dalam UUD N RI Tahun 1945. Tidak pula hanya karena bentuk kerajaannya yang masih tetap eksis hingga abad ke-21 ini, atau karena budaya dan pariwisatanya yang mendunia. Namun jauh lebih penting daripada itu adalah, karena keberadaan masyarakat Yogyakarta yang merawat berbagai potensi itu. Masyarakat Yogyakarta dikenal memiliki sikap sopan dan ramah kepada siapa saja yang berinteraksi dengan mereka. Julukan “the province of tollerance” bagi Yogyakarta bukanlah tanpa alasan, hiruk pikuk konflik baik antarumat beragama, antarsuku ataupun etnis, jika dihitung berdasarkan populasi dan tingkat heterogenitas masyarakat adalah yang paling rendah di Indonesia.

Sayangnya, beberapa waktu belakangan ini, keistimewaan Yogyakarta tengah diuji, terakhir dengan terjadinya dua konflik yang cukup memilukan sekaligus memalukan. Konflik pertama terjadi di Gereja Santo Paulus Bantul pada 28 Januari 2018 lalu, di mana sekelompok pemuda yang mengatasnamakan organisasi tertentu menghentikan penyelenggaraan bakti sosial oleh gereja tersebut sehingga acara baksos harus dihentikan. Konflik kedua, terjadi di Gereja Santa Lidwina Sleman pada 11 Januari 2018 lalu, di mana seorang pemuda bersenjata “menyerang” masuk ke dalam gereja yang kemudian menelan korban 4 orang jamaat gereja termasuk Romo Karl Edmund Prier yang memimpin misa di Gereja Santa Lidwina.

Baca Juga :  Amputasi KPK

Dua rentetan kejadian di atas, memang masih terlalu dini untuk mengatakan Jogja dalam suasana darurat toleransi; namun setiap pemangku kepentingan perlu mengambil sikap dalam rangka menjaga keistimewaan Yogyakarta. Apalagi menjelang tahun-tahun politik (Pemilu 2019). Sejarah membuktikan, bahwa kuantitas konflik baik antarumat beragama maupun antarsuku selalu mengalami peningkatan, tidak terkecuali di Yogyakarta sendiri. Pemanfaatan agama untuk kepentingan politik masih menjadi dagangan laku yang kerap diperjual-belikan oleh demagok politik tertentu. Oleh karenanya, antisipasi harus dilakukan sedini dan sesistematis mungkin, tidak saja untuk merawat keistimewaan atau ke-Indonesiaan, namun juga kemanusiaan.

Bagi Yogyakarta sendiri, keistimewaan bukanlah berkah yang turun begitu saja dari langit; namun keistimewaan adalah keserasian dan keseimbangan yang dibentuk melibatkan berbagai komponen dalam masyarakat secara berkesinambungan. Oleh karena itu, ia harus dijaga, dirawat, dan dipertahankan, tiga kata yang teleologisnya sama namun memiliki aktualisasi sikap yang berbeda-beda. Menyikapi dua konflik di atas, terlebih potensi konflik pada tahun politik mendatang, maka setidaknya ada dua sikap yang harus dilakukan.

Pertama, mengoptimalkan peran kepolisian dalam memetakan dan mengantisipasi potensi konflik. Melalui perangkat intelejen yang cukup lengkap dan relatif terlatih, maka berbagai konflik baik yang memanfaatkan isu agama maupun etnis akan terlebih dahulu tercium oleh intel untuk kemudian dihentikan. Apalagi jika merujuk pendapat banyak ahli, bahwa rentetan konflik itu adalah by design, maka Kepolisian (dengan berbagai pertimbangan yang tidak dapat dikemukakan) adalah pihak yang paling bertanggung jawab untuk menghentikannya.

Baca Juga :  Literasi dan Sikap Kritis

Kedua, ada isu yang berkembang bahwa konflik itu adalah antara pemeluk agama, misalnya Islam dan Kristen. Ini adalah pikiran picik yang ingin memecah belah keindonesiaan kita termasuk merusak keistimewaan Yogyakarta. Baik Islam maupun Kristen tidak ada yang mengajarkan kekerasan terhadap pemeluk agama lain. Dua konflik di Bantul dan di Sleman beberapa waktu lalu, adalah murni ulah oknum yang bukan representasi dari agama. Oleh karena itu, pemerintah daerah yang diwakili oleh Forum Kerukunan Antar-Umat Beragama (FKUB) bersama dengan tokoh agama harus bersama-sama menghimbau seluruh masyarakat untuk menjaga keistimewaan dan keindonesiaan. Meyakinkan bahwa kasus yang terjadi belakangan ini merupakan ulah oknum, yang dikutuk keras oleh agama apapun di Yogyakarta. Di luar itu, peran pers juga sangat strategis, pers tidak dibenarkan bersikap pragmatis atas berbagai konflik yang ada; sebaliknya, pers harus mengambil garda terdepan untuk menyelamatkan kemanusiaan. *** (editor: putut wiryawan)