Menteri Desa Ingin Setiap Desa Bangun Embung

231
Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Eko Putro Sandjojo, melakukan kunjungan ke Magelang, Sabtu (16/12/2017). (istimewa)

KORANBERNAS.ID — Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Eko Putro Sandjojo, menyatakan alokasi dana desa yang tiap tahun cukup besar diharapkan bisa terus bermanfaat untuk pembangunan di pedesaan.

Dengan dana desa itulah dia ingin setiap desa membangun embung, karena terbukti manfaatnya sangat besar. “Misalnya untuk  pembangunan embung lebih banyak lagi,” ujarnya, Sabtu (16/12/2017), tatkala menghadiri Forum Diseminasi Dana Desa, Optimalisasi Dana Desa dalam mendukung Pemberdayaan Masyarakat dan Perekonomian Desa di GOR Gemilang Magelang Jawa Tengah.

Menurut dia, hingga saat ini baru ada 45 persen dari 74.190 desa yang membangun embung. Keberadaan embung  akan meningkatkan produksi pertanian dengan tanam dan panen padi bisa meningkat.

“Embung bisa berfungsi sebagai kolam ikan untuk konsumsi warga,  ini bisa kerja sama dengan kementerian yang lain, bisa dengan Kementerian Perikanan dan Kelautan, tempat ibu Susi,” ungkap Eko Putro Sandjojo.

Mengenai mekanisme pelaoran dana desa, dia menyebutkan, sudah ada sistem pelaporan keuangan pemanfaatan dana desa sehingga bisa mudah dipublikasikan.

Misalnya, Desa Ngawen Muntilan sudah bisa menerapkan kewajiban laporan dana desa secara terbuka dan mudah diakses publik.

“Kalau ada dana desa yang lambat,  biasanya terjadi karena faktor kemampuan sumber daya manusia (SDM) perangkat desa yang berbeda,” kata dia.

Sementara itu Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan tiap tahun alokasi dana desa naik tapi masih ada tingkat kemiskinan yang belum turun.

Artinya, masih saja stagnan pada angka 10 persen dan pihaknya mematok target bisa di bawah 9 persen setelah daerah digelontor dengan dana desa.

“Mulai tahun depan, alokasi ADD besarnya disesuaikan dengan tingkat kemiskinan desa, luas wilayah dan jumlah penduduk. Jadi pembagian berbeda sesuai porsinya,” jelasnya.

Dia berharap ke depan porsi 30 persen alokasi dana desa bisa benar tersalurkan untuk program pemberdayaan masyakarat desa dalam bentuk pembayaran kerja harian.

Pola ini bertujuan untuk peningkatan perekonomian desa dan rakyat menyerap dana yang ada di daerah sampai pelosok desa.

Guna mendorong langkah pemberdayaan akan dilakukan bersama dengan 21 kementerian bergerak bersama dalam gerakan keroyok desa agar ketertinggalan desa bisa segera dikejar.

“Kita juga meminta pemerintah dserah membantu penyelesaian laporan pertanggung jawaban desa mengingat selama ini banyak desa yang mengeluhkan lambatnya pencairan termin ke dua,” kata Sri Mulyani.

Dia mengakui, Kementerian Desa akan menghadapi kesulitan untuk melakukan penyerapan anggaran karena masih menunggu lengkapnya laporan.

Tahun 2017 ini, 90 persen desa menyelesaikan laporan tepat waktu. Ke depan dana desa diharapkan benar benar bisa meningkatkan perekonomian masyarakat hingga ke pelosok. (sol)