Menuju Kota Inklusi

127

PADA Desember 2015, Kota Yogyakarta dicanangkan secara resmi sebagai kota inklusi. Nantinya, sebagai kota inklusi, Kota Yogyakarta menjadi kota ramah difabel yang mampu memenuhi hak-hak penyandang disabilitas tanpa diskriminasi. Sebagai langkah awal, Pemerintah Kota Yogyakarta pada tahun 2016 melalui Surat Keputusan Walikota Nomor 339 Tahun 2016 telah menetapkan 4 (empat) kecamatan sebagai kecamatan percontohan kota inklusi. Keempat kecamatan tersebut adalah Kecamatan Tegalrejo, Wirobrajan, Kotagede, dan Gondokusuman. Kemudian pada tahun 2017, melalui Surat Keputusan Walikota Nomor 207 Tahun 2017, kecamatan percontohan kota inklusi ditambah 2 (dua) kecamatan yaitu Kecamatan Jetis dan Kecamatan Kraton. Harapannya, keenam kecamatan yang ditunjuk nantinya dapat diikuti oleh 8 (delapan) kecamatan lain sehingga Kota Yogyakarta menjadi kota inklusi secara penuh.

Setelah lebih dari satu tahun berjalan, kelayakan Kota Yogyakarta yang dicanangkan sebagai kota inklusi sudah sewajarnya untuk dinilai serta dievaluasi. Terutama, tentang kecamatan percontohan kota inklusi. Hal itu penting agar diketahui bagaimana kesiapan keenam kecamatan tersebut sebagai “pilot project” untuk dicontoh bagi kecamatan-kecamatan lain se-Kota Yogyakarta, bahkan se-DIY.

Meski belum ada kota dan institusi resmi yang bersepakat untuk menetapkan indikator-indikator kota inklusi, namun setidaknya, ada standar minimal yang sudah harus dipenuhi oleh keempat kecamatan percontohan kota inklusi. Standar tersebut dapat digunakan untuk mengukur secara sederhana tentang bagaimana kemajuan kecamatan-kecamatan percontohan kota inklusi. Standar tersebut antara lain, terdapat data penyandang disabilitas yang valid, fasilitas umum yang aksesabel, adanya partisipasi atau terbentuknya kelompok difabel, dan adanya anggaran yang berpihak terhadap difabel.

Dari data penyandang disabilitas, tentu pihak pemerintah kecamatan dapat dengan mudah mendapat data dengan bekerja sama dengan dinas sosial. Dari segi fasilitas umum yang aksesabel, Kecamatan Wirobrajan misalnya, sudah membangun kantor kecamatan yang aksesabel dengan membangun ramp atau bidang miring pada pintu masuk, membangun guiding block pada jalan masuk, serta membangun toilet khusus difabel. Meski masih minus di ruang pertemuan yang terletak di lantai atas dan tidak memiliki lift, namun secara umum untuk permulaan sudah patut diberi apresiasi. Selain Kantor Kecamatan, Puskesmas Wirobrajan juga telah memiliki fasilitas ramp atau bidang miring, toilet khusus untuk penyandang disabilitas, dan pelayanan nomor antrian khusus difabel. Begitu pula dengan kelima kecamatan lain yang harus dikawal bersama untuk memastikan adanya fasilitas umum yang aksesabel minimal di kantor kecamatan sebagai pusat layanan publik dan di puskesmas sebagai pusat layanan kesehatan tingkat dasar. Kemudian adanya partisipasi difabel dapat dilihat dari terlibat atau tidaknya difabel dalam setiap pertemuan-pertemuan di masyarakat, baik yang difasilitasi oleh pemerintah tingkat kecamatan dan kelurahan, maupun pertemuan-pertemuan yang diadakan secara mandiri atau secara swadaya di lingkungan masyarakat. Selain itu juga dapat dilihat apakah keenam kecamatan tersebut sudah memiliki kelompok-kelompok komunitas difabel serta kelompok-kelompok yang bergerak di bidang advokasi difabel atau tidak, seperti minimal adanya kelompok forum inklusi. Lalu standar terakhir yang perlu dipastikan adalah, apakah keenam kecamatan tersebut sudah menganggarkan dana untuk kepentingan komunitas difabel atau tidak. Yang paling mudah adalah melihat rencana pendanaan hasil musrenbang tingkat kecamatan, baik itu musrenbang reguler maupun musrenbang tematik. Tentu, masyarakat secara umum juga dapat berperan aktif dalam mengawal serta memastikan terpenuhinya standar-standar tersebut.

Baca Juga :  Dinasti, Korupsi dan Pilkada

Apabila keenam kecamatan percontohan kota inklusi benar-benar berhasil menjadi contoh, maka 8 (delapan) kecamatan lain dapat menyusul, sehingga Kota Yogyakarta layak disebut sebagai kota inklusi. Tentu, tidak hanya pembangunan fisik yang ramah difabel saja yang didorong untuk mewujudkannya. Namun juga penyadaran kepada seluruh masyarakat Kota Yogyakarta bahkan Daerah Istimewa Yogyakarta agar memiliki paradigma ramah difabel atau ramah inklusi.

Menanti Perda

Selain Surat Keputusan Walikota Nomor 339 Tahun 2016 dan Surat Keputusan Walikota Nomor 207 Tahun 2017, pencanangan Kota Yogyakarta sebagai kota inklusi juga mengacu pada amanat Undang-Undang Dasar 1945 khususnya pasal 28 H ayat 2 yang berbunyi “Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan”. Pencanangan Kota Yogyakarta sebagai kota inklusi Juga mengacu pada Undang-undang Nomor 08 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas dan Peraturan Daerah DIY Nomor 04 Tahun 2012 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas yang dapat mendukung kota inklusi. Meski demikian, Peraturan Daerah Kota Yogyakarta sendiri yang seharusnya juga menjadi dasar Kota Yogyakarta sebagai kota inklusi justru belum ada. Pembahasan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta tentang Penyandang Disabilitas yang dijadwalkan selesai pada 2017 gagal terealisasi. Maka, rancangan Peraturan Daerah tersebut yang akhirnya masuk prolegda tahun 2018 perlu dikawal dengan teliti, terutama oleh aktivis-aktivis yang bergerak di bidang advokasi difabel serta oleh warga Kota Yogyakarta sendiri. Tujuannya, Peraturan Daerah Kota Yogyakarta tentang Penyandang Disabilitas dapat disahkan pada tahun 2018 ini. ***  (Penulis adalah alumni Fisipol UGM, mahasiswa S2 MIP UMY & Mobility Program on Public Administration – Khon Kaen University Thailand).

(Tulisan ini juga dimuat di Koran Bernas versi cetak edisi Minggu II Juni 2018/11 Juni 2018).

Baca Juga :  MK Mengerdilkan KPK