Meski Pegang Kartu Tani Petani Sulit Peroleh Pupuk Bersubsidi

187

KORANBERNAS.ID — Petani di Kabupaten Temanggung mengeluhkan sulit memperoleh pupuk bersubsidi. Kepemilikan Kartu Tani belum menjamin terpenuhinya kebutuhan pupuk untuk masa tanam. Tak pelak, kondisi seperti itu berdampak pada hasil produksinya.

Sejumlah petani di beberapa desa yang tersebar di sejumlah kecamatan, Rabu (14/03/2018) mengatakan, kartu tani yang digunakan sejak awal 2018 belum bisa efektif penggunaannya.

Hal itu terbukti adanya kekurangan pupuk bersubsidi yang diterimanya, sehingga berimbas terhadap hasil produksi tidak maksimal.

Menanggapi keluhan tersebut, Kepala Bidang Tanaman Pangan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Temanggung, Harmani, mengatakan hal itu terjadi karena terdapat susunan Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) yang belum sesuai.

Sebenarnya, para petani sudah diminta menyerahkan SPT sebelum menerima pupuk bersubsidi. Tapi kenyataannya ada yang mau dan ada yang tidak mau, dengan alasan jika keluar SPT pajaknya akan bertambah.

Baca Juga :  Bank BPD DIY Luncurkan Mobile Banking

“Bahkan ada saat petani menyerahkan SPT, tidak sesuai dengan yang dimilikinya, ya jelas hal itu berdampak pada kekurangan kebutuhan penerimaan pupuk bersubsidi,” ujarnya.

Sedangkan petani, lanjutnya, memperoleh alokasi pupuk bersubsidi berdasarkan maksimal tanah yang dimiliki yaitu seluas dua hektar. Selanjutnya, petani akan mendapatkan pupuk tersebut satu kali dalam satu musim tanam.

Saat ini di Kabupaten Temanggung terdapat 3.100 petani yang belum mendapatkan Kartu Tani, dari total keseluruhan petani di Temanggung yang mencapai 102.578 orang.

Sejumlah 3.100 petani yang belum mendapatkan Kartu Tani tetap bisa membeli pupuk bersubsidi dengan ketentuan telah masuk daftar RDKK sebelumnya.

Menurut Harmani, terdapat dua faktor kendala yang dihadapi masyarakat saat akan mendapatkan pupuk, yakni RDKK yang tidak tersusun dengan baik pada tahun sebelumnya.

Baca Juga :  Dari Minat Baca Tumbuh Budaya Menulis

Ragu-ragu

Akibatnya, ada petani yang tidak terdaftar serta tidak bisa mendapatkan pupuk dalam tahun ini. Faktor lainnya, Kios Pupuk Lengkap (KPL) ragu-ragu melayani pembelian pupuk.

“Rencana definitif kebutuhan kelompok yang harus disusun setahun sebelumnya untuk diusulkan menerima tahun berikutnya. Sedangkan KPL telah memegang data print out petani yang sudah masuk RDKK, sehingga petani yang belum memiliki Kartu Tani tetapi telah terdaftar di RDKK dapat dilayani pembelian pupuk bersubsidi,” paparnya.

Untuk mengatasi kendala-kendala tersebut pemerintah mencoba memberikan penjelasan mengenai penggunaan Kartu Tani untuk mendapatkan pupuk.

Pemerintah juga menyiapkan langkah mengatasi permasalahan ini. Yaitu, melakukan pendataan secara valid hingga akhir Maret 2018 serta meminta perbaikan penyusunan RDKK agar para petani mendapatkan hak yang sama memperoleh pupuk. (sol)