Moral Etik DPR Rendah

KUATNYA penolakan setelah disahkannya revisi Undang-undang Nomor 17 tahun 2014 tentang MPR, DPR, dan DPD (UU 17/2014 atau MD3) beberapa waktu lalu, menyeruak kesadaran kita bahwa perjalanan demokrasi di negeri ini belum sebagaimana dicita-citakan. Padahal sudah hampir dua dekade berjalan. Kenapa UU MD3 begitu mendapat sambutan reaktif dari publik?

Disahkannya UU MD3 dianggap cepat dan mengejutkan publik. Terlebih pasal-pasal yang ada dianggap mengukuhkan oligarki DPR. Pasal 73 misalnya, yang mengatur tentang fungsi pengawasan DPR terdapat frase, DPR dapat memanggil paksa seseorang untuk diperiksa melalui permintaan tertulis kepada Kapolri. Pasal ini dianggap pasal karet karena berpotensi menyandera siapa pun agar tunduk pada kehendak DPR.  Ditambah Pasal 122 huruf K tentang contemp of parliament yang menyebutkan bahwa Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) dapat melaporkan orang, perseorang, kelompok orang atau badan hukum yang merendahkan kehormatan DPR dan anggota DPR ke kepolisian. DPR menjadi seolah mengalami sindrom anti kritik. Padahal dalam alam demokrasi, kritik adalah keharusan agar terjadi kontrol dan keseimbangan kita dalam mengelola negara ini.

Selain itu, memori kolektif bangsa ini belum lupa, bahwa semangat reformasi dan adanya amandemen UUD 1945 setelah perubahan, mengamanatkan agar terciptanya prinsip check and balances antarlembaga negara. Tidak ada yang lebih unggul dari yang lain, tidak eksekutif dan yudikatif, begitu pun dengan legislatif. Pada masa lalu, ketika pendulum kekuasaan berat ke arah eksektuif, negara ini dikuasai rezim otoriter. DPR hanya sebagai pemberi cap stempel. Corak ketatanegaraan begitu bersifat executif heavy, Presiden menumpuk kekuasaan di tangannya. Tumbuh semainya demokrasi, yang diikhtiarkan pasca reformasi, mengahdirkan sistem ketatanegaraan yang saling kontrol, saling imbang antara lembaga negara. Polemik UU MD3 oleh sebagian masyarakat dianggap sebagai upaya legislative heavy DPR atas nama konstitusi.

Baca Juga :  Lebaran

Hasrat yang begitu besar akan kekuasaan, tanpa dibarengi dengan semangat pengabdian dan hati nurani, justru akan mengaburkan cita-cita demokrasi itu sendiri. Di alam demokrasi, Kekuasaan wakil rakyat di Senayan bersumber dari, oleh dan untuk rakyat. Rakyat adalah sumber kuasa mereka. Di negara yang demokrasi substansialnya hidup, kontrol kepada negara, muncul dari segala penjuru. Berkebalikan dengan negara otoriter yang hampir nihil pengawasan. Dalam negara diktator, kontrol dan kritik adalah sesuatu yang ditabukan, dilarang bahkan perbedaan pandangan bisa menjadi dasar untuk kriminalisasi, menjadikan lawan politik sebagai tahanan, narapidana, bahkan ‘sandera’ politik. Sebaliknya, dalam negara demokratis, mekanisme check and balances adalah suatau keharusan. Di negara demokratis, tak ada kekuasaan yang tak bisa dikontrol.

Bagaimanapun, hukum merupakan pilar utama dari sebuah bangsa yang berdemokrasi. tapi menjalankan negara dengan dalih dan akrobatisme hukum tanpa moral etik, hanya akan membawa demokrasi substansial ke sudut tersuramnya. jika hukum bisa disalahgunakan para penguasa dan tidak lagi berkiblat pada roh hukum, yakni keadilan dan hanya menyembah pada interest kekuasaan, maka hakikat hukum menjadi distorsif. Paradigma hukum harus didekonstruksi secara radikal. Negara tidak bisa meletakkan hukum sekadar pengabdi aturan belaka. Teks hukum tidak boleh mengabaikan konteks yang terjadi di tengah-tengah masyarakat.  Hukum harus mengabdi kepada keadilan dan bukan seperangkat aturan yang baku. Munculnya  judicial review  dan penolakan masyarakat terhadap pasal-pasal di UU MD3 yang baru disahkan, adalah sinyalemen bahwa rasa keadilan masyarakat ‘terganggu’.

Baca Juga :  Demokrasi di Titik Nadir

Dalam konteks membangun demokrasi yang substansial, pemangku kebijakan di negeri ini harus mengedepankan pertimbangan etika dan kepantasan politik ketimbang mencari celah atas norma undang-undang untuk disiasati. Kita tentu tidak ingin, rechstaat (negara hukum) yang mencita-citakan keadilan dimainkan menjadi verfasungstaat (negara undang-undang) yang menekankan tegaknya oligarki suatu golongan atas nama formalitas undang-undang semata. Sekali lagi, negara dengan politisi tanpa moral etik hanya akan menjauhkan negara ini dari cita-cita luhur demokrasi. Sebuah harga yang terlalu mahal untuk dikhianati, setelah dua dekade ini, tumbuh kembangnya demokrasi kita ikhtiari; menjadi nafas dan pedoman kita bernegara. *** (editor: putut wiryawan)