Moralitas Novanto

282
Despan Heryansyah (Foto: Dokumentasi Pribadi)

Oleh: Despan Heryansyah

(Peneliti Pusat Studi Hukum Konstitusi (PSHK) dan
Mahasiswa Program Doktor Fakultas Hukum UII Yogyakarta)

SAYA dan hampir semua orang di negeri ini sangat geram saat melihat seseorang yang sudah jelas dan nyata bersalah, namun harus dibebaskan begitu saja karena prosedural formal hukum yang tidak memadai, atau bahkan karena ketidakmampuan peradilan menyentuh orang-orang yang memiliki power, dalam bentuk kuasa ataupun harta. Berulang kali, kita harus menyaksikan politikus-politikus korup yang melenggang bebas dari jeratan hukum, bahkan semakin kokoh di puncak karir politiknya. Padahal jelas dan nyata sekali melakukan pelanggaran etik dan hukum yang tidak sepele. Ada yang salah dengan orientasi politik nasional hari ini.

Kepemimpinan di semua lapisan cenderung hanya berorientasi popular (pop-leaders) sebagai akibat budaya politik yang baru tumbuh dalam tradisi demokrasi yang tertatih-tatih, menyebabkan timbulnya gejala keterpisahan: antara kesadaran pusat kekuasaan yang mengklaim popularitas dukungan rakyat dengan kesadaran kelas menengah yang mempengaruhi pembentukan wacana publik dan membentuk ‘day-today-politic’; dan antara retorika politik yang tercermin di media massa, yang dijadikan ukuran popularitas dengan tindakan nyata yang mempengaruhi dinamika kehidupan dalam masyarakat. Tokoh-tokoh dalam insfrastruktur masyarakat tanpa disadari didorong pula oleh keadaan untuk terlibat dan melibatkan diri dalam agenda-agenda politik nasional, sehingga fungsi pembinaan masyarakat terbengkalai. Masyarakat bebas semakin berkembang tidak terkendali. Akibatnya, nilai-nilai lama telah ditinggalkan, sementara nilai baru belum terbentuk. Hal ini yang juga kemudian menjadikan perilaku masyarakat terseret dalam ekspresi ekstrim dalam spektrum yang meluas, mulai dari kutub konservatisme sampai ke liberalisme yang paling utopis dan ekstrim.

Baca Juga :  Pembelajaran Batu Akik Model Klawing

Moralitas Novanto

Salah satu dari sekian banyak politik dengan karakter seperti di atas adalah Setya Novanto, Ketua Umum Partai Golkar dan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Memalukan sekaligus memilukan memang, ketika lembaga perwakilan rakyat dipimpin oleh orang yang terbelit banyak kasus, baik kasus hukum maupun kasus pelanggaran etik. Hal ini dapat terjadi karena sistem berhukum dan penegakan kita yang begitu mengedepankan legal prosedural, sehingga meski telah nyata melakukan tindakan yang salah menurut moral atau etika masyarakat, dapat dengan leluasa lepas juga tidak ada aturan formalnya.

Kasus e-KTP yang menjerat Setya Novanto hari ini, sesungguhnya bukan kasus pertama yang menjeratnya, sejak tahun 2002 Novanto sudah terindikasi melakukan tindak pidana, namun selalu saja lepas dari jeratan hukum. Bahkan pada tahun 2016 lalu, mencuat kasus “papa minta saham” di mana Novantolah aktor utamanya, sayangnya ia hanya dikenai sanksi etik oleh Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) namun sama sekali lepas dari jeratan hukum. Drama terus berlanjut ketika dirinya mengajukan judicial review terhadap keabsahan alat bukti elektronik di MK yang berujung pada pemulihan nama baiknya dan kembali menjadi Ketua DPR.

Baca Juga :  MK Mengerdilkan KPK

Melihat sandiwara yang di luar nurani seperti demikian, kita rakyat kecil hanya dapat menarik nafas dalam-dalam atau paling tinggi menggerutu, tapi toh semua tetap berjalan menurut standar formal prosedural. Etika dirasa sebagai bagian yang terpisah dari hukum, padahal hukum sendiri adalah etika yang diformalkan. Dengan demikian, pelanggaran etika sejatinya melahirkan malu yang tidak berbeda dengan pelanggaran hukum, sayangnya budaya itu belum mendapatkan tempat di negeri kita.

Masih banyak Novanto-Novanto lain yang berkeliaran dan belum tersandung kasus hukum. Setidaknya, yang dapat kita lakukan adalah mengingat nama-nama mereka dan tidak memilihnya kembali pada Pemilu mendatang. Orang-orang yang tidak memiliki komitmen memperjuangkan suara rakyat, tidak layak menjadi wakil rakyat. Orang-orang yang tidak menganggap pelanggaran etika itu memalukan, sehingga tidak harus mundur dari jabatannya, juga tidak layak menjadi wakil rakyat. Hanya dengan demikian, krisis integritas pada masa yang akan datang tidak kembali terulang. (***/iry)