Mudahkan Perizinan, Pemkab Segera Bangun Mal

163

KORANBERNAS.ID–Pemerintah Kulonprogo, akan membangun Mal Pelayanan Publik (MPP). Keberadaan Mal ini nantinya, akan melayani lebih dari 20 jenis pelayanan publik bagi masyarakat Kulonprogo. Puluhan jenis pelayanan tersebut dilakukan dalam satu gedung.

Bupati Kulonprogo Hasto Wardoyo mengatakan, Pemkab berusaha mewujudkan Kulonprogo yang bebas korupsi, kolusi dan nepotisme. Pelayanan satu gedung akan memudahkan masyarakat dalan memperoleh berbagai perizinan.

Di Indonesia, daerah yang mempunyai MPP antara lain Surabaya, Banyuwangi, dan  Jakarta.

Dikatakan Hasto, MPP dibangun untuk menyambut investasi yang masuk ke Kulonprogo, seiring pembangunan dan beroperasinya NYIA pada 2019.

“Kita siapkan dana 4,6 miliar rupiah untuk gedung ini. Lokasinya tetap di Jalan Ahmad Dahlan sebelah utara GOR Wates,” imbuhnya.

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu (DPMPT) Kulonprogo Agung Kurniawan menuturkan, di MPP inilah masyarakat bisa mendapatkan pelayanan mulai imigrasi, paspor, daftar haji dan umrah, Kartu Tanda Penduduk, Izin Mendirikan Bangunan, Pajak Bumi dan Bangunan, Kartu Keluarga, hingga Surat Izin Mengemudi dan pembayaran pajak kendaraan bermotor.

Melayani masyarakat dalam konsep counter per counter atau booth, MPP akan dikawal oleh satuan tugas yang keberadaannya didasari peraturan Bupati. MPP menyediakan beberapa menu layanan yang selama ini dilayani instansi vertikal maupun intansi di tingkat kabupaten sesuai kewenangan. Wakil Bupati nantinya akan menjadi ketua tim teknis MPP,” katanya, Selasa (10/04/2018).

“Pelayanan tidak akan tumpang tindih dengan fungsi masing-masing instansi yang sudah ada sebelumnya. Melainkan akan bersifat melengkapi pelayanan. Nanti di setiap konter akan dijaga oleh petugas yang berasal dari masing-masing instansi pelayanan publik,” katanya.

Kehadiran MPP diharapkan bisa memudahkan masyarakat maupun pihak terkait lainnya, dalam mengurus perizinan.

Proyek pembangunan gedung sudah melewati tahapan lelang pengerjaan gedung pada Maret 2018 dan proyek pembangunan fisik diagendakan dilakukan pada April 2018.

Harapannya, MPP bisa diresmikan dan melayani masyarakat pada akhir 2018.

“Sehingga saat bandara beroperasi, masyarakat dan investor dengan mudah mengurus perizinan,”kata dia. (SM)