Mulai Agustus 2017, Santunan TKI Meninggal Rp 85 Juta

210

KORANBERNAS.ID—Badan Pelaksana Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan, per 1 Agustus 2017 mengcover jaminan perlindungan untuk Tenaga Kerja Indonesia (TKI). BerdasarkanPermenaker 7/2017 tentang Perlindungan terhadap TKI, apabila TKI mengalami resiko kerja hingga meninggal dunia, maka ahli waris berhak mendapatkan santunan sebesar Rp 85 juta. Sedangkan anak-anak mereka akan mendapatkan beasiswa dari jenjang SD hingga perguruan tinggi.

“Terhitung sejak Agustus 2017, setiap TKI yang akan berangkat ke luar negeri wajib mendaftarkan diri sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan. Baik yang mandiri maupun yang melalui perusahaan jasa pengerah tenaga kerja,” kata Kepala Cabang BPJS Ketenagakerjaan DIY, Ainul Kholik, Jumat (4/8).

Selain Jaminan Kematian (JKM), seluruh TKI berdasarkan peraturan ini, juga wajib mengikuti program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK). Sedangkan untuk Jaminan Hari Tua (JHT) sifatnya opsional. Artinya mereka boleh ikut, tapi boleh juga tidak.

Untuk jaminan perlindungan terkait resiko kecelakaan kerja, peserta akan mendapatkan bantuan biaya transportasi dari tempat kejadian hingga ke tempat layanan petolongan pertama. Sedangkan ketika kecelakaan kerja terjadi di Negara tujuan, maka asuransi akan ditanggung oleh Negara tujuan.

Baca Juga :  Lomba BFAI VI, Tempa SDM Kepalangmerahan Menjadi Tangguh

Tapi kalau peserta sampai mengalami kecacatan, maka santunan akan diberikan sesuai dengan tingkat kecacatannya. “Hitungannya Rp142 juta dikali prosentase kecacatan. Jika cacat total santuan diberikan Rp 100 juta,” papar Ainul.

Yang menarik dari program untuk TKI ini, kata Ainul, adalah rendahnya iuran peserta. Pembayaran iuran dilakukan sebelum menjadi TKI, saat menjadi TKI dan setelah menjadi TKI. Sebelum menjadi TKI calon peserta membayar lima bulan iuran sebesar Rp 37.000. Selama menjadi TKI dalam jangka dua tahun plus satu bulan setelah menjadi TKI membayar iuran Rp 333.000. Nilai ini, hanya berlaku bagi TKI yang diberangkatkan oleh perusahaan jasa pengerah tenaga kerja.

“Sedangkan TKI mandiri, hanya perlu membayar yang 337.000 rupiah. Tapi yang perlu diingat, ketentuan mengenai santunan hanya berlaku manakala TKI bekerja sesuai dengan isi kontrak kerja. Jadi jangan sampai misalnya kontrak kerjanya di Malaysia, tiba-tiba sekian bulan kemudian sudah pindah ke negara lain tanpa memperbaharui kontrak. Kalau yang seperti ini, tiba-tiba ada resiko, kita tidak akan menjamin perlindungan,” jelasnya sembari menyebutkan, sebelumnya perlindungan untuk TKI, sebelumnya dikelola oleh konsorsium asuransi yakni sebanyak 30 perusahaan asuransi dan 25 badan kementerian dan lembaga.

Baca Juga :  Nekat, Kades Ini Merampok di Akhir Masa Jabatan

Upaya memaksimalkan layanan kepada TKI, BPJS Ketenagakerjaan menurut Ainul telah menggandeng BP3TKI. Mereka akan mengarahkan calon TKI yang akan berangkat ke luar negeri untuk mengurus kepesertaan ke BPJS Ketenagakerjaan.

“Sejak diberlakukan 1 Agustus 2017, tercatat 3.172 TKI yang terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan,” terangnya.

Semengtara, Kepala Seksi Penyiapan Penempatan TKI BP3TKI Jogja Dyah Handarini mengatakan, hingga Juni 2017 tercatat 1.992 TKI yang diberangkatkan oleh PPTKIS sementara yang mandiri tercatat 156 TKI.

“Dari jumlah itu, sekitar 30 persen warga DIY dan 70 persen dari luar DIY,” jelasnya.

Menurutnya, rata-rata TKI yang berangkat sekitar 50 orang per hari baik TKI mandiri maupun dari PPTKIS. Sementara yang sudah terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan baru 11 TKI.

“Kami masih akan sosialisasikan Permenaker 7/2017 ini dengan 22 perwakilan PPTKIS di Jogja,” katanya.(sm)