Nekat Merokok di Tempat Ini Denda Rp 500 Ribu

302
Stiker Kawasan Tanpa Rokok terpasang di salah satu ruangan kantor Dinas Kesehatan Kebumen. Secara bertahap stiker itu didistribusikan ke Pengelola KTR dan wajib dipasang. (nanang w hartono/koranbernas.id)

KORANBERNAS.ID — Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kebumen bakal menerapkan denda paling banyak Rp 500 ribu kepada setiap orang yang terbukti nekat merokok di Kawasan Tanpa Rokok (KTR). Sedangkan denda paling banyak Rp 1 juta dikenakan untuk setiap orang atau lembaga yang terbukti menjual, mengiklankan atau  mempromosikan produk tembakau di lingkungan KTR.

Ancaman hukuman denda itu menjadi bagian dari Peraturan Daerah (Perda) Nomor 10 Tahun 2017 Tentang  Kawasan Tanpa Rokok. Besarnya denda berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Kebumen yang berwenang mengadili perkara tindak pidana ringan.

Sanksi denda  memang baru diterapkan  setelah 1 Juni 2018, atau setahun  usai ditetapkan perda itu. Dinas Kesehatan Kebumen  bersama Bagian Hukum Pemkab Kebumen lebih dulu melakukan  sosialisasi perda itu ke banyak pihak terkait.

Baca Juga :  Ratusan Pejabat Sleman Dimutasi untuk Penyegaran

“Perda ini bukan perda larangan merokok, perda ini mengatur daerah-daerah tertentu yang tidak  dibolehkan untuk merokok,“ ujar H Kusbiyantoro  SKM  Mkes, Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kebumen kepada koranbernas.id, Rabu (20/09/2017).

Pada Perda ini diatur kawasan mana saja yang tidak boleh dipakai merokok dan kawasan boleh merokok. Dengan perda ini, mereka yang tidak merokok tidak  terganggu asap rokok. Artinya, tidak  ada asap rokok di KTR kecuali di ruang khusus merokok.

Kusbiyantoro didampingi Kepala Seksi Promosi Kesehatan Dinas Kesehatan Kebumen, Widi Subarkah SKM MM, menambahkan  KTR khususnya rumah sakit dan sekolah atau madrasah, tidak ada sejengkal pun kawasan yang bisa digunakan untuk merokok. Pengelola tidak boleh membuat ruang khusus merokok.

Baca Juga :  Salut, Sekolah Ini Turunkan Biaya SPP

Sedangkan di KTR lain pengelola  KTR  justru diwajibkan membuat ruang  khusus merokok. Ada sanksi  administrasi jika pengelola KTR tidak  mengadakan ruang khusus merokok. “Ketentuan  teknis ruang khusus merokok akan diatur dalam Peraturan Bupati Kebumen,“   kata Kusbiyantoro.

Dalam perda itu, KTR  meliputi fasilitas  pelayanan kesehatan,  tempat proses belajar mengajar, tempat bermain anak, tempat ibadah, angkutan umum, tempat kerja dan tempat unum. Tempat umum yang menjadi KTR di antaranya pasar, terminal, hotel, tempat wisata, pusat  perbelanjaan, fasilitas olahraga. (sol)