NU Kawal Perppu Pembubaran Ormas

131

KORANBERNAS.ID — Pengurus Nahdlatul Ulama (NU) Sleman siap mengawal pelaksanaan Peraturan Pemerintahan Pengganti Undang-undang tentang Pembubaran Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) yang diterbitkan pemerintah.

“Para kasepuhan mendukung penerbitan perppu pembubaran ormas itu,” ujar Sekretaris Majelis Silaturohim Ahad Wage, M Aminum dalam Syawalan 1438 H para tokoh NU Kabupaten Sleman di Sakina Idaman, Minggu (23/07/2017).

Menurut Aminum, penerbitan perppu perlu disambut positif tapi tetap harus hati-hati. Hal itu penting karena ormas-ormas yang anti Pancasila bisa berubah nama. Bahkan ormas-ormas tersebut tetap saja melakukan gerakan anti Pancasila dengan label yang berbeda.

NU berperan penting dalam menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Sehingga kemungkinan munculnya ormas-ormas anti Pancasila baru yang muncul bisa diantisipasi.

Baca Juga :  Partai Bulan Bintang Siap Hadapi Pemilu

“Kita bisa memberikan pemahaman pada anggota ormas-ormas anti Pancasila untuk kembali pada Islam yang rahmatan lil ‘alamin atau Islam merupakan agama yang membawa rahmat dan kesejahteraan bagi semua seluruh alam semesta. Pemahaman islam yang rahmatan lil ‘alamin perlu terus disampaikan ke masyarakat agar muncul kesadaran dalam menjaga keutuhan bangsa Indonesia,” tandasnya.

NU juga terus mendorong generasi muda untuk mendeklarasikan diri cinta NKRI. Dengan demikia generasi muda mempunyai rasa nasionasime.

“Kami dorong anak muda untuk mencintai bangsa, salah satunya ada deklarasi generasi muda nu saat ini di asrama haji untuk menjaga keutuhan nkri dan pancasila,” tandasnya.

Sebelumnya Pengurus Besar NU (PBNU) sebelumnya sudah menyatakan diri mendukung pemerintah dalam menerbitkan perppu pembubaraan ormas. Perppu tersebut dinilai sangat penting bagi pemerintah dalam menangkal gerakan-gerakan atau benih ke arah terorisme, radikalisme, atau ormas yang terbukti bertentangan dengan ideologi negara atau Pancasila.(tugeg sundjojo)

Baca Juga :  Densus Tipikor, Serupa Tapi Tak Sama dengan KPK