Ombudsman RI Gandeng Fakultas Hukum UMY

199
Prof Amzulian Rifai SH LL M PhD dan Prof Dr Achmad Nurmandi, menunjukkan naskah kerja sama, Rabu (02/05/2018), di Gedung KH Ibrahim E7 lantai 5 Kampus Terpadu UMY. (istimewa)

KORANBERNAS.ID — Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) melalui Fakultas Hukum UMY menandatangani nota kesepahaman bersama Ombudsman Republik Indonesia, tentang penyelenggaraan pelayanan publik.

Nota kesepahaman itu selanjutnya dijadikan sebagai landasan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik yang diselenggarakan oleh UMY, maupun mewujudkan kerja sama serta koordinasi pelaksanaan tugas dan fungsi antara kedua belah pihak.

Penandatanganan kerja sama dilakukan langsung Ketua Ombudsman Republik Indonesia Prof Amzulian Rifai SH LL M PhD dan Wakil Rektor Bidang Kerja sama dan Internasional UMY Prof Dr Achmad Nurmandi, Rabu (02/05/2018), di Gedung KH Ibrahim E7 lantai 5 Kampus Terpadu UMY.

Amzulian Rifai menyampaikan, perguruan tinggi harus mampu mengimplementasikan Tri Dharma Perguruan Tinggi yakni pendidikan, penelitian dan pengabdian.

Baca Juga :  Jelang Pilkada, Polres Temanggung Siapkan Dalmas Terlatih

“Ombudsman sebagai lembaga negara yang berwenang mengawasi pelaksanaan pelayanan publik, sangat mendukung upaya untuk merealisasikan Tri Dharma Perguruan Tinggi, baik itu bermitra melalui penelitian maupun kegiatan magang mahasiswa,” ujarnya.

Adapun wewenang pengawasan Ombudsman meliputi seluruh kementerian dan lembaga negara termasuk BUMN, BHMN, BUMD, badan swasta maupun perseorangan  yang diberi tugas menyelenggarakan pelayanan publik tertentu yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari APBN/APBD.

Menurut Amzulian, dengan adanya nota kesepahaman ini akan semakin mempermudah kedua belah pihak menyelenggarakan pelayanan publik.

“Bermitra dengan perguruan tinggi merupakan langkah yang sangat strategis. Saat ini entitas pelayanan publik di Indonesia ada ribuan, laporan yang masuk hanya sekitar lima ribu saja. Hal ini bisa jadi karena masyarakat kita belum bisa menjangkau lembaga pelayanan publik,” papar Amzulian.

Baca Juga :  Tim Gabungan Tertibkan APK Langgar Aturan

Dia mengakui, pelayanan publik di Indonesia kadang-kadang bisa cepat bisa lambat. Kondisi seperti itu dialami hampir semua lapisan masyarakat, bahkan tidak sedikit yang dikecewakan oleh pelayanan publik pemerintah.

“Hadirnya Ombudsman untuk mengawasi semua lembaga pemerintahan dan menjembatani masyarakat dalam menyampaikan keluhan dan aspirasinya,” ujarnya.

Adapun solusi untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik yakni perlu adanya kesadaran dari segala pihak baik dari lembaga masyarakat, pemerintah, maupun perguruan  tinggi.

Bagi Ombudsman RI, nota kesepahaman dengan perguran tinggi ini merupakan salah satu upaya dalam rangka meningkatkan pelayanan publik. (sol)