Organisasi Buruh dan Buruh Tuntut Hak Normatif Diwujudkan

170
Unjuk rasa pengurus organisasi buruh dan buruh menuntut hak normative di Kebumen, Selasa (28/11/2017). (nanang w hartono/koranbernas.id)

KORANBERNAS.ID–Puluhan pengurus organisasi buruh dan buruh di Kabupaten Kebumen, Selasa (28/11/2017) unjuk rasa di depan Rumah Dinas Bupati dan DPRD Kabupaten Kebumen.  Mereka yang jumlahnya 50 orang lebih, menuntut agar  pengusaha di Kebumen mewujudkan hak normatif buruh. Pemerintah kabupaten dan DPRD Kebumen melakukan pengawasan yang baik, sehingga  pengusaha mewujudkan hak  normatif  buruh.

Hak normatif yang diserukan, diantaranya hak mendapatkan  upah yang sesuai dengan UMK (Upah Minimum Kabupaten)  Kebumen serta hak untuk menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan.

Pengurus organisasi buruh menduga kuat, ada sejumlah   pengusaha di Kebumen yang mengabaikan pembayaran upah buruh sesuai UMK yang berlaku. Namun belum ada sanksi pidana kepada mereka.

“Pengusaha yang tidak membayar upah sesuai UMK bisa  dipenjara,“ kata Akip Fathul Amin, salah satu orator unjuk rasa itu.

Sebelumnya, kepada koranbernas.id Akip mengungkapkan ada  perusahaan besar di Kota Kebumen belum memberi upah sesuai UMK. Pegawai tetap dengan masa kerja 8 tahun  hanya mendapat upah Rp 800.000. Angka ini jauh dibawah UMK Kebumen yang mencapai Rp 1,5 juta.

Unjuk rasa di depan Rumah Dinas bupati berlangsung selama hampir 30 menit. Mereka gagal bertemu Bupati HM Yahya Fuad, yang sedang melakukan perjalanan dinas ke Gorontalo.

Unjuk rasa kemudian bergeser ke DPRD Kebumen. Rombongan pendemo yang berjalan kaki, kemudian diterima Wakil Ketua DPRD Kebumen sekaligus Koordinator Komisi A, Bagus Setyawan, didampingi Makrifun dan Suhartono dari Komisi B.

Koordinator unjuk rasa, Akip menolak diterima Bagus Setyawan, Makrifun dan Suhartono. Mereka ingin yang menemui angggota Komisi A yang  pernah menerima mereka sebelumnya. Pengunjuk rasa mencurigai, anggota Komisi A telah inspeksi mendadak di perusahaan yang disebut-sebut belum menaati membayar upah buruhnya sesuai UMK.

Ketidakhadiran anggota Komisi A yang dimaksudkan para pengunjuk rasa, dicurigai memang menghindari bertemu dengan pengunjuk rasa. (SM)