OTT Kepala Daerah

SUDAH menjadi sejarah yang terus berulang di negeri ini, bahwa pemberantasan korupsi yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) selalu mendapatkan respon yang beragam dari banyak pihak. Ada yang secara halus meminta agar KPK “bermain soft” supaya tidak memunculkan kekisruhan yang berdampak pada stabilitas (politik, hukum, dan ekonomi) nasional. Ada pula yang secara terang-terangan melakukan perlawanan balik, sehingga berujung pada kriminalisasi (baca: “Pentersangkaan”) beberapa pemimpinan KPK hampir dalam semua periode. Dan tentu saja ada yang meminta KPK terus menjaga komitmen dan konsistensinya, tanpa harus takut terhadap siapa pun, serta dengan berani memasang badan membela KPK dalam berbagai kondisinya, ini biasanya dilakukan oleh civil society yang masih menjaga independensinya baik rakyat, civitas perguruan tinggi, dan berbagai komponen lain. Namun bagaimana pun, kita patut bersyukur karena dalam semua periode kepemimpinan, KPK selalu memegang teguh khitah dan marwah lembaga ini untuk memberantas korupsi, tanpa perduli kuatnya perlawanan yang dilakukan.

Entah apa yang melatarbelakanginya, namun akhir-akhir ini KPK tengah gencar melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) terhadap perangkat Pemerintahan Daerah baik Kepala Daerah maupun DPRD. Hingga bulan Maret 2018 ini saja, tidak kurang dari delapan kepala daerah yang “ditangkap” oleh KPK, di mana sebagian besar adalah calon kepala daerah yang akan berkompetisi pada Pilkada serentak mendatang. Seperti biasa, prestasi KPK ini mendapatkan respon beragam dari semua pihak, ada yang mendukung, dan ada yang menyayangkan karena dianggap mengganggu proses pesta demokrasi di daerah. Tidak kurang Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Wiranto meminta agar proses hukum calon kepala daerah yang terjerat kasus korupsi ditunda sampai penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) selesai. Respon pemerintah yang diwakili oleh Menkopolhukam ini secara yuridis memang tidak memiliki daya ikat apa pun terhadap KPK, dalam artian KPK sebagai lembaga negara independen tidak terikat untuk mengikuti anjuran pemerintah tersebut. Hanya saja, sangat disayangkan pernyataan itu keluar pemerintahan Jokowi yang selama ini diharapkan menjadi satu-satunya lembaga yang berpihak pada KPK.

Baca Juga :  “KAMPUNG KB” ALTERNATIF KELUARGA IKUT KB (Hasil Survei Evaluasi Kampung KB di Daerah Istimewa Tahun 2017)

Realitas OTT ini sendiri tentu patut mendapatkan perhatian, sebagai kesimpulan awal tidak salah jika dikatakan indeks korupsi belum menunjukkan perubahan yang berarti, bahkan dalam skala dan aspek tertentu justeru terjadi peningkatan. Namun meningkatnya kuantitas OTT menjelang penyelenggaraan pilkada serentak 2018 tentu juga bukan hal yang kebetulan. Tidak sedikit tulisan dan penelitian yang menunjukkan eratnya hubungan antara korupsi dengan mahalnya biaya pilkada di Indonesia, mulai dari proses penjaringan balon, rekomendasi parpol, kampanye, hingga pelaksanaan pilkada. Mahalnya biaya pilkada inilah, yang menyebabkan maraknya korupsi yang biasanya dilakukan oleh incumbent atau dinastinya, di luar terjadinya deal-deal tertentu yang melibatkan pengusaha kelas wahid di negeri ini. Maka, selagi biaya pilkada dibiarkan seperti saat ini dengan biaya politik yang begitu tinggi, selama itu pula korupsi akan tumbuh subur di negeri ini.

Di luar itu, benarkah pernyataan pemerintah bahwa proses hukum yang dilakukan KPK terhadap kepala daerah akan mengganggu penyelenggaraan pilkada? Dalam satu logika pernyataan itu barangkali ada benarnya, apalagi Peraturan KPU tidak membolehkan seseorang yang telah dinyatakan menjadi calon kepala daerah untuk mengundurkan diri, meskipun dinyatakan sebagai tersangka tindak pidana korupsi. Jika yang bersangkutan terpilih menjadi kepala daerah, akan tetap dilantik, namun segera diberhentikan karena statusnya sebagai tersangka korupsi. Namun demikian, logika pemerintah ini menjadi terbantahkan setidaknya karena tiga hal. Pertama, masyarakat daerah setempat berhak untuk tahu tentang rekam jejak calon yang akan mereka pilih, jangan sampai mereka dikecewakan karena pilihan mereka ternyata terjerat kasus korupsi. Ini lebih kepada sikap moral etik bahwa seorang koruptor tidak layak dipilih menjadi pemimpin. Kedua, tidak ada yang menjamin bahwa barang bukti tidak akan hilang atau dirusak. Apalagi OTT mensyaratkan rentang waktu tertentu yang tidak dapat dilakukan dalam jangka waktu terlalu lama, ditambah lagi keberadaan barang bukti muncul seketika saat terjadinya OTT, dengan logika ini maka adalah tidak mungkin untuk menunda-nunda OTT. Ketiga, sudah mafhum diketahui, bahwa jika proses hukum dilakukan setelah seseorang menjabat sebagai kepala daerah, maka akan menjadi sangat sulit mengingat kepala daerah yang bersangkutan dengan power yang dimilikinya dapat melakukan banyak hal untuk menghambat proses hukum.

Baca Juga :  Nasib Guru Honorer

Oleh karena itu, KPK harus tetap berjalan lurus memberantas korupsi dan menegakkan hukum. Tidak boleh terhambat oleh siapa pun, apalagi hambatan itu adalah kepentingan politik. KPK justru dirawat dan dibesarkan untuk melindungi hukum dari anasir kepentingan politik yang biasanya cenderung korup. ***

(Artikel ini juga dimuat di Koran Bernas versi cetak edisi Minggu IV, April 2018, 27 April – 13 Mei 2018)