Para Tokoh Nasional Serukan Pribumi Bangkit   

4940
Dahrin La Ode diwawancarai wartawan di sela-sela seminar Pra-Kongres Boemipoetra Nusantara Indonesia Bagian Barat, Senin (23/04/2018), di Hotel Santika Premier Yogjakarta. (sholihul hadi/koranbernas.id)

KORANBERNAS.ID — Sejumlah tokoh nasional menyerukan masyarakat pribumi sebagai pemilik asli tanah dan air Indonesia untuk bangkit memperjuangkan hak-haknya yang sudah diatur di dalam Undang-undang Dasar (UUD) 1945.

Seruan ini disampaikan dalam seminar Pra-Kongres Boemipoetra Nusantara Indonesia Bagian Barat, Senin (23/04/2018), di Hotel Santika Premier Jalan Jenderal Soedirman No 19 Cokrodiningratan Jetis Kota Yogjakarta.

“Seminar ini diselenggarakan untuk menggagas sebuah forum yang memperjuangkan hak-hak masyarakat pribumi Indonesia,” ungkap Dr M  Dahrin La Ode MSi, Dosen Damai dan Resolusi Konflik Unhan yang juga Direktur Eksekutif Center Institute of Strategic Studies.

Kepada wartawan di sela-sela acara dia menyampaikan, forum tersebut diinisiatori oleh Dr MS Ka’ban MSi, mantan Menteri Kehutanan era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

Ketua Panitia Seminar Pra-Kongres Boemipoetra Nusantara Indonesia Bagian Barat, Muhardi Zainudin, mengatakan  seminar diselenggarakan untuk mengungkapkan dan menegaskan kembali peran, hak dan kewajiban boemipoetra dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

“Tujuan seminar ini untuk menyikapi secara kritis dan komprehensif permasalahan yang terjadi saat ini khususnya permasalahan kesenjangan sosial dan ekonomi yang semakin tajam,” kata dia.

Selain itu, juga sebagai upaya menumbuhkan kesadaran kepada masyarakat luas bahwa boemipoetra merupakan Pendiri, Pemilik, Penguasa NKRI. “Kemudian, mewujudkan kekuasaan Boemipoetra Nusantara Indonesia pada setiap dimensi nasional,” ujar Muhardi.

Baca Juga :  Mahasiswa Bercadar UAD: "Jangan Hakimi Kami"

Menurut dia, pada 2018 kemerdekaan Indonesia memasuki usia ke-73 tahun. Namun demikian masih banyak persoalan perlu memperoleh perhatian serius dari semua elemen masyarakat, terutama keadilan dan kesejahteraan yang justru kian jauh dari cita-cita founding fathers.

Seminar Pra-Kongres Boemipoetra Nusantara Indonesia Bagian Barat, Senin (23/04/2018), di Hotel Santika Premier Yogjakarta. (sholihul hadi/koranbernas.id)

Dikuasai asing

Dia menilai hal itu tercermin dari penguasaan sumber daya alam (SDA) yang hanya dinikmati oleh segelintir orang. Sebanyak 1 persen orang kaya di Indonesia menguasai 46 persen kekayaan Indonesia.

“Sumber-sumber penghidupan yang strategis seperti energi, pangan, air, tanah dan finance telah dikuasai asing,” kata Muhardi.

Seminar Pra-Kongres Boemipoetra Nusantara Indonesia yang bertajuk Boemipoetra Pendiri NKRI, Boemipoetra Pemilik NKRI dan Boemipoetra Penguasa NKRI di Yogyakarta, merupakan sesi ke-2. Sebelumnya sesi pertama diselenggarakan di Makassar Sulawesi Selatan.

“Yang kedua ini kami selenggarakan di Yogyakarta, karena Yogyakarta ini kota istimewa yang penuh sejarah perjuangan priboemi Indonesia. Harapannya dari Yogyakarta ini akan tumbuh semangat priboemi Indonesia untuk kembali bangkit,” harapnya.

Setelah Yogyakarta, seminar tersebut digelar di Medan, Kalimantan Timur dan puncaknya dijadwalkan akhir tahun ini berlangsung di Jakarta.

Adapun pembicara seminar kali ini adalah para tokoh nasional yang terdiri dari akademisi, praktisi dan pakar di bidangnya. Antara lain Prof Dr Kaelan, Prof Dr Maswadi Rauf MA, Prof Dr Sobar Sutisna dan Dr M Dahrin La Ode MSi.

Baca Juga :  Pengecatan Pasar Darurat Terkesan Misterius

Ada juga Prof Dr Yusril Ihza Mahendra SH MSc, Jenderal TNI (Purn) Djoko Santoso, Dr Ichsanuddin Noorsy BSc SH MSi serta Marzuki Alie SE MM P hD.

Perintah konstitusi

Dalam paparannya, Marzuki Alie menyatakan pemenuhan hak-hak masyarakat boemi poetra yang selama ini termarjinalkan merupakan perintah konstitusi yang harus dilaksanakan.

Dalam sesi tanya jawab, Bahrudin dari boemipoetra Surabaya mengaku sudah capek diskusi di ruangan. Dia ingin langkah kongkret untuk perubahan guna mendapatkan kembali hak-hak masyarakat boemipoetra.

Dahrin La Ode lebih lanjut menyampaikan, kongres ini sesuai arahan pembina yaitu mantan Panglima TNI Jenderal TNI (Purn) Djoko Santoso, dimaksudkan untuk menyadarkan masyarakat pribumi selaku pendiri, pemilik dan sekaligus penguasa NKRI, seperti halnya yang terjadi di negara-negara lain.

“Kami akan terus melakukan gerakan moral dan politik secara konstitusional berdasarkan UUD 1945, agar pribumi menjadi penguasa di Indonesia dan menjadi tuan rumah di negeri sendiri. Berdasarkan UUD 1945,” tegasnya. (sol)