Pelaku Politik Uang Bisa Dipenjara 36 Bulan

168
Teguh Purnomo, (dua dari kiri) didampingi Rinto Hariyadi (paling kiri), menjadi pembicara rakernis di Aula Hotel Suronegaran. (hery priyantono/koranbernas.id)

KORANBERNAS.ID – Berdasarkan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada,  pelaku politik uang, jika terbukti, dapat dijerat penjara sedikitnya 36 bulan dan maksimal penjara selama 72 bulan.

Hal ini ditegaskan Ketua Jaringan Advokasi Hukum dan Pemilu Jawa Tengah, Dr Teguh Purnomo SH Mhum MKn, pada Rapat Kerja Teknis (Rakernis) Panitia Pengawas Pilkada (Panwaskab) 2018 Kabupaten Purworejo di Aula Hotel Suronegaran, Jumat (10/11/2017).

“Pemberi dan penerima uang, sama-sama akan dijerat dan bisa dihukum penjara,” tegas Teguh Purnomo.

Sanksi tegas ini tentu saja menjadi kabar baik bagi panitia pengawasan pemilu di tingkat kabupaten dan kecamatan.

“Kalian harus berani menindak praktik money politics, jangan takut. Karena sekarang sudah jelas ada sanksi bagi pemberi dan penerima uang dalam proses demokrasi di Indonesia,” kata Teguh.

Baca Juga :  1.308 Pelajar SMA Ikuti UNKP

Ketua Panwaskab Purworejo, Rinto Hariyadi, mengungkapkan rakernis dengan peserta Panwascam di 16 kecamatan se-Kabupaten Purworejo ini dimaksudkan untuk penggemblengan materi dan kinerja panwascam.

“Kegiatan ini juga untuk pemantapan teknis tugas-tugas panwascam yang nantinya mengawal proses pilkada Jateng 2018,” kata Rinto kepada koranbernas.id. (sol)