Pelantikan Gubernur DIY Harus “Temata”

272

KORANBERNAS.ID — Wakil Ketua DPRD DIY Arif Noor Hartanto menginginkan pelantikan Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X dan Wakil Gubernur DIY Paku Alam X masa jabatan 2017-2022 sesuai aturan yang berlaku.

Yaitu, Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 16 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.

“Sesuai aturan, pelantikan dilakukan di ibukota (Jakarta). Segala sesuatunya harus temata,” ujarnya kepada wartawan Jumat (29/09/2017) di DPRD DIY.

Dalam Pasal 5 ayat (1, 2) Pepres itu disebutkan, pelantikan gubernur dan wakil gubernur dilaksanakan di ibu kota negara, dihadiri oleh pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi.

Mestinya, kata Inung sapaan akrabnya, Pemerintah Pusat juga harus memberikan kepastian. Artinya, tidak menabrak aturan.

Sampai hari ini pun, DPRD DIY belum menerima pemberitahuan soal pelantikan yang dijadwalkan pada 10 Oktober 2017. “Dewan belum menerima pemberitahuan apapun,” tandasnya.

Menurut dia, masyarakat dan Pemerintah DIY harus bersikap realistis. Kalaupun kemudian ada keinginan pelantikan digelar di DIY maka harus mengedepankan kesahajaan.

Demikian pula, apabila ada semacam pesta rakyat besar-besaran pihaknya tetap memberikan dukungan karena hal itu penting untuk kebersamaan.

Hanya saja, jangan sampai masuk ke wilayah yang menghambur-hamburkan anggaran. (sol)