Pembahasan Raperda APBD Maraton

204
Bupati Kebumen HM Yahya Fuad ketika menandatangani dokumen Perda APBD Kabupaten Kebumen TA 2018 dari Ketua DPRD Kebumen H Cipto Waluyo, Kamis (30/11/2017) malam. (istimewa)

KORANBERNAS.ID — Rapat paripurna DPRD Kabupaten Kebumen, Kamis (30/11/2017) malam menyetujui Rancangan Peraturan Daerah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Raperda APBD) Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran (TA) 2018. Delapan fraksi dalam kata akhirnya menyatakan setuju raperda itu menjadi peraturan daerah. Hal ini membuktikan, pembahasan Raperda APBD TA 2018 paling pendek waktunya hanya 4 hari.

Rapat paripurna yang dipimpin Ketua DPRD Kabupaten Kebumen H Cipto Waluyo dan dihadiri Bupati Kebumen HM Yahya Fuad, berjalan lancar, meskipun di awal rapat terjadi keriuhan ketika sejumlah anggota DPRD Kebumen berbeda pendapat soal permintaan Ketua Fraksi PDI Perjuangan Probo Indartono yang meminta waktu 10 menit untuk berdiskusi dengan HM Yahya Fuad. Fraksi PDI Perjuangan tidak puas dengan jawaban eksekutif atas pemandangan umum fraksinya.

Dalam dokumen Perda APBD Kabupaten Kebumen TA 2018, jumlah rencana pendapatan sebesar Rp2.647 miliar lebih dan jumlah belanja mencapai Rp 2.810 miliar lebih. Sehingga ada defisit anggaran Rp 163,936 miliar lebih. Pendapatan terbanyak bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU) yang mencapai Rp 1.234 miliar lebih. Belanja paling banyak untuk belanja pegawai sebesar Rp 1.144 miliar.

Baca Juga :  Pohon Berdiameter Dua meter Melintang Jalan, Lalin Macet 1,5 Jam

Wakil Ketua DPRD Kabupaten Kebumen Miftaful Ulum kepada wartawan mengakui, sempitnya waktu yang ada untuk pembahasan mengakibatkan komisi komisi, fraksi fraksi, badan anggaran dan eksekutif harus bekerja maraton. Hal itu disebabkan mundurnya penyerahan Raperda DPRD TA 2018 dari eksekutif. Meskipun demikian DPRD Kebumen seoptimal mungkin, proses dan mekanisme pembahasan sama dengan pembahasan yang waktunya paling lama sebulan.

“Pembahasan sampai disetujui DPRD paling lambat 30 November 2017. Hak publik jika ada yang berpendapat pembahasan APBD kali ini kurang berkualitas,“ kata Miftaful Ulum yang didampingi Sekretaris DPRD Kebumen Siti Kharisah dan Kabag Humas DPRD Kebumen Suyanto.

Mepetnya waktu penyerahan dan pembahasan raperda ini, salah satunya disebabkan menurunnya DAU sampai Rp 100 miliar dibanding tahun angaran sebelumnya. Faktor lain setiap tahun anggaran ada perubahan aturan penyusunan APBD. Hal ini yang mengakibatkan penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) baru Oktober 2018.

Baca Juga :  Gempa Goncang Wilayah Sidomulyo

Dia mengakui, ada anggaran yang harus diperjuangkan DPRD Kebumen, ketika penyusunan KUA-PPAS. Salah satunya agar tidak kesenjangan tambahan penghasilan antara pejabat struktural dan staf aparatur sipil negara di Kebumen.

“Tunjangan tunjangan untuk DPRD Kebumen sudah selesai tahun ini, “ kata Miftaful Ulum. (yve)