Pemda DIY Peringkat Sembilan Keterbukaan Informasi Publik

199

KORANBERNAS.ID – Komisi Informasi (KI) Pusat menempatkan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) pada peringkat 9 nasional Keterbukaan Informasi Publik kategori Pemerintah Provinsi tahun 2017.

Pemeringkatan ini dilakukan oleh Komisi Informasi Pusat setelah melakukan monitoring dan evaluasi Badan Publik dalam berbagai kategori.

Adapun penyerahan penghargan untuk peringkat 1 sampai 3 semua kategori dilakukan Wakil Presiden Jusuf Kalla. Sedangkan peringkat 4-10 diserahkan Ketua KI Pusat, Tulus Subardjono, di Istana Wapres, Kamis (21/12/2017).

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) DIY, Roni Primanto Hari, menyampaikan penghargaan ini memotivasi Pemda dalam upaya mengimplementasikan UU Keterbukaan Informasi Publik.

“Masuknya kembali Pemda DIY dalam jajaran 10 besar nasional kategori Pemerintah Provinsi, menambah semangat dan motivasi kami dalam mengimplementasikan Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik, No 14 tahun 2008. Apalagi dua bulan lalu Komisi Informasi Daerah (KID) DIY juga mengapresiasi implementasi UU KIP ini dalam kategori Pemerintah Daerah,” ungkapnya.

Baca Juga :  Manasik Haji Dewasakan Iman

Roni mengatakan keberadaan KID banyak membantu, sehingga monitoring dan evaluasi (monev) tingkat DIY dapat diketahui kekurangannya, dengan begitu ada waktu untuk menyiapkan monev tingkat nasional.

Badan Publik di DIY lainnya yang memperoleh penghargaan KIP Pusat antara lain Universitas Gadjah Mada pada peringkat 60, Universitas Negeri Yogyakarta (peringkat 8) dari 85 Perguruan Tinggi Negeri.

Ketua KI Pusat, Tulus Subardjono, menyatakan dari hasil monev diketahui rata-rata keterbukaan informasi di Lembaga Negara & Lembaga Pemerintah Non Kementerian 87,82 persen.

Sedangkan Kementerian 86 persen Pemda Provinsi 81,33 persen, BUMN 76,18 persen, Perguruan Tinggi Negeri 73,31 persen, Lembaga Non Struktural 69,54 persen dan Partai Politik Nasional 30,01 persen.

Baca Juga :  Ini Saran Prof Sutaryo Terkait Aksi Teror Bedog

Dia menambahkan dengan nilai rata-rata seperti itu masih banyak yang harus dikerjakan dalam mengimplementasikan keterbukaan informasi di Badan Publik.

Adapun hasil lengkap pemeringkatan urutan 1-10 Badan Publik Perguruan Tinggi Negeri yaitu Universitas Brawijaya, Universitas Indonesia, ITB Bogor, Universitas Negeri Malang, Unpad Bandung, UGM, Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin, Universitas Negeri Yogyakarta (UNY), ITB Bandung dan Unsri Palembang.

Sedang untuk Pemerintah Provinsi adalah Kalimantan Barat, Jawa Tengah, Pemerintah Aceh, DKI Jakarta, Jawa Barat, NTB, Sumatera Selatan, Kalimantan Timur, DIY dan Sumatra Barat.

Badan Publik yang dimonitoring dan dievaluasi KI Pusat antara lain Perguruan Tinggi, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Lembaga Non Struktural, Lembaga Negara dan Lembaga Pemerintah Non Kementerian, Pemerintah Provinsi, Kementerian, serta Partai Politik Nasional. (sol)