Pemda DIY Perlu Tambah PPNS

176

KORANBERNAS.ID — Komisi A DPRD DIY mendorong agar penegakan peraturan daerah (perda) bisa berjalan dengan baik agar Jogja bisa tertib dan taat hukum.

Guna mendukung langkah penegakan perda, jumlah tenaga penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) perlu ditambah agar memenuhi kuota.

“Diklat PPNS perlu dikerjakan agar bisa membantu penegakan perda. Harapan kita perda yang telah ditetapkan bisa efektif, aturan bisa ditegakkan,” kata Eko Suwanto, Ketua Komisi A DPRD DIY,  Selasa (16/01/2018).

Saat rapat kerja dengan jajaran pejabat Satpol PP DIY dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DIY dibahas beberapa program  dari masing-masing dinas yang akan dikerjakan triwulan pertama tahun 2018.

Masalah tertib dan taat hukum disebutkan bagian dari amanat Peraturan Daerah No 2/2017 Tentang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat.

Sudah ada sepuluh tertib yang butuh dukungan penegakan hukum. Sedangkan BPBD agar melaksanakan program kegiatan secara hati-hati dan tepat waktu dan TAPD (Tim Anggaran Pemerintah Daerah) memberikan dokumen untuk pergub.

Baca Juga :  Pakar Pewarnaan Alam Thailand dan Taiwan Hadir di JIBB

Komisi A merekomendasikan perlunya dilakukan FGD (Focus Group Discussion) soal strategi penanggulangan bencana dengan fokus Desa Tanggap Bencana (Destana)  dan Kampung Tanggap Bencana (Katana), agar benar-benar terlatih.

Satpol PP agar konsisten berkomitmen kuat menjalankan penegakan perda. Termasuk mewujudkan amanat peraturan daerah  2/2017 terutama untuk penyediaan sepeda dan bus sekolah bagi siswa.

“Pemda harus konsisten melaksanakan Perda DIY Nomor 2/2017 utamanya di pasal 26 yaitu agar anak usia sekolah yang belum memiliki SIM tidak boleh berangkat dengan motor tapi menggunakan sepeda dan bisa memilih bus sekolah sebagai sarana transportasi publik andal. Prinsipnya kita komit mendukung Pemda wujudkan Jogja tertib dan taat hukum. Dengan Jogja yang aman dan tertib maka pembangunan akan lancar,” kata Eko Suwanto.

Kepala Satpol PP DIY,  GPBH Yudhaningrat, menyatakan terkait dengan program dalam triwulan pertama 2018, langkah tertib pendidikan dan tertib jalan jadi fokus yang akan dikerjakan.

Baca Juga :  Di Kecamatan Ini, Pengantin Baru Wajib Lepas Burung ke Alam Bebas

“Tertib pendidikan segera kita jalankan ke sekolah-sekolah, tertib trotoar lalu operasi anak jalanan dan gelandangan pengemis termasuk koordinasi dengan daerah perbatasan dengan DIY,” kata GBPH Yudhaningrat.

Sementara, terkait dengan langkah rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana Cempaka di Yogyakarta, ada kebutuhan mendesak bagi penanganan warga terdampak bencana di Jlagran Yogyakarta.

Guna mendorong keberlanjutan program,  diperlukan evaluasi bagi desa dan kelurahan yang sudah menjalankan pelatihan tangguh bencana.

Rapat kerja diikuti unsur pimpinan dan anggota komisi A DPRD DIY serta pejabat yang bermitra seperti Satpol PP DIY,  BPBD DIY,  Badan Kesbangpol,  Biro Hukum  Sekretariat Daerah,  Sekretariat DPRD DIY dan Biro Organisasi serta TAPD.

Bambang Chrisnadi, anggota Komisi A  menambahkan, dia sepakat ada evaluasi desa dan kelurahan tangguh bencana. Kebutuhan alat berat untuk penanganan bencana penting diberikan.

“Desa yang sudah dilatih kebencanaan butuh evaluasi,  apakah latihan sudah sesuai,” kata Bambang Chrisnadi. (sol)