Pemdes Tanggung Biaya Pengisian Kades

350
Deklarasi damai pengangkatan katdes di aula SMA 1 Karanganom Klaten beberapa waktu lalu. Biaya pengangkatan katdes ditanggung oleh pemerintah desa. (masal gurusinga/koranbernas.id)

KORANBERNAS.ID — Pengisian perangkat desa (katdes) di wilayah Kabupaten Klaten, Minggu (29/04/2018) ditentukan dalam proses seleksi.

Tim penguji dari dua perguruan tinggi yang ditunjuk yakni Universitas Widya Dharma Klaten dan Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta akan mengumumkan dua calon perolehan nilai tertinggi di masing-masing desa untuk diajukan menjadi calon yang akan dilantik.

Namun di tengah hiruk pikuk proses pengisian katdes di 374 desa itu ada persoalan serius yang dihadapi pemerintah desa. Persoalan itu adalah biaya yang harus ditanggung mengingat dana desa (DD) dan alokasi dana desa (ADD) belum cair hingga saat ini.

Asisten Sekda Bidang Pemerintahan Pemkab Klaten Dr Ronny Roekminto dalam deklarasi damai pengangkatan katdes di aula SMA 1 Karanganom Klaten menjelaskan, ada 7371 calon katdes yang telah mendaftarkan diri di 374 desa.

“Klaten terdiri dari 391 desa, 17 desa tidak mengadakan pengangkatan perangkat karena masih lengkap. Jumlah pendaftar 7.371 orang dengan 964 lowongan yang diperebutkan,” katanya beberapa waktu lalu.

Baca Juga :  Siklon Cempaka Luluhlantakkan 21 Kabupaten/Kota

Yang menarik dalam pengangkatan katdes tahun ini yakni pendaftar tidak harus warga Klaten. Pendaftar dari daerah manapun boleh melamar karena persyaratan menyebutkan bahwa pendaftar adalah warga negara Indonesia (WNI).

Dengan persyaratan biaya seleksi seorang peserta Rp 400 ribu yang harus ditanggung pemerintah desa masing-masing maka dapat dibayangkan berapa besar biaya yang harus ditanggung pemdes. Artinya semakin banyak pendaftar akan semakin besar biaya yang harus ditanggung desa.

Desa Solodiran Kecamatan Manisrenggo misalnya. Di sana ada dua formasi yang lowong dengan pendaftar 25 orang. Untuk menanggulangi biaya seleksi katdes diambil dari pos dana cadangan desa.

“Dana cadangan desa ada Rp 20 juta. Kami ambil dari pos itu dulu sambil menunggu cair ADD 2018,” kata Aryanta Sigit Suwanta SE, Kepala Desa Solodiran.

Senada diungkapkan Kades Sajen Kecamatan Trucuk Agus Yuliantoro. Kepada koranbernas.id, dia mengatakan desa masih punya dana untuk pengangkatan katdes. “Dana kami ada. Berapa yang dibutuhkan TP3D ya kami keluarkan,” ujarnya.

Baca Juga :  Longsor Menimbun Rel KA di Delapan Titik

Kepala Desa Nganjat Kecamatan Polanharjo Pandu Sujatmoko, SE menjelaskan segala biaya terkait pengangkatan katdes diambil dari pendapatan asli desa (PAD). “PAD kami ada dari sektor pertanian dan perikanan,” tuturnya.

Yang menarik terjadi di wilayah Kecamatan Delanggu yang terdiri dari 16 desa. Di sana ada kesepakatan antara masing-masing calon bahwa kekurangan biaya proses pengangkatan akan ditanggung oleh calon yang dilantik.

“Kesepakatan seperti itu. Desa ada dana sekian. Kekurangannya akan ditanggung calon yang akan dilantik,” kata Ketua Paguyuban Kepala Desa Kecamatan Delanggu yang juga Kades Gatak , H Walino.

Di Desa Pogung Kecamatan Cawas, biaya pengangkatan katdes ditanggung bersama antara pemdes dengan pihak ketiga yang tidak mengikat.

Menurut penuturan tokoh masyarakat, pemdes akan mengalokasikan dana Rp 7 juta dan kekurangannya dari pihak ketiga. (sol)