Pemerintah Ubah Formulasi Distribusi Dana Desa

210
Fasilitas Warung Kuliner Desa Ngawen Magelang saat ditinjau Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Eko Putro Sandjojo, Sabtu (16/12/2017). (istimewa)

KORANBERNAS.ID — Pemerintah melakukan perubahan formulasi distribusi Dana Desa. Ini dilakukan sebagai bentuk antisipasi dini terhadap indikasi terjadinya pelambatan ekonomi di masyarakat. Perubahan tersebut rencananya diberlakukan mulai tahun depan.

“Jika sebelumnya faktor pemerataan sangat dominan sebagai pertimbangan pengalokasian dana desa kini sedikit berkurang karena kami mempertimbangkan angka kemiskinan desa,” ujar Eko Putro Sandjojo, Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.

Kepada wartawan di sela-sela acara Diseminasi Dana Desa Optimalisasi Dana Desa dalam Mendukung Pemberdayaan Masyarakat dan Perekonomian Desa di Desa Ngawen Kecamatan Muntilan Kabupaten Magelang, Sabtu (16/12/2017), dia menjelaskan dalam distribusi dana desa pemerintah selalu mempertimbangkan beberapa aspek.

Di antaranya aspek pemerataan, jumlah penduduk desa, angka kemiskinan desa, luas wilayah desa, tingkat kesulitan geografis desa hingga aspek status desa.

Selama ini pesentase aspek pemerataan dipatok pada angka 90 persen sebagai faktor pertimbangan utama distribusi dana tersebut. Tahun ini persentase aspek pemerataan diturunkan di angka 77 persen, sedangkan pertimbangan angka kemiskinan desa ditingkatkan.

“Jadi nanti bisa saja di desa angka kemiskinannya relatif tinggi mendapatkan alokasi dana desa lebih besar daripada desa yang angka kemiskinannya relatif rendah,” ungkapnya.

Selain mengubah formulasi, lanjut Menteri Eko, pemerintah juga mengintensifkan program padat karya dari dana desa mulai tahun 2018. Nantinya ada 30 persen dana desa dialokasikan untuk program padat karya.

Adapun hitungannya, apabila ada Rp 60 triliun alokasi dana desa maka Rp 18 triliun digunakan untuk membiayai program padat karya. Dana sebesar itu diproyeksikan akan menciptakan 5 hingga 6,6 juta tenaga kerja.

Baca Juga :  KID Hentikan Sengketa Informasi Bandara

Selanjutnya, para tenaga kerja ini akan diproyeksikan terlibat dalam berbagai proyek yang dibiaya dana desa, seperti pembuatan infrastruktur dasar hingga pengembangan empat program prioritas.

Lebih jauh menteri berlatar pengusaha ini mengatakan berbagai perubahan pengelolaan dana desa diharapkan mampu menjaga daya beli di kalangan warga desa.

Menurut dia, seiiring penurunan harga komoditas dunia, terjadi pelemahan ekonomi di berbagai bidang. Kondisi ini juga mempengaruhi warga desa. Hanya saja dampak pelambatan ekonomi dunia ini di Indonesia dapat diantisipasi dengan baik yang dibuktikan dengan tidak adanya peningkatan angka kemiskinan di kawasan perdesaan.

“Bahkan berdasarkan survei BPS angka kemiskinan di kawasan perdesaan mengalami penurunan walaupun angkanya relatif kecil,” kata dia.

Hadir dalam kegiatan ini Menteri Keuangan Sri Mulyani, Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo serta pejabat Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Tengah. Hadir pula ratusan kepala desa, pengelola Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) dan warga sekitar lokasi acara.

 Tidak sama

Menteri Keuangan, Sri Mulyani, menambahkan mulai tahun 2018 perolehan masing-masing desa untuk alokasi dana desa tidak akan sama. Desa yang lebih tertinggal dan masyarakat miskinnya lebih banyak, akan mendapat anggaran lebih banyak pula.

“Tujuannya agar 10,6 persen yang tergolong masyarakat miskin, akan berkurang di bawah 10 persen dan mendekati 9 persen,” katanya.

Menurut dia, dalam kurun waktu empat tahun angka kemiskinan tidak menurun cepat, dan masih stagnan. “Uang itu satu faktor, tapi kepemimpinan dan organisasi adalah faktor penting yang tetap harus ada di desa-desa,” kata dia.

Baca Juga :  RSUD Wates Sandang Predikat Bebas Korupsi

Setiap tahun masing-masing desa akan menerima Rp 800 juta sampai Rp 3,5 milar. “Tadi saya sama Pak Menteri Desa ke Desa Ngawen, ingin menumbuhkan desa wisata dan menopang tujuan itu. Masing-masing desa punya keunikan sendiri. Belajarlah dari desa yang sudah berhasil,” ujarnya.

Sebelumnya, Mendes PDTT Eko Putro Sandjojo dan Menkeu Sri Mulyani mengunjungi Desa’SMart di Desa Ngawen Kecamatan Muntilan Magelang, serta meninjau Warung Kuliner Desa Ngawen yang dibangun menggunakan dana desa sebesar Rp 130 juta. Pembangunannya dilakukan secara swakelola melibatkan 8-10 pekerja dari masyarakat lokal.

Warung Kuliner ini dibangun dengan tujuan sebagai tempat kuliner wisatawan yang berkunjung ke Candi Ngawen. Usai meninjau pintu air irigasi, rombongan kemudian berkeliling menikmati susana desa dengan menggunakan andong.

Jumlah desa di Magelang sebanyak 376, khusus Desa Ngawen sendiri, memperoleh alokasi dana desa Rp 776,180 juta. Berdasarkan data, angka kemiskinan di Magelang tercatat 12,69 persen tersebar di 56 desa dan  5 Kecamatan.

“Saya dengan Bu Menteri tadi sudah keliling desa. Konsep sudah terintegrasi antarkementerian. Orientasi lokus diharapkan bisa memberikan efek. Tadi saya juga melihat homestay Borobudur yang merupakan  pengelola kawasan Borobudur, nanti bisa diintegrasikan dengan BUMDes. Saat ini ada sekitar 22 ribu BUMDes namun kurang matang, kita matangkan dengan PT Mitra BUMDes Nusantara,” kata Menteri Eko.

Mengenai pengawasan dana desa, dia menyampaikan kades, bupati, polisi, kejaksaan dan inspektorat daerah harus barengan melakukan audit. “Jangan nanti kades hanya melayani yang mengaudit saja, jangan seperti itu,” tandasnya. (sol)