Pemesanan Barang Melalui “E-Purchasing” Terus Meningkat

93
Brando Lubis dan Ariefsam menenteng laptop terbaru yang mengusung teknologi pendukung kinerja pengguna dari kalangan enterprise. (istimewa)

KORANBERNAS.ID—Pengadaan barang dari banyak instansi pemerintah yang dilakukan melalui e purchasing terus mengalami peningkatan. Sederhana, tidak repot dan jauh lebih aman dari resiko dipersalahkan oleh pihak pengawas menjadi alasan utama makin giatnya bagian pengadaan dari instansi-instansi pemerintah memilih e katalog.

Ditemui disela-sela Seminar dan Talkshow “Proses Belanja Efisien Melalui E-Purchasing E-Katalog LKPP”, Staf Admin Sistem Elektronik Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Pemprov DIY, Endang Dwi Ratnasari mengakui, pemesanan dan pengadaan barang melalui e-katalog terus mengalami pertumbuhan.

“Kami tidak perlu repot memilih speck, membandingkan harga dan lain sebagainya. Kita tinggal buka internet, semua informasi sudah tersedia. Ada spesifikasi yang jelas, harga yang pasti. Kita tidak perlu keluar kantor dan keluar masuk toko untuk proses pengadaan barang. Malah harganya juga bersaing dan kerap lebih murah ketimbang kita melakukan belanja langsung,” kata Endang, Senin (06/08/2018).

Nur Iswanto Kasub Pengelolaan Sistem Informasi Bagian Layanan Pengadaan Pemkot Yogyakarta mengakui, adanya kecenderungan instansi pemerintah makin memilih sistem online untuk proses pengadaan barang. Terutama untuk item-item produk yang terkait dengan elektronik dan bahkan mobil dinas.

Diantaranya unit komputer, berbagai macam kebutuhan refill, peralatan kantor, bahkan almari ataupun filing cabinet.

“Di Kota, proses pengadaan dengan memanfaatkan e-katalog sudah menjangkau sampai kecamatan dan puskesmas. Tapi memang masih ada beberapa kendala. Seperti misalnya untuk pengadaan AC, kita masih harus mencari penyedia jasa pemasangan. Karena supplier untuk AC secara online tidak  melayani pemasangan. Faktor SDM, juga masih sering menjadi kendala. Terutama saat terjadi rotasi pegawai, pegawai yang baru belum tentu langsung dapat mengawal proses pengadaan online,” katanya.

Baca Juga :  Ternyata, 70 Persen Rumah Relokasi Belum Siap

Sebagaimana diketahui, di era pemerintahan Presiden Joko Widodo, berbagai kebijakan baru untuk peningkatan layanan pemerintahan berbasis teknologi terus digalakkan. Salah satunya, pemerintah telah mendorong gagasan baru dalam aturan pengadaan barang dengan mendorong setiap sektor pemerintahan untuk melaksanakan pembelian dengan e-pPurchasing yang akan meningkatkan transparansi dalam proses pengadaan barang.

Terkait kebijakan ini, Premmiere.co.id salah satu dari 27 penyedia barang di e-katalog, rutin menggelar sosialisasi ke berbagai kota di Indonesia. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan perbaikan dalam pengelolaan keuangan negara melalui proses pengadaan yang dilaksanakan pemerintah daerah dengan menggunakan teknologi informasi dan transaksi elektronik atau katalog LKPP.

“Kami menyambut baik dicanangkannya Perpres No. 16 tahun 2018. Pemerintah mendorong proses pengadaan barang berbasis teknologi. Hal ini dapat meningkatkan efisiensi kinerja instansi terkait, dan menciptakan transparansi bagi semua pihak,” kata Ariefsam Marketing Communication Premmiere.co.id.

Tahun ini merupakan penyelenggaraan sosialisasi yang kedua. Melihat antusiasme peserta yang notabene adalah instansi-instansi pemerintah, sosialisasi akan terus dilakukan ke depannya.

“Pada program periode kedua ini, kegiatan sosialisasi dan pelatihan dilaksanakan di 30 kota. Untuk program sosialisasi, diselenggarakan di  Padang, Surabaya, Sampang Madura, Kediri, Malang, Balikpapan, Samarinda, Bandar Lampung, Jakarta, Palembang, Bandung, Tangerang, Serang, Denpasar, Bantul, Semarang, Tegal, Medan, Aceh. Sedangkan program pelatihan penggunaan e-katalog diadakan di Bangli, Buleleng, Yogyakarta, Kudus, Wonosobo, Purwokerto, Solo, Kutai Barat, Musi Banyuasin, Kab Pali dan Banyuwangi. Di Bali, peserta tahun ini melonjak mencapai lebih dari 500 orang,” katanya.

Baca Juga :  Prabowo Ziarah ke Makam Raja

Kebijakan pemerintah untuk memanfaatkan kanal online dalam proses pengadaan, juga mendorong kalangan industri untuk mendesain produk yang memenuhi spesifikasi bagi korporat. Salah satunya adalah yang dilakukan AMD.

Produsen prosesor kelas dunia ini mendesain produk untuk enterprise yang menampilkan komputer notebook dan PC antara lain Lenovo dan HP yang telah menggunakan prosesor AMD RyzenTM PRO.

Business Development Manager AMD, Brando Lubis mengungkapkan, didasari dengan arsitektur AMD “Zen” core, prosesor Ryzen PRO dirancang terutama untuk sektor enterprise dan public. Teknologi AMD GuardMI memungkinkan keamanan silicon-level mutakhir mulai dari power-on hingga power-off yang membantu melindungi terhadap ancaman yang jumlahnya terus bertambah.

Prosesor Ryzen PRO juga didesain untuk kualitas dan keandalan tingkat komersial untuk menjamin umur panjang platform agar siap untuk melakukan komputasi di masa depan.

Produk ini memiliki kemampuan sistem pengaturan standar berbasis DASH yang memampukan akses cepat dan mudah dari jarak jauh.

“Ini akan memudahkan IT Manager dalam mengontrol seluruh unit computer yang diinginkan,” katanya.

Pengembangan ini, kata Lubis, menandai langkah AMD dalam menggarap komersial dan memperluas pasar garap.

“Kami siap layani pasar komersial di Indonesia. Dulu AMD tahunya fokus ke mahasiswa, gamers, dan  penjualan komputer komponen saja. Tapi sekarang tidak. Kami bisa garap pasar komersial dengan 3 tahun warranty. Teknolog kami juga memungkinkan pengamanan data karena fitur enkripsi,” tandasnya.(SM)