Pemilik Toko Ingin Malioboro Setiap Hari tanpa PKL

165
Pawai kesenian di Jalan Malioboro Selasa Wage (07/08/2018). (sholihul hadi/koranbernas.id)

KORANBERNAS.ID – Siang itu, Selasa Wage 26 September 2017, terpaan sinar matahari membuat udara terasa gerah. Keringat yang mengalir merekatkan kain baju makin terasa lengket di kulit.

Dengan langkah pasti, Gubernur DIY Sri Sulltan Hamengku Buwono X  menyusuri Jalan Malioboro. Dari Kompleks Kepatihan Kantor Gubernur DIY, Sultan bersama jajarannya serta Walikota Yogyakarta Haryadi Suyuti, mengamati langsung suasana Malioboro tanpa PKL.

Sampai di bawah pohon beringin depan Istana Negara Gedung Agung, Sultan bertutur soal pentingnya menjaga kebersihan Malioboro setelah menjadi pedestrian, nantinya.

Apabila ada ruang-ruang kosong maka perlu diisi dengan gelaran event serupa festival atau aktivitas seni tradisional yang mampu menarik wisatawan datang.

Hampir satu tahun sejak berlakunya aturan Malioboro bebas dari segala bentuk aktivitas Pedagang Kaki Lima (PKL) setiap 35 hari sekali (selapan) pada Selasa Wage, kebijakan Pemerintah Kota (Pemkot) Yogyakarta itu ibarat embusan angin segar.

Kini, Selasa Wage menjadi hari yang ditunggu-tunggu oleh masyarakat maupun wisatawan. Tidak terkecuali, para pemilik toko di kawasan wisata belanja itu pun merasakan kegembiraan. Selasa (07/08/2018), omzet mereka meningkat luar biasa.

Di hari biasa, suasana yang lengang itu sulit terjadi, mengingat antara PKL dan Malioboro seperti tidak bisa dipisahkan. Semua orang bisa merasakan nikmatnya suasana Malioboro yang nyaman.

Baca Juga :  Eksekutif Belum Rampungkan Penyusunan RAPBD 2018

Bahkan para pemilik toko menginginkan agar setiap hari Malioboro tanpa PKL dan mereka ternyata sudah melangkah lebih jauh.

Beberapa hari menjelang HUT Kemerdekaan RI, gugatan PTUN melayang ke Walikota Yogyakarta dan Dinas Pariwisata dalam hal ini UPT (Unit Pelaksana Teknis) Malioboro.

“Harapan kami, suara kami ini didengar dan Agustus ini kami sudah PTUN-kan Walikota dan Dinas Pariwisata atau UPT Malioboro, agar aturan-aturan yang sudah ada dijalankan,” ungkap Budi Susilo mewakili para pemilik toko di Malioboro.

Bersama rekannya di antaranya Candra, Tunggono, Buntoro, dia menyampaikan langkah hukum melalui PTUN terpaksa ditempuh. Sebelum itu, pihaknya bersama Kesbangpol sudah ke Ombudsman RI.

Hasilnya? ”Belum ada tindakan yang dilakukan. Semoga suara-suara kami dapat terdengar di mana-mana,” kata Budi saat menyampaikan aspirasinya ke DPRD DIY dan diterima Wakil Ketua DPRD DIY, Rany Widayati.

Di kantor DPRD DIY yang juga berada di kawasan Jalan Malioboro itu, para pemilik lahan dan toko tersebut ingin kepentingannya dapat diakomodir.

“Karena bagaimana pun kami selaku pembayar pajak ikut serta dalam pembangunan DIY ini. Pemda DIY agar memberi perhatian kami sebagai bagian dari masyarakat Kota Yogyakarta,” ungkapnya.

Sebetulnya, lanjut dia,  PKL yang selama ini ada di Malioboro menempati lahan toko. “Itu kan tanah milik toko. Kalau memang Pemkot Yogyakarta mengizinkan dengan alasan untuk kepentingan perut, ya kami pemilik toko ini mau jadi PKL. Tokonya mau saya tutup jadi gudang, Wong kami membayar pajak segala macem,” papar Budi.

Baca Juga :  Temanggung Mencari Atlet Voli Potensial

Dia berharap jeritan hati para pemilik toko didengar Gubernur DIY dan Walikota Yogyakarta. “Kalau tidak, kasihan pemilik toko. Banyak sekali karyawan yang nganggur dan banyak yang di-PHK,” tambahnya.

Tunggono menambahkan, sebaiknya Malioboro dikembalikan seperti era tahun 1975. Artinya, kawasan itu betul-betul dikhususkan hanya untuk pejalan kaki.

Harapan serupa disampaikan Candra. Prinsipnya dia ingin pemerintah memberikan perhatian. “Kita diberi kesempatan bayar pajak yang memang seharusnya harus dibayar,”  ujarnya.

Bukan sebaliknya, sudah bayar pajak namun mereka merasa tidak dilindungi oleh pemerintah. Pendapatan yang seharusnya masuk ke pemilik toko jatuh ke tangan PKL yang berada persis di depan toko mereka.

Malioboro, sepenggal jalan yang tidak pernah tidur itu memang menghidupi banyak orang, tidak hanya PKL tetapi juga karyawan toko.

“Kami sudah memberhentikan 40 karyawan, masing-masing punya anak dua atau tiga. Kami minta tolong pemerintah memperhatikan bukan hanya saya tapi juga karyawan di tempat kita,” kata Candra. (sol)