Pemilu 2019 Catatan Baru Sejarah Indonesia

135
Ketua Komisi A DPRD DIY, Eko Suwanto, memimpin diskusi di DPRD DIY, Jumat (13/07/2018). (sholihul hadi/koranbernas.id)

KORANBERNAS.ID – Pemilihan umum (pemilu) serentak yang dijadwalkan digelar 17 April 2019 mungkin akan menjadi catatan baru sejarah perpolitikan negeri ini. Sejak Indonesia berdiri, baru pertama kalinya pemilu presiden dan pemilu legislatif diselenggarakan bersamaan.

Hal itu terungkap dalam Forum Diskusi Bidang Pemerintahan Strategi Mewujudkan Pemilu 2019 yang Jujur, Adil, Bermartabat dan Berbudaya, Jumat (13/07/2018), di Aula Lantai Dua DPRD DIY. Adapun narasumber Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) DIY Hamdan Kurniawan dan Ketua Bawaslu DIY Bagus Sarwono.

“Dalam sejarah Indonesia belum pernah, di Jerman juga belum ada pemilu bareng-bareng,” ungkap Eko Suwanto, Ketua Komisi A DPRD DIY yang memimpin jalannya diskusi tersebut didampingi wakilnya, Sukarman.

Baca Juga :  Gara-gara Pasir, Jembatan Luk Ulo Terancam Ambrol

Terlepas dari itu, menurut Eko Suwanto, Pemilu 2019 merupakan momentum bagi rakyat mewujudkan kedaulatannya untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden serta, DPR RI, DPD RI, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota.

Suasana diskusi tentang Pemilu di DPRD DIY. (sholihul hadi/koranbernas.id)

Anggota DPRD DIY dari Fraksi PDI Perjuangan dapil Kota Yogyakarta ini menegaskan pentingnya komitmen bersama untuk melawan segala bentuk politik uang atau money poltics.

“Kita berkomitmen menolak dan melawan money politics. Kita rekomendasikan Bawaslu untuk tegas. Kita harapkan juga masyarakat untuk bersama sama berjuang melawan money politics,” kata dia.

Dia merekomendasikan KPU mewujudkan daftar pemilih tetap (DPT) yang benar dan akurat dengan prinsip menghormati kedaulatan dan hak konstitusi warga negara yang dalam menggunakan hak pilihnya.

Baca Juga :  Bila Para Napi Dilatih Bertani

Dalam paparannya, Hamdan Kurniawan menyampaikan pentingnya regulasi. Selaku penyelenggara pihaknya berpatokan dengan UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

Dia sepakat, pemilih tidak boleh terganjal oleh persoalan administrasi. Sebab pemilih adalah pemilik kedaulatan sesungguhnya.

Sedangkan Bagus Sarwono memaparkan mengenai strategi mewujudkan Pemilu 2019 yang berintegritas. Ini karena pemilu merupakan kompetisi politik yang rentan terjadinya pelanggaran sehingga berpotensi mengganggu integritas pemilu itu sendiri.

Soal politik uang, dia mengakui pembuktiannya memang tidak mudah, sebab salah satu syaratnya adalah terjadi secara masif. (sol)