Pemkab Kebumen Rugi Miliaran Rupiah dari Area Tambak Udang

1945
Tambak udang ilegal yang berada di garis sempadan pantai dan di gumuk pasir di Petanahan. (nanang w hartono/koranbernas.id)

KORANBERNAS.ID–Usaha tambak udang di pesisir selatan Kabupaten Kebumen yang berkembang selama 3 tahun terakhir ini, ternyata belum memberikan pemasukan bagi Pemerintah Kabupaten Kebumen. Dari 72 hektar areal usaha tambak udang, baru 6 hektar yang mengantongi Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP).  Hal ini mengakibatkan miliaran rupiah potensi pendapatan asli daerah (PAD) Kabupaten belum terpungut.

Usaha tambak yang  berkembang pesat di Kecamatan Klirong, Petanahan dan Puring, menurut Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kebumen Laode Hasan dan   Kepala Bidang Perikanan Budi Daya pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kebumen,  Budiyono, diakui sebagian besar belum punya SIUP. Status tanah tempat usaha  sebagai tanah negara yang belum bersertifikat, menjadi masalah Pemkab Kebumen, jika memungut retribusi sewa lahan.

Baca Juga :  Nekat Merokok di Tempat Ini Denda Rp 500 Ribu

Bupati Kebumen HM Yahya Fuad menurut Laode Hasan memandang ada potensi  pendapatan yang cukup besar, pada usaha tambak udang itu. Pemkab Kebumen belum memungut retribusi sewa lahan. Untuk itu, Pemkab berinisiatif menerbitkan sertifikat untuk tanah negara yang digunakan untuk tambak udang oleh masyarakat.

“Sudah kita mulai dari Desa Tanggulangin (Klirong ) dan Desa Tegalretno (Petanahan),” katanya.

Jika sertifikasi tanah negara selesai, tentu tidak semua tambak udang yang ada sekarang diberi SIUP.  Izin hanya diberikan kepada pengusaha tambak, yang peruntukan lahannya untuk perikanan, tidak berada di gumuk pasir, serta tidak berada di daerah sempandan pantai dan sungai. Daerah sempadan pantai, pada radius 100 meter dari air pasang tertinggi .

Baca Juga :  Garis Polisi Masih Terpasang di Lokasi Pasar yang Terbakar

Budiyono menambahkan, berdasarkan pengalaman yang sudah berjalan, retribusi  sewa lahan besarnya Rp 1500 per meter persegi per tahun.  Jika luas tambak udang mencapai 72 hektar, diasumsikan retribusi sewa lahan mencapai Rp 1 miliar lebih setahun. Itu pun  jika semua tambak udang  diluar garis sempadan pantai dan di luar gumuk pasir. (SM)