Pemkab Klaten akan Bongkar Rumah di Atas Saluran

105
Bangunan milik keluarga Danan yang berdiri di atas saluran di depan Pasar Jeblok Kecamatan Karanganom. Pemilik rumah di-deadline 11 hari untuk dan membongkarnya. (masal gurusinga/koranbernas.id)

KORANBERNAS.ID — Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Klaten memberikan tenggat waktu bagi pemilik rumah di atas saluran depan Pasar Jeblok Kecamatan Karanganom untuk segera pindah. Ini karena, bangunan yang didirikan di atas saluran tersebut melanggar undang-undang dan harus dibongkar.

Deadline selama 11 hari terhitung Selasa (03/04/2018) tersebut terungkap dalam rapat di Kantor Satpol PP Jalan Pemuda Selatan.

Hadir dalam rapat tersebut perwakilan Dinas Perdagangan Koperasi dan UMKM, Bidang Sumber Daya Air  DPU Penataan Ruang, Muspika Karanganom, Pemerintah Desa Jeblok, Bagian Hukum dan Dinas Perhubungan.

“Intinya pemilik rumah dalam hal ini keluarga Danan diminta mengosongkan rumah paling lambat sebelas hari,” kata Triyanto S Pd, Kepala UPTD Pasar wilayah Jatinom Dinas Perdagangan Koperasi dan UMKM.

Triyanto yang hadir langsung dalam rapat tersebut menambahkan setelah rapat tentu akan disusul peringatan pertama, kedua dan ketiga.

Baca Juga :  Stipram Resmi Miliki Satmabhara

“Jika sampai sebelas hari tidak diindahkan oleh pemilik rumah tentu diambil langkah oleh Satpol PP untuk mengeksekusi,” jelasnya.

Di tempat terpisah Kepala Desa Jeblok Hendry Prakoso yang hadir dalam rapat di Kantor Satpol PP menyatakan benar adanya deadline 11 hari untuk adiknya Danan agar segera mengosongkan rumahnya.

“Tadi hasil rapatnya seperti itu (pindah). Sebab bangunan di atas saluran tidak boleh,” ujarnya.

Sebenarnya di wilayah Desa Jeblok khususnya di pinggir Jalan Klaten-Ponggok ada beberapa rumah yang dibangun di atas saluran. Anehnya, ada rumah yang sudah punya sertifikat dan ada yang tidak.

Terkait rencana eksekusi rumah adiknya, dia juga bertanya-tanya mengapa tidak semua rumah di atas saluran diberikan teguran.

“Jadi rumah yang di atas saluran itu ada belasan. Ada yang sudah punya sertifikat. Selain itu ada juga pemilik rumah yang tidak terima teguran sama sekali. Kok bisa ya?” kata Hendry dengan nada bertanya.

Baca Juga :  Lomba Poskamling Ciptakan Keamanan

Munculnya permasalahan ini terjadi ketika Pemkab Klaten bermaksud membangun Pasar Jeblok pada 2017. Saat itu, Dinas Perdagangan Koperasi dan UMKM melakukan sosialisasi pembangunan pasar kepada pedagang termasuk pemilik dua bangunan di depan pasar.

Dua pemilik bangunan yang berdiri di atas saluran di depan Pasar Jeblok adalah keluarga Danan dan keluarga Srikandeg.

Pemkab Klaten melalui Dinas Perdagangan Koperasi dan UMKM telah memberikan opsi berupa kompensasi kios kepada kedua pemilik bangunan namun hanya keluarga Srikandeg saja yang menerima kompensasi kios.

Sedangkan keluarga Danan menolak menerima kompensasi dan memilih tetap bertahan di bangunan miliknya yang didirikan tahun 1969 itu. (sol)