Pemkab Temanggung Dinilai Gagal Urus Pertanian

283
Ketua DPRD Subhan Bazari menyerahkan rekomendasi LKPJ AMJ Bupati kepada Pjs Bupati Sudaryanto. (Endri Yarsana/koranbernas.id)

KORANBERNAS.ID—Pemkab Temanggung, dinilai gagal mengurus sektor pertanian. Hal itu dapat dilihat  kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB belum tercapai. Justru bergeser ke sektor industri.

Nilai tukar petani stagnan pada angka 102 dalam kurun waktu 5 tahun. Inovasi dalam penggunaan teknologi pertanian modern belum terlaksana. Selain itu produktifitas unggulan kopi belum maksimal, baru mencapai Kopi Robusta 48 persen dan Kopi Arabika 59 persen.

Disisi lain, ketergantungan terhadap pupuk  anargonik masih sangat tinggi, sehingga tidak ramah lingkungan. Oleh karena itu direkomendasikan agar Pemerintah Kabupaten serius menerapkan teknologi tepat guna. Selain itu mengoptimalkan peran PPL dalam melakukan penyuluhan terhadap penggunaan pupuk organik dan dampak penggunaan pupuk organik.

Demikian antara lain kesimpulan pembahasan DPRD Temanggung terkait Rapat Paripurna dengan agenda Penyampaian Rekomendasi DPRD Kabupaten Temanggung terhadap laporan keterangan pertanggungjawaban akhir masa jabatan Bupati Temanggung  tahun 2013–2018.

Rapat dipimpin ketua DPRD Subhan Bazari didampingi para Wakil Ketua Dewan, dihadiri PJs Bupati Sudaryanto dan pejabat lain.

Pelapor Panitia khusus Erda Wahyudi   menjelaskan, pansus  telah bekerja marathon  guna membahas  LKPJ akhir masa jabatan Bupati Temanggung  tahun 2013–2018. Setelah melalui pembahasan  yang dilakukan secara intensif bersama ekskutif, akhirnya memberikan rekomendasi diantaranya untuk urusan  pemerintahan bidang pertanian yang dinilai belum berhasil .

Selain pertanian, bidang peternakan juga mendapat kritikan tajam. Populasi ternak dinilai belum mencapai angka yang ideal sebagaimana yang diharapkan. Oleh karena itu perlu mendorong peningkatan populasi ternak melalui pengadaan bibit unggul, pembatasan penyembelihan ternak betina, peningkatan kesehatan ternak dan pengawasan terhadap pemerintah.

Hal lain yang disoroti dewan yakni  pembangunan Jalan Lingkar Parakan tidak terlaksana. Untuk itu, Dewan meminta agar proyek ini dan pembangunan Jalan Lingkar Temanggung menjadi prioritas RPJMD yang akan datang.

Untuk keberadaan Laboraturium Tembakau juga belum maksimal.

“Untuk tunjangan sertifikasi tenaga pendidik belum berdampak pada peningkatan kualitas pendidikan. Berkait hal itu kita merekomendasikan perlu adanya  peningkatan pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap profesinalisme  kinerja tenaga pendidik penerima sertifikasi,”ujar Erda.

Sedang Penjabat Sementara Bupati  Sudaryanto  dalam sambutannya mengatakan, LKPj AMJ Bupati tahun 2013 – 2018 memiliki peran yang sangat penting dan strategis karena berguna untuk mengukur dan mengevaluasi kinerja penyelenggaraan  pemerintahan daerah.

Selain itu juga sebagai pijakan bagi perbaikan perencanaan serta pelaksanaan  program dan kegiatan dimasa mendatang.

Dia menambahkan, LKPJ AMJ juga sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban dan perwujudan dari azas keterbukaan atas keseluruhan kinerja yang telah dilakukan selama 5 tahun.

“Selaku Pjs Bupati menyampaikan penghargaan dan apresiasi yang tinggi  kepada Pansus DPRD yang telah membahas  Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Akhir Masa Jabatan Bupati Temanggung tahun 2013-2018. Atas saran , kritikan dan masukan panitia khusus yang dituangkan dalam rekomendasi  tentu menjadi hal yang sangat penting untuk perbaikan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan ke depan,”tandasnya. (SM)