Penambang Pasir Unjuk Rasa di DPRD DIY

Menolak Penggunaan Alat Berat yang Merusak Lingkungan

126
Penambang pasir tradisional dari Kulonprogo saat berunjuk di DPRD DIY, Rabu (12/09/2018). (sholihul hadi/koranbernas.id)

KORANBERNAS.ID — Ratusan warga dan penambang pasir tradisional dari Desa Banaran Kecamatan Galur Kulonprogo, Rabu (12/09/2018), berunjuk rasa di DPRD DIY.

Mereka menolak penggunaan alat-alat berat penambangan pasir yang dipakai oleh KUBE Sido Maju. Selain merusak lingkungan, sejumlah daerah juga mengalami kekeringan dan darurat air, di antaranya Dusun Jati Desa Banaran.

Tidak hanya membawa spanduk dan poster-poster, warga serta penambang pasir itu juga didampingi tim dari Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Pandawa (LKBH Pandawa). Terlihat pula sejumlah mahasiswa bergabung dalam unjuk rasa tersebut.

Perwakilan warga, Endro Purnomo, mengatakan aktivitas penambangan pasir menggunakan alat-alat berat membunuh mata pencaharian para penambang pasir tradisional maupun masyarakat sekitar Sungai Progo.

Dia mengatakan, penambangan pasir yang dilakukan KUBE Sido Maju pada awalnya mengantongi izin di wilayah Dusun Kujon Kidul Desa Kranggan Galur.

Ini berdasarkan keputusan Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu DIY (KP2TSP) Nomor 545/1815/KP2TSP/2017 tentang Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Mineral bukan Logam dan Batuan Komoditas Pasir dan Batu atas nama KUBE Sido Maju.

Baca Juga :  Elit Politik Berebut Suara Milenial

Direktur LKBH Pandawa, Thomas Nur Ana Edi Dharma SH, menambahkan pada praktiknya, izin yang diperoleh KUBE tersebut melampaui batas kewenangan, dengan mencoba melakukan penambangan di wilayah Dusun Jati Desa Banaran Galur.

“Akibat penambangan tersebut masyarakat merasakan dampak buruk. Sumber mata air kering, terjadi abrasi dan lahan pertanian menjadi tidak produktif,” kata dia.

Anggota DPRD DIY Cheng Wendryanto menerima pengunjuk rasa. (sholihul hadi/koranbernas.id)

Seharusnya pemerintah daerah harus turun tangan meninjau kembali apakah praktik penambangan yang dilakukan KUBE Sido Maju yang menggunakan alat berat itu sudah sesuai izin atau melanggar batasan-batasan ketentuan perizinan.

“Ini jelas suatu pelangggaran hukum, Pasal 158 Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 Pertambangan Mineral dan Batu Bara, karena pada dasarnya memang tidak pernah ada izin penambangan di wilayah Dusun Jati Desa Banaran Galur Kulonprogo,”  ungkapnya.

Menurut dia, sampai saat ini pemerintah daerah terkesan masih acuh terhadap persoalan tersebut. Terbukti surat permohonan audiensi yang dikirim ke DPRD DIY 23 Agustus 2018 belum ada tanggapan. Warga ingin duduk bersama menyelesaikan persoalan tersebut.

Baca Juga :  Masalah Kependudukan Sangat Kompleks

Karena tidak ada tanggapan, warga dan penambang pasir tradisional menyampaikan tuntutan menolak penambangan pasir dengan alat berat dan mengembalikan kelestarian alam.

Warga juga menuntut ganti rugi material dan immaterial karena rusaknya lingkungan akibat penambangan dengan alat berat.

Para penambang pasir tradisional pun meminta dihentikannya segala aktivitas penambangan pasir dengan alat berat, meminta pernyataan tertulis DPRD DIY menolak penambang pasir dengan alat berat serta mendesak DPRD DIY segera melayangkan surat ke DPR RI.

Di hadapan para penambang pasir tradisional, anggota Komisi C DPRD DIY, Chang Wendryanto, menyatakan DPRD DIY akan melihat peraturan perizinan tersebut.

Dia menegaskan, apabila memang terjadi pelanggaran maka izin tersebut harus dicabut. Memperoleh jawaban  seperti itu, para penambang pasir menyambutnya dengan gembira.

Usai aksi, di bawah pengawalan Satpol PP DIY dan petugas kepolisian mereka meninggalkan gedung DPRD DIY dengan tertib. (sol)