Penanganan Konflik Tanah KAI Perlu Libatkan Kraton

369
Warga Pengok membuat spanduk penolakan relokasi PT KAI. (istimewa)

KORANBERNAS.ID — Dalam reses hari pertama pada masa reses DPRD Kota Yogyakarta di hotel Delta Timoho, Kamis (30/11/2017) dengan warga pengok Blok D RW 9, masalah pertanahan mengemuka. Reses dihadiri Sarmin mewakili Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Pemkot Kota Yogyakarta serta Lurah Kalurahan Demangan dan BPN Kanwil DIY.

Antonius Fokki Ardiyanto, Pelaksana Reses DPRD Kota Yogyakarta dalam rilisnya kepada koranbernas.id menhatakan, ditemukan potensi konflik antara warga masyarakat Pengok dan PT KAI yang melibatkan Kraton.

Seperti diketahui pemerintahan Presiden Jokowi melalui BPN mempunyai program pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL). Melalui program ini setiap bidang tanah akan didaftarkan, terpetakan dan ada keterangan.

Dengan begitu ada kepastian obyek tanah yg meliputi bentuk, luas dan letak. Seluruh proses pengukuhan juga tidak dipungut biaya.

Dalam program itu seluruh warga Pengok yang meliputi tiga RW di wilayah kelurahan Demangan yaitu RW 9, 10, 11 dan 12 yang dihuni sekitar 2000 KK seluruh tanahnya sudah diukur. Hal itu dilakukan agar keluar Surat Keterangan Tanah dan peta bidang tanah yang nantinya menjadi syarat utama dlm mengajukan magersari ke panitikismo (lembaga adat kraton yang mengurusi masalah pertanahan-red) Kraton Ngayogyokarto Hadiningrat.

“Tetapi harapan warga pengok bisa menjdi harapan kosong ketika baru baru ini ada kasus ketika warga rw 9 akan mendirikan masjid n mengurus IMB ternyata pemkot tida bisa mengeluarkan IMB karen pihak panitikesmo meminta warga untuk minta ijin ke PT KAI karena sudah ada perjanjian khusus,” ungkapnya.

Perjanjian khusus ini juga yang menjadi dasar PT KAI menggusur pedagang Pasar Kembang. Hal itu berarti juga ada potensi penggusuran besar besaran bagi warga pengok oleh PT KAI dengan berbagai macam dalih.

“Apalagi kalau melihat karakteristik pengelolaan PT KAI yg cenderung arogan. Lihat kasus penutupan perlintasan sebidang palang kereta api janti,” ujarnya.

Dengan adanya potensi konflik itu maka diharapkan ada aspirasi dari warga masyarakat Pengok kepada pemerintah untuk dapat memberikan jaminan hak memperoleh tempat tinggal yang layak bagi masyarkat. Hal itu sebagai perwujudan Nawacita Presiden Jokowi bahwa negara hrus hadir.

“Selain itu kami menghimbau supaya tahta untuk rakyat bisa diabdikan menjadi tanah untuk rakyat. Dengan demikian Kraton tetap menjadi panutan rakyat,” imbuhnya.(*/yve)