Penanggulangan Bencana Merapi Perlu Didukung Anggaran yang Cukup

158
Ketua Komisi A DPRD DIY, Eko Suwanto dan anggotanya, mendengarkan penjelasan saat berkunjung ke Posko Utama Penanggulangan Merapi di Kantor Kecamatan Pakem Sleman. (istimewa)

KORANBERNAS.ID — Komisi A DPRD DIY  memberikan dukungan sepenuhnya kepada BPPTKG (Balai Penyelidikan dan Pengembangan Teknologi Kebencanaan Geologi), Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DIY dan BPBD Sleman memberikan sosialisasi setiap perkembangan Gunung Merapi secara cepat dan  benar kepada masyarakat.

Masyarakat terutama di kawasan rawan bencana (KRB) diharapkan waspada, selalu mengikuti perkembangan informasi dan mengikuti langkah yang direkomendasikan pemerintah.

“Kita juga mengimbau agar tidak ada pihak yang membuat hoax atau kebohongan terkait penanggulangan bencana Gunung Merapi,” kata  Eko Suwanto, Ketua Komisi A DPRD DIY, Selasa (29/05/2018), saat berkunjung ke ke Posko Utama Penanggulangan Merapi di Kantor Kecamatan Pakem Sleman.

Pada kunjungan lapangan kali ini, rombongan yang dipimpin Ketua Komisi A Eko Suwanto itu didampingi Sukarman, Agus Sumartono, Rendradi Suprihandoko, Albani, Subarno dan Sadar Narimo. Mereka diterima Kepala Pelaksana BPBD DIY, Biwara Yuswantana dan Kepala BPPTKG, Dr Hanik Humaida.

Komisi A DPRD DIY  juga memantau Pusdalops BPBD Sleman dan berbagai perlengkapan serta logistik di posko tersebut.

Ketua Komisi A dari Fraksi PDI Perjuangan dapil Kota Yogyakarta ini juga merekomendasikan agar Pemda menyusun SOP atau prosedur standar operasi penanggulangan bencana Gunung Merapi baik saat terjadi letusan freatik maupun magmatik.

“Berikan informasi yang tepat agar dapat dijadikan panduan bagi seluruh instansi, swasta dan masyarakat dalam melakukan penanggulangan bencana,” kata Eko Suwanto.

Menurut dia, penanggulangan bencana Gunung Merapi perlu didukung anggaran yang cukup. Pemerintah Pusat didorong membuat regulasi yang memudahkan proses penganggaran penanggulangan bencana.

“Ke depan perlu regulasi yang sederhana dan memangkas birokrasi yang rumit agar Pemda  dapat melakukan pertolongan dan bantuan bagi masyarakat terdampak bencana secara cepat,” kata lulusan Magister Ekonomi Pembangunan UGM ini.

Eko Suwanto menambahkan perlunya pedoman pemanfaatan CSR (Corporate Social Responsibility) penanggulangan bencana yang prosedurnya mudah.

“Pada prinsipnya anggaran untuk penanggulangan bencana gunung Merapi harus cukup memadai dan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku,” kata dia.

Menindaklanjuti kunjungan lapangan ke Posko Utama Pakem, Komisi A DPRD DIY berencana menggelar Focus Group Discussion (FGD) terkait Penanggulangan Bencana pada 4 Juni 2018 dengan mengundang instansi terkait dan masyarakat.

Usai berdialog dengan BPBD Sleman dan melakukan pemantauan lapangan, rombongan melakukan buka puasa bersama. (sol)