Penerapan “E-Government” Kurangi Gratifikasi

176
Suasana rapat paripurna Persetujuan Raperda e Government di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Kebumen, Rabu (02/05/2018). (Humas DPRD Kebumen)

KORANBERNAS.ID–Penerapan penyelenggaraan sistem informasi dan  pelayanan berbasis tehnologi informasi dan  komunikasi (e-government), bisa mengurangi  praktek suap dan pungutan liar. Karena itu, DPRD Kabupaten Kebumen mendukung rencana penerapan  e-government untuk pelayanan publik.

Hari Rabu (02/05/2018) rapat paripurna DPRD  Kabupaten Kebumen, menyetujui Rancangan  Peraturan Daerah Penyelenggaraan Sistem Informasi dan Layanan Berbasis Terhnologi Informasi dan Komunikasi (e-Government) di  Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen.

Rapat Paripurna dipimpin Ketua DPRD  Kabupaten Kebumen Cipto Waluyo. Dalam rapat tersebut, sebagian besar fraksi  berpendapat, penerapan e-government di lingkungan Pemkab Kebumen, selain bisa mengurangi gratifikasi, diharapkan pelayanan menjadi lebih cepat dan transparan.

Penerapan e-government, masih terkendala tersedianya sumber daya manusia yang mengelola sistem informasi berbasis tehnologi  informasi (TI). Karena itu, DPRD Kabupaten Kebumen mendorong eksekutif, agar persoalan sumber daya manusia bisa diatasi, agar penerapan e-goverment tidak terhambat.

Hari Senin (30/04/2018), Ketua Panitia Khusus I  DPRD Kabupaten Kebumen Budi Hianto  Susanto kepada wartawan mengatakan,  penerapan  e-government mendesak.  Gratifikasi berkurang, jika e-government  diterapkan, bukan sekadar impian.

Dicontohkan,  pelayanan permohonan izin Mendirikan Bangunan (IMB) yang sudah bisa online, salah satu jenis penerapan e-government yang sudah berjalan.

“Belum sempurna, tapi sudah baik,“ kata Budi Hianto Susanto.

Proses pemberian IMB, yang diselenggarakan Dinas Penanaman Modal Perizinan Satu Pintu (DPMPSP) Kebumen mengurangi hubungan antara aparat yang memproses IMB dengan pemohon IMB. Pemohon tidak harus mendatangi dinas tehnis, untuk melengkapi syarat administrasi.

Verifikasi persyaratan IMB oleh dinas tehnis, juga menghindari hubungan antara petugas dengan pemohon. Misalnya analisa dampak lalu lintas, jika bangunan itu berada di tepi jalan, yang menjadi wewenang Dinas  Perhubungan. Dinas itu bisa mengirim  rekomendasi langsung DPMPSP. Pemohon tidak mengurus ke dinas tehnis.

“Sistem ini mengurangi pertemuan pemohon dan petugas,“ kata Budi Hianto Susanto.

Pemohon baru mendatangi DPMPSP Kebumen, jika surat IMB sudah diterbitkan.  Masih ada  persoalan penggunaan dokumen soft copy, belum ada peraturan yang menyatakan itu sebagai dokumen yang absah. Persoalan lain, pembayaran retribusi IMB, bank penerima belum menggunakan sistem e-mobile banking. (SM)