Hafidh Asrom: Pemerintah Harus Perhatikan Pesantren

340
Anggota DPD RI Drs HA Hafidh Asrom MM saat melakukan Penyerapan Aspirasi bersama Tokoh Masyarakat dan Pengasuh Majelis Taklim se-Kabupaten Sleman. (istimewa)

KORANBERNAS.ID — Pemerintah perlu memperhatikan kesejahteraan guru/ustad di lingkungan pondok pesantren ataupun madrasah karena madrasah/pondok pesantren sudah berkontribusi dalam pembangunan bangsa.

Permintaan ini disampaikan Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI asal DIY Drs HA Hafidh Asrom MM saat melakukan Penyerapan Aspirasi bersama Tokoh Masyarakat dan Pengasuh Majelis Taklim se-Kabupaten Sleman di Bale Ayu Resto Jalan Magelang Mlati  Sleman, belum lama ini.

“Hingga saat ini tenaga pengajar di madrasah dan pondok pesantren, masih hidup dalam keterbatasan karena mereka hanya mendapatkan penghasilan seadanya. Sebab, mayoritas madrasah tergantung pada pembayaran yang seikhlasnya dari orang tua murid,” ungkapnya.

Padahal selama ini, tenaga pengajar/ustad itu, banyak memberikan kontribusi yang cukup besar dalam dunia pendidikan, sehingga sudah sepantasnya mereka mendapat kesejahteraan layaknya guru disekolah negeri.

“Banyak guru melalui asosiasi atau persatuan guru yang menyampaikan keluhan terlambatnya tunjangan dari pemerintah untuk guru di lingkungan sekolah formal mulai dari MI, Mts sampai MA, sehingga operasional dan kebutuhan terganggu,” kata pendiri Sekolah Al-Azahar Yogyakarta ini.

Pihaknya akan mengusulkan ke pemerintah untuk menetapkan standaridasi gaji untuk guru di lingkungan pondok pesantren dan madrasah.

“Ke depan harus ada standar penggajian yang jelas dari pemerintah, sehingga   penghasilan guru swasta di madrasah itu jelas,” katanya.

Untuk mengurangi beban operasional pendidikan  madrasah swasta di daerah,  Hafidh  kembali menegaskan, dirinya sudah menginisiasi dan mengusulkan kepada pemerintah agar Dana Bantuan Operasional sekolah Daerah (BOSDA) bisa dimanfaatkan untuk madrasah swasta dan  di Daerah Istimewa Yogyakarta sebagian sudah berjalan.

“Intinya pemerintah melalui Menteri dalam Negeri mempersilakan Pemerintah Daerah membantu madrasah yang ada di daerah,“ tambahnya.

Menanggapi keluhan peserta soal nasib Kaum atau Rois di DIY yang sama sekali tidak ada perhatian kesejahteraan dari pemerintah. Hafidh akan melakukan pembicaraan dengan pihak pemerintah baik pusat dan daerah.

“Pekerjaan kaum atau Rois itu sejak lahirnya manusia hingga meninggalnya manusia, tetapi belum ada perhatian dari pemerintah ini perlu diperjuakan terus”, jelas senator tiga periode ini

Bahkan upaya ini masih terus dilakukan untuk mensikronkan dengan keistimewaan DIY, harapannya agar Kaum atau Rois bisa djadikan abdi budaya masyarakat. (sol)