Pengelola Desa Wisata Belajar ke Panglipuran

262
Perwakilan Pokdarwis desa wisata Bantul Kristya Bintoro menyerahkan cenderamata kepada pimpinan adat Desa Panglipuran, I Wayan Supat, Selasa (28/11/2017) sore. (sari wijaya/koranbernas.id)

KORANBERNAS.ID — Para pengelola desa wisata dengan difasilitasi Dinas Pariwisata (Dinpar) Bantul melakukan studi komparasi ke desa adat Panglipuran Kabupaten Bangli Bali, Selasa (28/11/2017). Mereka diterima jajaran Dinpar setempat serta Pimpinan Adat Desa Panglipuran, I Wayan Supat.

“Kedatangan kami kemari adalah untuk mengetahui pengelolaan Desa Wisata Panglipuran. Apa yang kami dapat tentunya akan bermanfaat bagi pengembangan desa wisata yang ada di Kabupaten Bantul,” kata Bambang Rahina dari Dinpar Bantul.

I Wayan Supat mengatakan pengelolaan desa adat Panglipuran dilakukan secara mandiri. Aturan tertinggi yang berlaku di desa tersebut adalah musyawarah adat, dan saat ada pelanggaran dilakukan hukum adat yang memberikan efek jera.

Menurut I Wayan Supat awalnya Desa Panglipuran bukan disiapkan sebagai desa wisata. Pada 1970-an para tetua adat di desa tersebut bersepakat melakukan konservasi baik secara adat maupun budaya.

Harapannya agar generasi penerus memahami budaya dan adat yang ada di desa itu (Desa Kalapatra). Ada tiga prinsip yang dipegang teguh yakni menyatu dengan  Sang Pancipta, menyatu dan rukun dengan sesama  manusia serta menyatu dengan alam.

Baca Juga :  Medan Tempur Seni Rupa Tak Bertepi

Desa seluas 112 hektar  ini juga dikonsep sesuai prinsip tersebut. Tata ruang desa sudah diatur sedemikian rupa. 9 hektar untuk permukiman dengan 76 rumah, 35 hektar hutan bambu dan sisanya tegalan.

Rumah dibangun menggunakan bahan baku alam, termasuk memanfaatkan bambu untuk atap berupa sirat bambu, dinding hingga tiang.

“Bahkan untuk menyatukan bangunan itu bisa tidak menggunaan paku atau logam, tetapi menggunakan bambu dan tali bambu saja,” kata wayan  Supat.

Dhimas Fauzan dan Dhiajeng Ike foto di Desa adat Panglipuran yang sangat bersih dan rapi, saat studi komparasi bersama Pokdarwis Desa Wisata Bantul. (sari wijaya/koranbernas.id)

Pembatas dengan desa tetangga juga ditandai rumpun bambu,  yang secara ekologi berfungsi sebagai area resapan air. Secara ekonomi, bambu juga bermanfaat untuk bahan bangunan dan pembuatan suvenir serta  kebutuhan lain.

Sebagai umat Hindu mereka tidak lepas dari kebutuhan bambu. Ada kesepakatan kendaraan bermotor tidak boleh masuk ke desa. Konsekuensinya, dibuat jalan memutar untuk jalur kendaraan. Saat berada di lingkungan desa mereka jalan kaki,  untuk menjaga kebersihan udara  dan ketenangan lingkungan.

Baca Juga :  Mayat Bayi Terombang-ambing Ombak Parangtritis

“Barulah setelah melihat potensi yang ada di Panglipuran, pada tahun 1990 desa ini oleh Dinas pariwisata Bangli ditetapkan menjadi desa adat dan banyak wisatawan yang masuk,” katanya. Hingga awal November, tercatat pendapatan asli daerah (PAD) yang disumbangkan oleh Desa Wisata Panglipuran mencapai Rp 3,4 miliar.

“Pemerintah juga membantu membangun guest house sebanyak tiga lokal. Sedangkan yang ingin menginap bersama warga di sini kita ada home stay. Jadi memang awalnya desa ini bukan untuk dikonsep desa wisata atau desa adat, namun ini adalah perkembangan,” katanya.

Plt Kepala Dinpar Bantul Kwintarto  Heru  Prabowo S Sos mengatakan ilmu yang diperoleh selama di Bali bisa diaplikasikan untuk kemajuan desa wisata di Kabupaten Bantul.

“Tentu prinsipnya ATM, Amati, Tiru dan Modifikasi. Karena semua harus disesuaikan dengan kondisi yang ada di Bantul,” tandasnya. (sol)