‘Perang’ di Temuwuh Belum Usai

392
Camat Bantul Drs Susanto MM-sebelumnya Camat Dlingo memberikan keterangan di PTUN DIY, Rabu (30/8/2017). (sari wijaya/koranbernas.id)

KORANBERNAS.ID — Suhu politik di Desa Temuwuh, Kecamatan Dlingo menjelang berakhirnya masa jabatan Lurah Suradi beberapa bulan ke depan mulai memanas. Hal ini menyusul pelaporan yang dilakukan oleh peserta ujian seleksi pamong yakni Tika Puspitasari peserta seleksi calon carik desa dan Sunaryanto
peserta tes calon Kasi Pelayanan ke PTUN DIY yang berlokasi di Jalan Janti, Banguntapan. Alasan gugatan karena mereka tidak puas dengan mekanisme seleksi pengisian pamong desa hingga akhirnya berujung pelantikan Purwantaka sebagai carik desa dan Legimin sebagai Kasi pelayanan oleh Lurah Temuwuh Suradi.

Sidang dilaksanakan seminggu sekali sejak dua bulan silam dan sudah mendekati babak akhir dengan dihadirkanya saksi Camat Dlingo kala itu, Drs Susanto MM yang kini menjabat Camat Bantul di PTUN DIY, Rabu (30/8/2017) siang. Saat itu puluhan orang yang mengatasnamakan Simpatisan Desa Temuwuh (simpedet) terlihat hadir di lokasi PTUN.

Kepada majelis hakim Camat Susanto memberikan keterangan seputar penolakan dirinya selaku camat untuk memberikan remomendasi kepada Lurah Temuwuh untuk pengangkatan pamong desa hasil seleksi panitia
pengisian lowongan pamong desa.

“Saya memberikan keterangan kenapa saya menolak memberikan remomendasi kala itu,” kata Susanto yang dikonfirmasi koranbernas.id

Dari informasi yang didapatkan di lapangan, dalam seleksi akhir tahun 2016 silam, pihak ketiga yakni Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) telah mengeluarkan hasil tes yang mereka lakukan. Namun
nampaknya hasil tes tersebut menimbulkan ketidak puasan, termasuk tim seleksi (Timsel) atau panitia sembilan di Desa Temuwuh.

Hingga akhirnya berujung mundurnya Wahyudi dari keanggotaan Timsel dan kebetulan yang bersangkutan sekarang ini menjabat sebagai Kasi Pemerintahan Desa Temuwuh. Karena tidak komplitnya tim sembilan
itulah, maka Camat Susanto menolak memberikan rekomendasi kepada Lurah Suradi untuk nama dua orang yang akan dijadikan pamong di desa itu.

Sementara Lurah Suradi mempertanyakan kenapa camat Susanto bersedia memberikan keterangan di PTUN . Apalagi untuk penetapan Legimin dan Purwantaka pihaknya sudah sesuai petunjuk dari pemerintah Kabupaten.

“Ini apakah Camat akan melawan sendiri keputusan bupati? dan petunjuk bupati?. Padahal saya melantik karena ada petunjuk dari Pemkab Bantul melalui Kantor Inspektorat setelah melakukan audit dan menyatakan tidak ada hal yang dilanggar dalam seleksi,” katanya.

Saat itu, lanjut Lurah Suradi, begitu camat Dlingo menolak memberikan rekomendasi, maka pihaknya segera membuat surat terkait kondisi yang ada kepada Bupati Bantul, Drs H Suharsono. Bupati kemudian meminta kepada Kantor Inspektorat untuk melakukan audit, apakah segala tahapan seleksi itu dilakukan sesuai mekanisme aturan hukum yang berlaku.

Usai dilakukan audit dan dinyatakan bahwa semua seleksi sesuai propsedur, maka dilakukan pencabutan terhadap keputusan camat yang lama dan dilanjutkan pihak Desa memintakan rekomendasi kepada Camat
Dlingo yang baru Tri Tujiana. Hingga akhirnya dilantiklah Legimin dan Purwantaka pada Maret lalu sebagai pamong Desa Temuwuh, Dlingo.

“Jadi saya tidak melaukan pelanggaran, semua seleksi sesuai prosedur,” kata Suradi.

Kendati saat ini pemerintah desa sedang digoncang dengan kasus tersebut, pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan seperti biasa. Termasuk dua pamong itu juga bekerja seperti biasa.

Sementara salah satu warga Temuwuh yang namanya dirahasiakan mengatakan, diduga kuat jika upaya PTUN itu adalah efek dari Pilurdes tahun 2012 silam.

“Nampaknya ada pihak yang ingin menggoyang Pak Lurah Suradi dengan berbagai macam cara termasuk dengan gugatan ke PTUN ini. Apalagi Pak Lurah akan selesai masa jabatan dan berencana
maju pada periode selanjutnya,”tandasnya. (yve)