Perang Politik

251

AWAL pekan lalu, Presiden RI ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono, yang juga Ketua Umum Partai Demokrat, menyampaikan pernyataan tegas, bahwa ia telah difitnah oleh pengacara Setya Novanto, Firman Wijaya. SBY pun kemudian melaporkan Firman ke Bareskrim Polri. Pangkal soalnya, Firman menuduh SBY terlibat dalam kasus megakorupsi e-KTP yang menyeret mantan Ketua Umum Partai Golkar dan juga Ketua DPR-RI Setya Novanto.
Dalam pernyataan di depan para wartawan dan kader Partai Demokrat Selasa lalu (6/2), SBY menyatakan, “This is my war!”. Ini adalah perang saya! Ini jihad saya! Tentu saja, pernyataan itu disambut gegap gempita para kader Partai Demokrat yang berbela rasa, karena pemimpin mereka didzolimi.

Peristiwa tersebut, diakui atau tidak menjadi semacam pengesahan, bahwa Tahun Politik memang bakal gaduh. Setingkat apa kegaduhan yang bakal mewarnai tahun 2018 ini? Apakah kegaduhan itu bakal menyeret rakyat ke dalam konflik berkepanjangan? Apakah para elit partai memiliki kesadaran kolektif untuk menghindari munculnya konflik horizontal? Adakah kehidupan perekonomian rakyat bakal terganggu oleh karenanya? Dalam kalimat yang lain, apakah hidup rakyat bakal susah? Atau makin susah?

Pertanyaan-pertanyaan itu boleh jadi menghinggapi banyak orang ketika Tahun Politik sudah datang. Atau sebaliknya, kontestasi demokrasi yang akan berlangsung sampai pertengahan tahun depan adalah sebuah peta jalan menuju kesejahteraan rakyat yang tidak perlu dipandang secara pesimistik. Semua akan baik-baik saja. Sungguhkah demikian?
Agaknya, sulit untuk mempercayai bahwa Tahun Politik 2018 dan nanti 2019 bakal berlangsung datar. Ada sejumlah fakta yang sejatinya mencemaskan. Kekerasan berujung maut semakin sering terjadi. Kasus terakhir terjadi di Madura, Jawa Timur. Gara-gara murid tidak terima ditegur guru seni, sang guru dihajar sampai akhirnya meninggal karena mengalami cidera berat di bagian otak. Secara kualitatif, kasus ini luar biasa; betapa hanya persoalan sepele telah menyulut emosi anak manusia sedemikian parah, sekalipun barangkali ketika kasus ini dianalisis lebih jauh, ada banyak faktor yang berpengaruh terhadap memuncaknya emosi si murid.

Baca Juga :  Mitigasi Bencana

***

PERESMIAN 16 partai politik yang akan mengikuti kontestasi demokrasi 2019 baru akan dilakukan lusa, 17 Februari 2018. Pemilu serentak 2019 itu menjadi istimewa karena pertengahan tahun ini dilangsungkan Pemilu kepala daerah (Pilkada) serentak, yang notabene terdapat beberapa daerah utama memiliki jumlah suara mayoritas calon pemilih pada 2019. Sebut saja Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur yang total penduduknya yang berhak memilih mencapai 91 juta jiwa lebih. Hampir 50 % total pemiih se Indonesia yang mencapai 196 juta jiwa lebih. Itulah sebabnya, Pemilukada 2018 diyakini sebagai barometer penting untuk Pemilu serentak 2019.

Dalam Pilkada, koalisi partai-partai bergantung kepada kepentingan. Banyak irisan koalisi yang terbangun dalam Pilkada. Belum tentu Partai 1 dan Partai 2 yang berkoalisi di daerah A juga berkoalisi di daerah B. Tidak penting, ideologi apa yang dibawa Partai 1 atau Partai 2, sehingga koalisi yang terbangun sama sekali jauh dari persoalan ideologi partai, platform partai. Variabel yang paling berpengaruh dalam bangunan koalisi adalah elektabilitas kandidat kepala daerah dan uang. Tidak juga penting, dari mana uang itu diadakan. Apakah uang halal atau haram.
Harapan parpol pengusung atau pendukung hanya satu, bila kandidat mereka menang dalam Pilkada, akan berdampak positif pada elektabilitas partai mereka dalam Pemilu serentak 2019.

Baca Juga :  Lomba BFAI VI, Tempa SDM Kepalangmerahan Menjadi Tangguh

Sebentar lagi, panggung politik akan digelar di mana-mana. Panggung itu bisa bernama media sosial, media mainstream atau panggung dalam pengertian harafiah. Di atas panggung akan menari-nari para kandidat legislator berebut dukungan. Propaganda yang cenderung meninggalkan etika, menjatuhkan orang lain dengan memfitnah, akan berdampak serius pada kehidupan rakyat secara luas. Semboyan “menang ora umuk, kalah ora ngamuk”, boleh jadi tidak akan banyak berlaku.

Merujuk pengalaman yang telah lalu, elektabilitas seorang kandidat sangat dipengaruhi jumlah rupiah yang dibawa untuk ditebar. Kinerja lembaga antirasuah yang banyak menangkap tokoh hasil pemilihan, mungkin masih akan membutakan mata batin calon pemilih; siapa yang semestinya pantas menjadi pilihan. (putut wiryawan)