Perempuan Ingin Maju Tapi Terkendala Dirinya Sendiri

196
Peserta Diskusi Kebangsaan XI, Senin (11/12/2017), mendengarkan paparan dari narasumber. (arie giyarto/koranbernas.id)

KORANBERNAS.ID  — Selama kaum perempuan masih tetap dianggap cocok untuk peran domestik seperti halnya zaman Orba, maka kiprah perempuan tetap seperti itu.

Domestikisasi tersebut membuat kaum perempuan gamang melangkahkan kaki masuk ke peran publik. Padahal sebenarnya pemisahan peran itu harus dihapus. Karena dalam keluarga, pria  dan perempuan sama untuk berbagi peran.

Hal itu mengemuka pada Diskusi Kebangsaan XI di Sekretariat Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI DIY, Senin (11/12/2017) dengan tema  Kebangsaan dalam Peran dan Gerak Perempuan.

Tampil sebagai pembicara, anggota DPR RI Drs H Idham Samawi serta Hj Sri Roviana MA dari PP Aisyiyah. Sedianya GKR Hemas menjadi narasumber namun karena tugas mendadak yang tidak bisa ditinggalkan, digantikan oleh Dr Sari Murti SH MHum, tokoh perempuan DIY yang bergerak di bidang hukum.

Diskusi yang digelar oleh Paguyuban Wartawan Sepuh (PWS) Yogyakarta ini memperoleh dukungan penuh dari GKR Hemas serta H Idham Samawi.

Dalam diskusi itu juga terungkap, pintu kiprah kaum perempuan makin  terbuka pascareformasi. Ada jaminan dari undang-undang politik berupa kuota 20 persen namun kuota ini tidak mampu dipenuhi.

Baca Juga :  Ada Pengantin Menikah Diatas Crane 20 Meter
IP Suyatmi Sutikno dari Monjali bersemangat hadir dan menaji penanggap diskusi meski jalan tertatih harus menggunakan tongkat. (arie giyarto/koranbernas.id)

Menolak

Banyak kendala dihadapi kaum perempuan untuk bisa mengakses bidang politik maupun jabatan publik. Pengalaman menunjukkan, banyak kesempatan terbuka yang ditawarkan bagi kaum perempuan. Namun banyak pula yang menolak, karena terkendala peran domestik sebagai ibu yang masih sangat melekat.

Apalagi jabatan publik di bidang politik maupun jabatan pimpinan di pemerintahan punya banyak konsekuensi. Di antaranya perlu izin suami lantaran akan banyak sekali waktu tersita. Pulang malam, bahkan di legislatif tidak jarang sidang sampai pagi.

Mbok sanes kula kemawon,” (Mohon jangan saya),” kata Idham menirukan tawaran kepada staf perempuannya untuk menduduki jabatan pimpinan  tertentu.

Padahal menurut Idham yang ingin menghapus istilah perempuan sebagai kanca wingking, yang bersangkutan punya kompetensi. Dan pihaknya memberi kesempatan kaum perempuan mengambil peran pimpinan di jajaran Pemkab Bantul, saat dia menjadi Bupati Bantul dua periode.

Baca Juga :  Lestarikan Anggrek Alam Gunung Merapi

Jadi kadang-kadang, kendala itu datang dari diri perempuan itu sendiri maupun terkendala budaya yang berkembang di masyarakat. Idealnya  ada upaya mengubah mindset masyarakat luas.

Karena sebenarnya  pria dan perempuan memiliki hak yang sama. Kalau toh sudah banyak kaum perempuan berkiprah di ranah publik, namun jumlahnya masih di bawah ideal.

Ir Syahbenol Hasibuan, salah seorang penanggap dalam Diskusi Kebangsaan XI, Senin (11/12/2017). (arie giyarto/koranbernas.id)

Untuk memajukan kaum perempuan, jalur pendidikan mutlak diperlukan. Pendidikan membebaskannya dari kebodohan, kemiskinan, keterbelakangan, bahkan dari buta huruf. Dengan makin terbuka wawasan, akan muncul kesadaran perempuan akan hak-haknya.

Minat mengikuti  diskusi kali ini sangat besar sehingga ruang sidang tidak mampu menampung peserta dan meluber hingga lobi. Selain lebih dari 160 peserta, diskusi juga diikuti  lebih dari 100 follower melalui live streaming.

Menariknya, ada sekelompok murid SD, SMP, SMA mengikuti diskusi sampai selesai. Mereka dari komunitas Generasi Muda Penggemar Guru Bangsa. Kesertaan murid-murid SD DMP ini baru pertama kali terjadi dalam diskusi kebangsaan yang sudah berlangsung sebelas kali. (sol)